Pemerintah Desa di Mukomuko Sambut Ramadan Tanpa Gaji, ADD Belum Cair 3 Bulan, Ini Penjelasannya

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 11 Mar 2024 - 22:40

DESA: ADD tahap I tahun 2024 di Kabupaten Mukomuko belum ada kepastian untuk ditransfer ke Kas desa. FIRMANSYAH/RB--

pemerintah desa di mukomuko sambut ramadan tanpa gaji, add belum cair 3 bulan, ini penjelasannya                            koranrb.id – sebagian pemerintah desa (pemdes) di kabupaten mukomuko belum bisa membeli kebutuhan memasuki ramadan
dari gaji yang bisa diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) melalui alokasi dana desa (add).
pasalnya, add tahap i tahun 2024 di kabupaten mukomuko belum ada kepastian untuk ditransfer ke kas desa.
sehingga gaji sejumlah kepala desa (kades) dan perangkatnya sudah tiga bulan belum dibayarkan. 
hal ini disampaikan kepala desa (kades) pasar baru, kecamatan ipuh. surahmin.
baca juga:panti pijat di mukomuko tutup selama ramadan, karoke dan rumah makan boleh beroperasi, ini penjelasannya
baca juga:seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama mukomuko, 4 gugur, 17 pejabat rebut 9 kursi
pemdes pasar baru sudah mengajukan add tahap i sebesar 40 persen pada bulan desember 2023 lalu kepada pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko.
namun hingga kemarin, 11 maret 2024 belum ada kepastian untuk di transfer ke kas desa. 
"bukan hanya add kami saja yang belum ditransfer sampai sekarang, termasuk add di 16 desa di kecamatan ipuh ini belum ada ditransfer, padahal desa-desa di kecamatan ini pertama kali dalam mengajukan pencairan add tahap i," ujarnya.
ia mengatakan, pemdes di kecamatan ipuh sampai sekarang belum tahu alasan pemkab mukomuko belum mentransfer add ke kas desa.
baca juga: safari ramadhan di 15 kecamatan, pemkab mukomuko larang pedagang takjil 
baca juga:pemortalan jalan dusun 2 berbuntut minta usut proyek pnpm 
padahal semua berkas persyaratan untuk pengajuan add tahap i sudah lama disampaikan. 
pemdes sangat membutuhkan uang untuk membeli berbagai kebutuhan pokok di bulan ramadan ini. 
“siapa yang tidak membutuhkan uang. apa lagi ini akan memasuki bulan puasa sedangkan add untuk membayar gaji kades dan perangkat tak kunjung dibayarkan juga,” sampainya. 
terkait kebutuhan pemdes selain gaji, dengan terpaksa kades yang harus berutang
seperti membeli kebutuhan untuk alat tulis kantor, makan dan minum, serta yang lainnya. agar roda pemerintahan di desa tetap berjalan. 
baca juga:hakim terima gugatan pt ddp sebagian, petani berjuang sampai darah penghabisan 
baca juga:target investasi 2024 sebesar rp3 triliun, belum ada rupm jadi kendala
kepala bidang (kabid) pemerintahan desa dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten mukomuko, eka purwanto menjelaskan,
sejak beberapa hari yang lalu sebanyak 76 dari 148 desa telah mengajukan penyaluran dd tahap pertama sebesar 40 persen. 
selain itu, 86 desa juga telah mengajukan penyaluran add tahap pertama dengan persentase yang sama.
"berkas pengajuan penyaluran dd dari 76 desa sudah sampai ke badan keuangan daerah (bkd),
termasuk berkas pengajuan add dari 86 desa ke bkd, nah selebihnya menjadi kebijakan bkd," ujarnya. 
meskipun sebagian besar desa telah mengajukan penyaluran dd dan add tahap pertama, masih banyak terdapat desa yang belum mengajukan permohonan ke bkd.
terkait hal tersebut, eka mengatakan batas pengajuan dd dan add tahap pertama tahun ini maksimal bulan juni 2024. 
aturan itu memberikan kesempatan bagi desa yang belum mengajukan untuk segera melakukannya sebelum batas waktu tersebut.
“sebenarnya kembali kepada pemdes masing-masing kalau mereka mau cepat silakan diajukan dan persyaratan dilengkapi dengan cepat.
namun terkadang banyak juga pemdes karena waktu yang panjang jadi terlena dalam pengajuan,” terangnya.
sedangkan jumlah desa yang telah menerima dd dan add. bukan menjadi kewenangan dinas pmd mukomuko,
karena penyalurannya melalui bkd yang langsung ditransfer ke kas desa, sedangkan dd lewat kantor pelayanan perbendaharaan negaa (kppn) di daerah ini.
“kami hanya mendampingi sifatnya dalam proses pengajuan, sedangkan proses transfer ke desa itu untuk add wewenang bkd sedangkan dd kewenangan kppn mukomuko,” ujarnya.
terpisah, ketua apdesi kabupaten mukomuko, rismanaji  mengatakan, pemkab mukomuko dapat segera mencairkan add agar perangkat desa di kabupaten mukomuko bisa menikamati gaji sesuai angka siltap yang tertuang dalam perbup. 
berkaitan dengan kejadian ini meskipun belum mengetahui secara pasti berapa pemdes yang belum menerima add, rismanaji mengaku prihatin atas kejadian ini.
“kami berharap add bisa segera dialokasi ke pemdes yang belum menerima jangan sampai ditunda-tunda,” sampainya.
sedangkan untuk pemdes yang belum mengajukan add ataupun dd diminta segera melakukan pengajuan. 
hal ini dikarenakan jika terlambat dalam pengajuan tentu akan berpengaruh pada program-program yang telah diagendakan.
sehingga akan berdampak negatif bagi masyarakat, yang mengingikan agar program-program yang direncanakan dapat terlaksana.
“mari rekan-rekan segera ajukan proses pencairan dd dan add sebebab ini berkaitan serapan anggaran, jangan sampai nantinya terlambat dan terhambat,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 12 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan