KPU Kabupaten Mukomuko dan Kaur Dijatuhi Sanksi!

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Ade HR |

Rabu , 06 Mar 2024 - 00:03

TEGANG: Majelis pimpinan sidang saat tengah membacakan putusan KPU Kaur, Selasa, (5/3).--ABDI/RB

kpu kabupaten mukomuko dan kaur dijatuhi sanksi!                            bengkulu, koranrb.id – komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten mukomuko dan kpu kabupaten kaur diputuskan terbukti bersalah dalam sidang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bawaslu provinsi bengkulu.
sehingga kpu mukomuko dan kpu kaur dijatuhkan sanksi administrative berupa teguran.
sanksi ini diberikan atas kejadian kurang dan berlebihnya surat suara saat penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 14 februari 2024 kemarin di beberapa tempat pemungutan suara (tps) di wilayah kerja 2 kpu tersebut.
sehingga memungkinkan kpu kabupaten tersebut mengambil tindakan berupa mengalihkan surat suara cadangan pada tps lain untuk mencukupi surat suara pada tps yang mengalami kekurangan.
baca juga:antisipasi arus mudik, liku 9 ditargetkan tuntas bulan ini 
hal tersebut, dibeberkan pimpinan majelis sidang yang sekaligus ketua bawaslu provinsi bengkulu, fahamsyah.
"kita telah putuskan, kedua kpu yang melakukan tindakan hampir serupa tersebut terbukti bersalah dan akan menerima sanksi," ucap fahamsyah, saat dijumpai sesuai sidang, selasa, (5/3).
adapun bunyi putusan tersrebut, majelis sidang menyatakan terlapor, yakni 2 kpu kabupaten terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.
kemudian, majelis memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
baca juga:di kota bengkulu, disabilitas sulit beraktivitas, ini penyebabnya
“dari bukti dan pemaparan jalannya sidang, kedua kpu kami beri sanksi teguran,” terang fahamsyah.
fahmasyah menyebutkan, adapun regulasi yang dilanggar yakni, 2 kpu kabupaten terlapor terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan.
pertama, pasal 350 ayat (3) uu 7 tahun 2017, pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1)
kemudian, peraturan komisi pemilihan umum nomor 14 tahun 2023 dan keputusan komisi pemilihan umum nomor 66 tahun 2024. 
baca juga:14 paket proyek dilelang, proyek psn dikebut
mengingat undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu.
“kita mengambil keputusan berdasarkan regulasi yang dilanggar,” kata fahamsyah.
sebelum itu, komisioner kpu provinsi bengkulu, sarjan effendi menerangkan pihaknya telah menjelaskan pada saat dihadirkan pada sidang tersebut.
adapun pada sidang, sarjan mengungkapkan telaah dari kpu provinsi bengkulu. 
baca juga:diduga banyak menguap, pantas kontribusi pad selalu rendah
untuk setiap pembuktian dari fakta persidangan selanjutnya hak dari majelis pimpinan sidang.
"kami telah jelaskan selaku perangkat terkait, seluruhnya keputusan majelis sidang," ucap sarjan, sabtu, 2 maret 2024 lalu.
sarjan menerangkan, pihaknya telah menyampaikan kepada majelis pimpinan sidang terkait regulasi atau perundang undangan yang menjadi rujukan dalam dugaan pelanggaran administrasi tersebut.
"kita hanya sampaikan regulasi apa yang digunakan oleh  2 kpu ini," ucap sarjan.
baca juga:tidak puas vonis oknum polisi, korban ajukan gugatan perdata
sarjan juga menyampaikan, tetap akan ikut terus memantau perkembangan sidang tersebut, hingga pihak bawaslu provinsi bengkulu selaku majelis pimpinan sidang dapat memberikan keputusan terbukti bersalah atau tidak.
"kita tunggu saja bagaimana keputusannya oleh mereka, (majelis sidang, red)," kata sarjan.
sementara itu, pada sidang dugaan pelanggaran administrasi pemulu, penemu dan terlapor hadirkan saksi di bawaslu provinsi bengkulu pada kamis 22 februari 2024.
dalam jalannya persidangan atas dugaan pelanggaran hilangnya surat suara di beberapa tps di dua daerah provinsi bengkulu, tepatnya kabupaten mukomuko dan kabupaten kaur. 
baca juga:jelang ramadhan, jangan ada bahan makanan kedaluwarsa, desak distributor penarikan
sedangkan, sidang digelar beberpa kali. seperti agenda penyampaian temuan oleh penemu kedua bawaslu kabupaten masing – masing.
kemudian, pihak penemu maupun terlapor diminta untuk menghadirkan saksi. dengan klasifikasi, saksi yang hadir saat kejadian tersebut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 6 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan