7 Saksi Bakal Dihadirkan JPU Pada Sidang Perkara Korupsi Pengadaan Jas Kaur, Termasuk Bupati Kaur

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 03 Mar 2024 - 23:03

Sampaikan: Kasi Pidsus Kejari Kaur, Bobby Muhammad SH, MH sampaikan siapa saja saksi yang akan dihadirkan dalam sidang kedua perkara korupsi pengadaan jas Dinas PMD. RUSMAN AFRIZAL/RB--

KORANRB.ID – Sidang kedua perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan jas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) tahun anggaran 2022 akan digelar Selasa 5 Maret 2024.

Dalam sidang kedua, yang menyeret dua terdakwa, mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarkat Desa (PMD) Kaur, Asdyarman, S.Sos dan Rahmadansyah diduga broker atau makelar, beragendakan pemeriksaan saksi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur akan menghadirkan sebanyak 7 saksi mulai dari pihak Dinas PMD, beserta pihak forum komunikasi kepala desa.

Menariknya, JPU juga akan menghadirkan orang nomor 1 di Kabupaten Kaur yakni Bupati Kaur H. Lismidianto SH, MH, menjadi saksi.

Nama ketujuh saksi disebutkan JPU saat sidang perkara pertama yang beragendakan pembacaan surat dakwaan pada Rabu, 28 Februari 2024 lalu.

Untuk itu, semua saksi yang akan dihadirkan dalam sidang perkara kedua tersebut telah disurati oleh pihak Kejari Kaur.

"Sidang perkara kedua akan menghadirkan 7 orang saksi, termasuk Bupati Kaur. Kita juga telah surati mereka semua untuk hadir dalam sidang kedua nanti," kata Kajari Kaur Muhammad Yunus SH., MH. melalui Kasi Pidsus Bobby Muhammad SH, MH, Minggu, 3 Maret 2024 saat dikonfirmasi RB.

Para saksi yang didatangkan nanti akan dimintai keterangan terkait dengan pengadaan jas tersebut.

Dari keterangan para saksi nanti tentunya akan ditemukan fakta dalam persidangan yang bisa menguak perbuatan melawan hukum seperti yang diuraikan JPU dalam dakwaan sidang pertama.

"Untuk sidang selanjutnya, di fakta persidangan nanti akan diketahui siapa yang selanjutnya akan dijadikan saksi," terang Bobby.

7 saksi bakal dihadirkan jpu pada sidang  perkara korupsi pengadaan jas kaur, termasuk bupati kaur                             koranrb.id – sidang kedua perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan jas dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) tahun anggaran 2022 akan digelar selasa 5 maret 2024.
dalam sidang kedua, yang menyeret dua terdakwa, mantan kepala dinas pemberdayaan masyarkat desa (pmd) kaur, asdyarman, s.sos dan rahmadansyah diduga broker atau makelar, beragendakan pemeriksaan saksi.
jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) kaur akan menghadirkan sebanyak 7 saksi mulai dari pihak dinas pmd, beserta pihak forum komunikasi kepala desa. 
menariknya, jpu juga akan menghadirkan orang nomor 1 di kabupaten kaur yakni bupati kaur h. lismidianto sh, mh, menjadi saksi.
baca juga:dugaan tipikor rsud mukomuko, bulan ini penetapan tersangka massal, ini penjelasannya
baca juga:aksi pencurian motor bos tahu di dusun besar terekam cctv 
nama ketujuh saksi disebutkan jpu saat sidang perkara pertama yang beragendakan pembacaan surat dakwaan pada  rabu, 28 februari 2024 lalu. 
untuk itu, semua saksi yang akan dihadirkan dalam sidang perkara kedua tersebut telah disurati oleh pihak kejari kaur. 
"sidang perkara kedua akan menghadirkan 7 orang saksi, termasuk bupati kaur. kita juga telah surati mereka semua untuk hadir dalam sidang kedua nanti," kata kajari kaur muhammad yunus sh., mh. melalui kasi pidsus bobby muhammad sh, mh, minggu, 3 maret 2024 saat dikonfirmasi rb. 
para saksi yang didatangkan nanti akan dimintai keterangan terkait dengan pengadaan jas tersebut. 
dari keterangan para saksi nanti tentunya akan ditemukan fakta dalam persidangan yang bisa menguak perbuatan melawan hukum seperti yang diuraikan jpu dalam dakwaan sidang pertama.
baca juga: 16 ranmor terlibat balap liar di jalan elevated danau dendam tak sudah diamankan, dirlantas: harus dibasmi 
baca juga: jaksa dalami keterlibatan tersangka samisake jilid ii, qori : masih tahap penyidikan 
"untuk sidang selanjutnya, di fakta persidangan nanti akan diketahui siapa yang selanjutnya akan dijadikan saksi," terang bobby.
saat sidang perkara pertama sebelumnya, penasehat hukum (ph) terdakwa, asdyarman, sopian siregar, sh., mkn tidak mengajukan eksepsi. 
hanya saja mereka juga menanggapi apa yang menjadi sorotan majelis hakim, terkait dengan kerugian negara akibat kasus korupsi ini yang hanya rp30 juta sedangkan biaya untuk mengusut kasus ini lebih dari kerugian negara tersebut.
"dalam sidang pertama kemarin kita tidak ajukan eksepsi. hanya sependapat dengan majelis hakim yang mempermasalahkan soal kn," singkatnya.
dalam surat dakwaan yang dibacakan jpu kejari kaur, para terdakwa didakwa pasal tindak pidana korupsi. 
baca juga:mengenal 35 manfaat alpukat untuk kesehatan tubuh, salah satunya meningkatkan kesehatan jantung 
baca juga:panggilan ketiga sa dibantu propam polda
pasal 12 huruf (a) undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
dan pasal 5 ayat (2) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tīndak pidana korupsi jo. undang-undang ri nomor 20 tahun 2001
tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sekedar mengulas, berkas perkara kedua terdakwa, dilimpahkan jpu kejari kaur ke pn tipikor bengkulu, selasa 6 februari 2024 lalu. 
untuk diketahui, asdyarman selaku kepala dinas pmd dan rahmadansyah diduga makelar atau broker dalam perkara ini, ditetapkan tersangka oleh penyidik tipikor satreskrim polres kaur pada 30 november 2023 lalu. 
sebelum ditetapkannya asdyarman dan rahmadansyah sebagai tersangka dalam perkara ini, penyidik polres kaur telah memeriksa 45 saksi dan tiga orang ahli. bertujuan untuk memperkuat dugaan kepada para terdakwa. 
dari hasil penyelidikan yang dilakukan satreskrim polres kaurar beberapa waktu lalu, diketahui anggaran yang digunakan untuk pengadaan jasa tersebut mencapai rp1,2 miliar. 
anggaran tersebut dari 49 desa yang ada di 15 kecamatan di kabupaten kaur. 
diduga perkara ini bermula saat terdakwa rahmadansyah diduga broker meminta terdakwa asdyarman agar bisa mendapatkan pengadaan jas. 
bertujuan agar rahmadansyah mendapat proyek pengadaan jas itu. diduga rahmadansyah menjanjikan kepada as keuntungan sebesar rp700 ribu per satu setel jas. diketahui satu setel jas tersebut di banderol dengan harga rp 2,5 juta.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 4 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan