Kejari Tetapkan Lagi 1 Tersangka Kasus Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong

Reporter: Redaksi |

Editor: Redaksi |

Kamis , 29 Feb 2024 - 23:22

TERSANGKA: Kejari Rejang Lebong kembali menetapkan 1 tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan gedung laboratorium di RSUD Rejang Lebong tahun 2020 berinisial Fa (44).-foto: arie saputra wijaya/koranrb.id-

“Dalam waktu dekat proses sidangnya sudah bisa dilakukan. Saat ini ketiganya masih kita lakukan penahanan sembari melengkapi dokumen untuk P21,” tambah Albert.

Diketahui sebelumnya, perkara ini mencuat ke publik pada 13 Juli 2023 lalu, dimana saat ini Kejari Rejang Lebong melakukan penggeledahan di 2 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Rejang Lebong.

Kedua OPD yang digeledah Kejari Rejang Lebong tersebut yakni Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdakab Rejang Lebong, serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong.

Penggeledahan yang dilakukan jaksa tersebut bertujuan untuk mengumpulkan dan mencari sejumlah dokumen terkait proyek pembangunan laboratorium di RSUD Rejang Lebong pada tahun 2020 lalu tersebut.

Sedikitnya sekitar 21 orang saksi sudah dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya oleh penyidik Seksi Pidsus Kejari Rejang Lebong, dari keterangan para saksi tersebut selanjutnya akan dikuatkan dengan apa yang tertulis dibalik dokumen-dokumen terkait pekerjaan pembangunan tersebut.

Awalnya Kejari Rejang Lebong mengkalkulasikan kerugian negara yang diakibatkan dari perkara ini senilai Rp500 juta, namun setelah dilakukan penghitungan dengan melibatkan BPKP Provinsi Bengkulu, kerugian negara justru bertambah mencapai Rp1,6 miliar.

Bertambahnya kerugian negara tersebut setelah pihak BPKP menemukan ada indikasi tahapan pekerjaan yang tidak dilaksanakan, dan juga ditemukan beberapa mark-up dari pekerjaan yang dilakukan.

Sebelumnya Kejari Rejang Lebong mengungkapkan, bahwa dilibatkannya BPKP dalam proses perkara ini adalah guna memastikan kalkulasi kerugian negara yang dilakukan oleh penyidik dengan pihak BPKP selaku tim ahli dalam melakukan penghitungan keuangan negara.

Alhasil, pada audit yang dilakukan oleh BPKP selama akhir tahun 2023 lalu diketahui bahwa kerugian negara jauh meningkat dari kalkulasi penyidik Kejari Rejang Lebong.

Sehingga oleh Kejari Rejang Lebong, hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPKP-lah yang menjadi acuan dalam penegakan hukum atas perkara tipikor.(**)

kejari tetapkan lagi 1 tersangka kasus pembangunan gedung laboratorium rsud rejang lebong                            koranrb.id – meski sebelumnya sudah menetapkan sebanyak 3 tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan gedung laboratorium di rsud rejang lebong pada tahun anggaran 2020, kejaksaan negeri (kejari) rejang lebong terus menuntaskan pengusutan perkara tersebut.
teranyar, kejari rejang lebong kembali menetapkan 1 orang tersangka yang terlibat dalam perkara yang menyebabkan kerugian negara mencapai rp1,6 miliar tersebut.
tersangka yang ditetapkan berinisial fa (44) warga kabupaten rejang lebong yang pada proyek pekerjaan senilai rp4,6 miliar tersebut berperan sebagai leader konsultan pengawas.
ia ditetapkan tersangka pada kamis 29 februari 2024 oleh penyidik seksi pidana khusus (pidsus) kejari rejang lebong.
kepala kejaksaan negari (kajari) rejang lebong, fransisco tarigan, mh melalui kasi pidsus albert napitupulu, mh dalam keterangan persnya mengungkapkan, fa ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan fakta-fakta dan bukti baru yang didapatkan pihaknya selama proses pengembangan penyidikan atas perkara tersebut.
baca juga:pleno kpu tuntas, ini nama-nama dewan baru rejang lebong
“saat ini fa sudah kita tetapkan sebagai tersangka, dan sementara kita titipkan di lapas kelas iia curup,” beber albert.
adapun peran tersangka fa dalam kegiatan pembangunan gedung laboratorium rsud rejang lebong tersebut, ia ikut andil dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan hingga pengawasan atas setiap tahap pembangunan yang dilaksanakan.
selain itu juga tersangka fa ini menerima uang dari setiap kegiatan yang dilakukan.
bahkan total uang yang telah diterima oleh tersangka fa dalam kegiatan pembangunan tersebut mencapai rp 120 juta.
angka inilah yang masuk dalam item kerugian negara berdasarkan hasil audit yang dilakukan pihak badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi bengkulu beberapa waktu lalu.
“jadi peran tersangka fa ini cukup sentral dalam perkara ini. selain sebagai konsultan pengawas, tersangka juga aktif terlibat dalam menyusun perencanaan, dan ikut dalam pelaksanaan kegiatan. atau dalam kata lain bahwa tersangka fa ini bermain 3 kaki, yakni sebagai perencana, pelaksana dan juga pengawas dalam kegiatan ini,” beber albert.
di sisi lain, terkait tiga tersangka lainnya yang sudah lebih dulu ditahan, yakni ha selaku pejabat pembuat komitmen (ppk) kemudian ivan ds direktur cv. cahaya rizki selaku pelaksana dan tersangka sc  direktur cv. nusa mandiri prasada selaku konsultan, albert mengatakan saat ini ketiganya masih dilakukan penahanan yang dalam waktu dekat akan menjalani proses persidangan.
baca juga:pembebasan pajak impor membuat harga kendaraan listrik menjadi terjangkau 
“dalam waktu dekat proses sidangnya sudah bisa dilakukan. saat ini ketiganya masih kita lakukan penahanan sembari melengkapi dokumen untuk p21,” tambah albert.
diketahui sebelumnya, perkara ini mencuat ke publik pada 13 juli 2023 lalu, dimana saat ini kejari rejang lebong melakukan penggeledahan di 2 organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemkab rejang lebong.
kedua opd yang digeledah kejari rejang lebong tersebut yakni bagian pengadaan barang dan jasa (pbj) setdakab rejang lebong, serta badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd) kabupaten rejang lebong.
penggeledahan yang dilakukan jaksa tersebut bertujuan untuk mengumpulkan dan mencari sejumlah dokumen terkait proyek pembangunan laboratorium di rsud rejang lebong pada tahun 2020 lalu tersebut.
sedikitnya sekitar 21 orang saksi sudah dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangannya oleh penyidik seksi pidsus kejari rejang lebong, dari keterangan para saksi tersebut selanjutnya akan dikuatkan dengan apa yang tertulis dibalik dokumen-dokumen terkait pekerjaan pembangunan tersebut.
awalnya kejari rejang lebong mengkalkulasikan kerugian negara yang diakibatkan dari perkara ini senilai rp500 juta, namun setelah dilakukan penghitungan dengan melibatkan bpkp provinsi bengkulu, kerugian negara justru bertambah mencapai rp1,6 miliar.
bertambahnya kerugian negara tersebut setelah pihak bpkp menemukan ada indikasi tahapan pekerjaan yang tidak dilaksanakan, dan juga ditemukan beberapa mark-up dari pekerjaan yang dilakukan.
baca juga:hanya butuh tambah 1 kursi, bupati gusnan melenggang maju pilkada bengkulu selatan 2024
sebelumnya kejari rejang lebong mengungkapkan, bahwa dilibatkannya bpkp dalam proses perkara ini adalah guna memastikan kalkulasi kerugian negara yang dilakukan oleh penyidik dengan pihak bpkp selaku tim ahli dalam melakukan penghitungan keuangan negara.
alhasil, pada audit yang dilakukan oleh bpkp selama akhir tahun 2023 lalu diketahui bahwa kerugian negara jauh meningkat dari kalkulasi penyidik kejari rejang lebong.
sehingga oleh kejari rejang lebong, hasil penghitungan yang dilakukan oleh bpkp-lah yang menjadi acuan dalam penegakan hukum atas perkara tipikor.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 1 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan