Dana BOS Sasar 39.615 Siswa SD dan SMP, Lihat Rincian Penerimanya

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Minggu , 03 Mar 2024 - 21:35

UPACARA: Tampak aktivitas upacara bendera yang digelar di SMPN 1 Rejang Lebong beberapa waktu lalu.-foto: dok koranrb.id-

dana bos sasar 39.615 siswa sd dan smp, lihat rincian penerimanya                            koranrb.id – sebanyak 39.615 siswa di kabupaten rejang lebong menerima dana bantuan operasional sekolah (bos).
sekretaris dinas dikbud yang juga ketua satuan kerja (satker) bos kabupaten rejang lebong, hanapi, m.pd mengungkapkan saat ini dana bos telah berganti nama menjadi bantuan operasional satuan pendidikan (bosp).
bosp diberikan kepada sd dan smp di kabupaten rejang lebong untuk tahun 2024 mencapai total rp38 miliar.
"dana bosp yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke kabupaten rejang lebong pada tahun ini akan diterima oleh total 39.615 siswa, dengan rincian 27.549 siswa dari tingkat sd dan 12.066 siswa dari tingkat smp," ungkap hanapi.
dia menjelaskan penerima dana bosp, baik dari tingkat sd maupun smp negeri dan swasta, sebelumnya sudah diverifikasi dalam data pokok pendidikan (dapodik).
pelajar yang akan menerima dana bosp ini akan mendapatkan alokasi dana sebesar rp1.100.000 per tahun untuk tingkat smp, dan rp900.000 per tahun untuk tingkat sd.
"sebelumnya, sekolah yang akan menerima dana bosp telah mengikuti bimbingan teknis tentang penggunaannya. setelah semua persyaratannya lengkap, pencairan dana bosp tahap pertama akan dilakukan pada awal maret ini," jelas hanapi.
hanapi berharap sekolah-sekolah di wilayah tersebut yang menerima bosp tahun 2024 diharapkan dapat memanfaatkannya dengan baik sebagai penunjang kebutuhan dalam melaksanakan proses belajar mengajar di masing-masing sekolah.
menurutnya, penggunaan dana bosp tahun 2024 mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
baca juga:reses usai, hak angket segera diajukan, timnas amin susun draf usulan
baca juga:kenapa setir mobil ada yang berposisi di kanan dan kiri? begini sejarahnya 
perubahan tersebut terjadi pada kegiatan pembelian buku, yang pada tahun sebelumnya sebesar 10 persen, kini telah berubah menjadi minimal 15 persen.
"selain itu, sekolah yang menerima dana bosp diminta untuk menghemat anggaran pembayaran gaji honorer dengan tidak melakukan pengangkatan kembali tenaga honorer yang dibiayai menggunakan bosp 2024," beber hanapi.
sebelumnya, dinas dikbud kabupaten rejang lebong mengungkapkan bahwa, saat ini dana bosp sudah tersimpan di rekening kas daerah dan akan dialokasikan untuk taman kanak-kanak (tk), pendidikan anak usia dini (paud), sekolah dasar (sd), dan sekolah menengah pertama (smp) yang masuk dapodik dinas dikbud kabupaten rejang lebong.
bantuan operasional sekolah (bos) untuk tingkat sd dan smp telah dialokasikan sebesar rp38 miliar, sementara untuk tingkat tk dan paud sebesar rp4 miliar.
"saat ini proses pencairan masih berlangsung sejak akhir februari 2024 lalu, sesuai dengan usulan masing-masing sekolah. jadi setelah bimtek beberapa waktu lalu, sekolah diminta untuk menyampaikan usulan agar kemudian bisa diproses tahap pencairannya," kata hanapi.
terkait alokasi dana bos untuk pembelian buku pelajaran, hanpi mengakui bahwa dengan alokasi sebelumnya yang hanya 10 persen untuk pembelian buku cetak belum berjalan maksimal karena belum bisa memenuhi kebutuhan siswa akan buku pelajaran.
bahkan pada tahun-tahun sebelumnya masih banyak siswa yang tidak mendapatkan buku pelajaran yang dialokasikan dari dana bos tersebut.
"dengan perubahan kebijakan penggunaan bos terkait 15 persen untuk pembelian buku cetak ini, kita berharap seluruh pelajar bisa mendapatkan buku cetak. sehingga target untuk menetapkan program satu buku satu siswa dalam setiap mata pelajaran bisa terpenuhi," terangnya.
baca juga:kemendag dalami penyebab harga bahan pokok naik, salah satunya gangguan produksi 
baca juga:kembali terulang tim mlbb indo harus tunduk ditangan ph
dengan regulasi tersebut, hanapi menegaskan tidak ada istilahnya peserta didik membeli buku sendiri, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta.
jika dulunya peserta didik dari sekolah swasta membeli buku sendiri, tahun ini karena sekolah swasta juga mendapatkan dana bos, maka para peserta didik pun tidak boleh lagi membeli buku sendiri.
“karena sudah disiapkan anggarannya melalui dana bos, berarti dalam pembelajarannya para peserta didik pun tidak perlu lagi membeli lks (lembar kerja siswa). dan kepada sekolah pun sudah kita tekankan agar tidak menjual lks kepada para peserta didik,” tegas hanapi.
selain untuk membeli buku pelajaran bagi peserta didik, dana bos juga bisa digunakan untuk membayar gaji guru honorer atau guru tenaga harian lepas (thl).
hanapi mengatakan, adapun syarat guru honorer yang bisa dibayarkan gajinya melalui dana bos adalah guru honorer yang telah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (nuptk). 
"namun untuk tahun 2024 ini, kita meminta kepada sekolah agar tidak melakukan perekrutan terhadap guru honorer terlebih dahulu, agar penggunaan dana bos bisa lebih difokuskan untuk peningkatan kualitas pendidikan," jelasnya.
sementara untuk guru yang berstatus aparatur sipil negara (asn) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), apapun bentuknya tidak boleh menerima pembayaran honor dari dana bos.
“kalau guru asn kan sudah ada tunjangan dari pemerintah, begitu pun guru dari pppk juga sudah mendapatkan gaji dari pemerintah yang dianggarkan setiap tahunnya,” tutur hanapi.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 4 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan