OJK: Dewan Pengawas Syariah Setara Direksi

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 10 Mar 2024 - 00:03

OJK: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan perbankan syariah. FOTO: Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar--

KORANRB.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan perbankan syariah.

Penguatan dewan pengawas syariah (DPS) dinilai penting dalam kegiatan usaha dan operasional bank sehingga menciptakan tata kelola yang mumpuni.

OJK pun menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Aturan tersebut melengkapi ketentuan sebelumnya, POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum (POJK Tata Kelola)

Yang lebih spesifik mengatur kegiatan perbankan sebagai konsekuensi penerapan prinsip-prinsip syariah

yang berdampak terhadap kegiatan usaha, kapasitas dan kultur sumber daya manusia (SDM), serta orientasi bisnis bank syariah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menuturkan, POJK 2/2024 mengatur penguatan wewenang, struktur, dan fungsi DPS.

Selain itu, pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, fungsi audit intern, serta kewajiban melakukan kaji ulang eksternal terhadap penerapan tata kelola syariah.

’’Semua pihak, pemegang saham pengendali, direksi, dan komisaris di sektor jasa keuangan harus memberikan tone of the top terkait pentingnya tata kelola ini,” ujarnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, pihaknya terus mengakselerasi perkembangan perbankan syariah.

ojk: dewan pengawas syariah setara direksi                            koranrb.id – otoritas jasa keuangan (ojk) terus mendorong pengembangan perbankan syariah. 
penguatan dewan pengawas syariah (dps) dinilai penting dalam kegiatan usaha dan operasional bank sehingga menciptakan tata kelola yang mumpuni.
ojk pun menerbitkan peraturan otoritas jasa keuangan (pojk) nomor 2 tahun 2024 tentang penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah (bus) dan unit usaha syariah (uus). 
aturan tersebut melengkapi ketentuan sebelumnya, pojk nomor 17 tahun 2023 tentang penerapan tata kelola syariah bagi bank umum (pojk tata kelola)
baca juga:pabrikan kendaraan niaga aspalkan produk ev
baca juga:edukasi safety riding astra honda motor nomor satu di asia-oceania
yang lebih spesifik mengatur kegiatan perbankan sebagai konsekuensi penerapan prinsip-prinsip syariah
yang berdampak terhadap kegiatan usaha, kapasitas dan kultur sumber daya manusia (sdm), serta orientasi bisnis bank syariah.
ketua dewan komisioner ojk mahendra siregar menuturkan, pojk 2/2024 mengatur penguatan wewenang, struktur, dan fungsi dps. 
selain itu, pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, fungsi audit intern, serta kewajiban melakukan kaji ulang eksternal terhadap penerapan tata kelola syariah.
baca juga:granmax tampil di giicomvec 2024 bikin bisnis makin maju dengan daihatsu 
baca juga:rupst bank mandiri sepakat tebar dividen rp33,03 triliun
’’semua pihak, pemegang saham pengendali, direksi, dan komisaris di sektor jasa keuangan harus memberikan tone of the top terkait pentingnya tata kelola ini,” ujarnya.
kepala eksekutif pengawas perbankan ojk dian ediana rae menyampaikan, pihaknya terus mengakselerasi perkembangan perbankan syariah. 
tidak terlepas dari upaya untuk terus meningkatkan tata kelola guna menjamin pertumbuhan yang tinggi, sehat dan berkelanjutan. 
kehilangan kepercayaan terhadap bank syariah akan berdampak sangat serius terhadap perkembangan bank syariah selanjutnya.
baca juga:rupst bank mandiri sepakat tebar dividen rp33,03 triliun
baca juga:pinjaman online di bsi, syarat mudah! plafon maksimal rp 50 juta dengan tenor 36 bulanbaca juga:makin percaya diri, modern dan adaptif menghadapi digitalisasi, btn launching logo baru 
pojk tata kelola syariah bus-uus itu diterbitkan untuk menindaklanjuti undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (uu p2sk). di antaranya, menempatkan dps dalam kelompok yang sama dengan dewan komisaris dan direksi.
’’penguatan posisi dps semakin menegaskan bahwa peran dan fungsinya sangat penting bagi industri perbankan syariah,” ujarnya.
dps bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. namun, penerapannya bukan semata-mata tanggung jawab dewan pengawas syariah.
’’direksi, dewan komisaris, fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, dan fungsi audit intern bank juga memiliki tugas terkait dengan penerapan prinsip syariah di bank. selain itu, bank harus mendukung penuh agar dps dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diatur dalam pojk ini,” jelas dian. 
 
grafis masa jabatan efektif dps:
- paling lama sama dengan periode masa jabatan anggota dewan komisaris
- jabatan anggota dewan komisaris paling lama lima tahun dalam satu periode
- tanggal efektif pengangkatan anggota dps oleh rups dan dicantumkan dalam anggaran dasar
- dps yang akan menjabat lebih dari dua periode secara berturut-turut dapat diangkat lagi pada periode selanjutnya
- pemberhentian atau penggantian anggota dps wajib mengedepankan kepentingan utama dari bank
sumber: ojk

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 10 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan