Kata Dewan Harus Jadi Perhatian, BPKP Masih di Bengkulu Selatan

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 28 Feb 2024 - 21:49

SAMBUT: Bupati BS bersama tim BPKP Provinsi Bengkulu di Kabupaten Bengkulu Selatan. Foto: Rio Agustian/RB--

kata dewan harus jadi perhatian, bpkp masih di bengkulu selatan                            kota manna, koranrb.id - dprd bengkulu selatan (bs) mengingatkan pemkab bengkulu selatan terkait kedatangan tim badan pengawas keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi bengkulu. 
saat ini tim bpkp provinsi bengkulu masih melakukan pemetaan terhadap penggunaan anggaran oleh pemkab bengkulu selatan.
anggota dprd bengkulu selatan ikhsarudin mengatakan, kedatangan bpkp provinsi bukan hal biasa. bengkulu selatan dipilih menjadi kabupaten percontohan dalam pengelolaan anggaran.
baca juga:versi inspektorat tgr di dprd bengkulu selatan rp3,7 miliar, 35 saksi diperiksa jaksa
baca juga:segera disidang, tersangka kasus korupsi retribusi tka ke pengadilan tipikor bengkulu
"ini moment yang baik, pemkab bengkulu selatan tolong jangan sampai tidak paham. tim itu ingin membantu pengelolaan keuangan agar jangan sampai salah guna,’’ ujar ikhsarudin.
dia berharap tim badan pengawas keuangan dan pembangunan provinsi bengkulu tetap tegas. apa yang menjadi kesalahan di pemerintahan bengkulu selatan dalam penggunaan anggaran, harus diminta dilakukan perbaikan segera.
"ini saya rasa salah satu jalan menuju birokrasi yang bersih. semua pejabat harus paham apa yang disampaikan bpkp,’’ kata ikhsarudin.
senada disampaikan ketua komisi ii dprd kabupaten bengkulu selatan holman se. pengelolaan keuangan daerah dan kegiatan yang dijalankan, harus lebih hati-hati. karena untuk saat ini kesalahan sekecil apapun dapat menjadi permasalahan hukum.
maka dari itu dengan adanya bantuan badan pengawas keuangan dan pembangunan datang ke bengkulu selatan, menjadi kesempatan organisasi perangkat daerah belajar.
‘’ini bukan beban, tapi seperti kami sampaikan tadi untuk membuat daerah lebih hati-hati dan lebih bijak. juga kesempatan belajar,’’ ucap holman.
sebelumnya, bpkp provinsi bengkulu mengingatkan pemkab bengkulu selatan terkait pengelolaan keuangan daerah, aset hingga perencanaan pemerintah daerah.
hal ini disampaikan oleh tim bpkp provinsi bengkulu saat bertemu dengan bupati bengkulu selatan dan jajaran pejabat pemkab bs beberapa waktu lalu.
baca juga:ppp raih 6 kursi, bupati erwin octavian bisa maju di pilkada 2024 tanpa koalisi 
baca juga:tidak puas hasil pleno kabupaten, caleg dan parpol bisa lakukan 2 langkah ini 
disebutkan bahwa kabupaten bengkulu selatan menjadi salah satu daerah percontohan di provinsi bengkulu, selain kota bengkulu dan provinsi bengkulu dalam pengelolaan anggaran pemerintah.
dikemukakan plt. kepala badan pengawas keuangan dan pembangunan provinsi bengkulu, deddy yudistira, kedatangan timnya bukan untuk audit tapi melakukan  evaluasi perencanaan anggaran daerah.
"bukan audit, tapi ini untuk mengetahui kegiatan yang efektif yang menggunakan anggaran," ujarnya.
lebih lanjut dikatakan koordinator pengawas bidang investigasi bpkp provinsi bengkulu ini, anggaran pemerintah terbatas, apabila tidak dikelola dengan baik maka sangat disayangkan.
oleh sebab itu kedatangan tim badan pengawas keuangan dan pembangunan provinsi bengkulu ini meminta penjelasan pemerintah bengkulu selatan terkait kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah.
"kami harapkan jangan ragu untuk disampaikan. kalau perlu kita diskusi," ujarnya.
pada dinas pemerintahan sambung deddy, apabila masih melakukan surat pertanggungjawaban (spj) fiktif, itu sudah tidak zamannya lagi. "hari ini masih buat spj fiktif. ga jaman lagi," tegas deddy.
baca juga:gubernur rohidin terbitkan se penggunaan batik besurek dan penyajian pangan lokal
apabila masih terjadi surat pertanggungjawaban fiktif sambung deddy, sudah cukup jadi bukti untuk dibawa ke ranah hukum.
"ga perlu banyak pak, bapak sekali saja buat spj fiktif. itu sudah potensi (hukum). maksud saya jangan kita terjatuh gara gara itu. sudah ga jaman lagi," ucap deddy.
untuk wilayah kabupaten bengkulu selatan sebut deddy, belum terdengar kasus yang mencuat atau potensi korupsi besar. tapi masih sebatas kasus dana desa.
"bengkulu selatan saya dengar biasa aja. paling dana desa. tapi ga tau bom waktu. tugas kami hanya mengingatkan, membantu. kami tidak punya kuasa, hukum," ucap deddy.
masih mengingatkan kepala organisasi perangkat daerah dan pejabat bengkulu selatan, tim badan pengawas keuangan dan pembangunan provinsi bengkulu berharap ada kerja sama yang baik dalam evaluasi yang dilakukan tim tersebut.
"dengan informasi utuh dari kawan-kawan opd, kami (bpkp) dapat evaluasi dengan baik. jangan khawatir, tidak ada niat kami selain kebaikan pemkab bengkulu selatan," sampainya.
sementara itu bupati bengkulu selatan gusnan mulyadi tetap berharap dalam penggunaan anggaran, pemerintah daerah lebih hati-hati.
lebih dari itu, gusnan mengakui terus memplototi soal anggaran yang kurang efektif.
kepada seluruh pejabat pemkab bengkulu selatan, gusnan telah berpesan melakukan kerjasama yang baik dengan badan pengawas keuangan dan pembangunan tersebut.
"jadikan moment ini kesempatan untuk banyak bertanya. bengkulu selatan sekarang jadi sample," kata gusnan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 29 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan