Bantahan Mantan Kadis PMD Kaur Paksa Perangkat Desa Anggarkan Pengadaan Jas, PH: Yang Ikut Cuma 40 Desa

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 11 Mar 2024 - 23:00

TERDAKWA: Dua terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan jas di Dinas PMD Kaur, usai mengikuti persidangan di PN Tipikor Bengkulu beberapa waktu lalu. FIKI/RB --

“Saya ditelpon Kepala Dinas (terdakwa Asdyarman, red), menyuruh saya membuat surat ke forum kepala desa,” terang saksi Salianudin.

Surat yang disampaikan kepada seluruh Forum Kepala Desa di Kaur, ada kutipan di akhir kalimat.

Yang mana, isi diakhir surat itu menawarkan kepada kepala desa untuk pengadaan jas yang dianggarkan dari APBDes.

“Kemudian surat itu saya sampaikan ke Ketua Forum. Diakhir surat itu ada penawaran dari Kadis, untuk kepala desa melakukan pengadaan jas,” tuturnya.

Untuk saksi dari Ketua Forum Desa, mengakui adanya permintaan pengadaan jas tersebut, saat rapat di Dinas PMD.

Dari pengakuan Ketua Forum Desa, saat itu memang semua desa akan mengadakan jas dari APBDes. Namun, bukan untuk ditujukan kepada terdakwa Rahmadansyah, melainkan mereka sudah memiliki penjahit sendiri.

“Sebelum ada permintaan pengadaan jas ini. kami memang sudah merencanakan pengadaan jas.

Tapi dengan penjahit yang ada di Manna (Bengkulu Selatan,red). Karena ada pertemuan itu (di Dinas PMD, red) kami putuskan untuk melakukan pengadaan jas dengan Rahmadansyah,” paparnya.

Dua Ketua Forum Desa ini juga mengaku sudah menyerahkan uang Rp2,5 juta kepada terdakwa untuk pengadaan jas tersebut.

Sementara itu, JPU Kejari Kaur, Bobi Muhamad Ali Akbar, SH, MH mengatakan, berdasarkan fakta persidangan.

Memang benar bahwa pihak swasta dalam hal ini terdakwa Rahmadansyah dan saksi Sarwin yang mendatangi Bupati Lismidianto meminta pekerajaan di Kaur.

“Kemudian Bupati mengarahkan untuk bertemu dengan Dinas PMD Kaur. Dengan bahasa yang disampaikan Bupati kalau bisa dibantu-dibantu,” ujar Bobi.

Dilanjutkan Bobi, untuk pengadaan jas ini, memang dari fakta persidangan ada beberapa desa yang sengaja merubah APBDes untuk mengangarkan pengadaan Jas.

“Karena memang sebelumnya pengadaan jas itu tidak ada di dalam APBDes,” kata Bobi.

Menurut Bobi, dari keterangan saksi Lismidianto, tidak terlihat ada intervensi dari Bupati Lismidianto kepada Dinas PMD Kaur terhadap pengadaan jas tersebut.

bantahan mantan kadis pmd kaur paksa perangkat desa anggarkan pengadaan jas, ph: yang ikut cuma 40 desa                            koranrb.id – penyalahgunaan jabatan dibantah terdakwa mantan kepala dinas pemberdayaan masyarkat desa (pmd) kaur, asdyarman
yang terseret perkara dugaan korupsi pengadaan jas tahun anggaran 2022.
hal ini disampaikan terdakwa melalui penasihat hukum (ph)-nya, sopian siregar, sh, mkn.
menurut sopian, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sudah jelas,
bahwa tidak ada unsur pemaksaan yang dilakukan kliennya saat memerintahkan para perangkat desa untuk melakukan pengadaan jas. 
baca juga:hasil panggilan ketiga vonis ma perkara p*nc*b*l*n belum diketahui
baca juga:2 kasus lain menanti satu terdakwa ooj dana bok kaur, ditangani polres sragen dan polda metro jaya
“yang dituduhkan jpu kejari kaur itukan adanya penyalahgunaan kewenangan.
bisa kita lihat berdasarkan fakta persidangan, tidak ada unsur pemaksaan di sana,” ujar sopian. 
diterangkan sopian, jika ada unsur pemaksaan yang dilakukan kliennya, tidak mungkin hanya 40 desa dari ratusan desa di kaur yang menganggarkan pengadaan jas itu. 
“kita ketahui di kaur itu ada ratusan desa. tapi yang ikut pengadaan jas cuma 40 desa.
jika ada unsur pemaksaan sudah pasti di atas 80 persen desa ikut pengadaan jas itu,” terang sopian. 
baca juga:curi hp di teras rumah, warga panorama ditangkap di hotel
baca juga:curanmor 6 tkp di kaur, 2 buronan polisi, ini identitasnya
sopian juga menyebutkan dari keterangan para saksi yang dihadirkan jpu kejari kaur dalam persidangan, selasa, 5 maret 2024 lalu tidak ada yang memberatkan kliennya. 
“yang ada keterangan saksi pada sidang itu, meringankan klien saya.
karena disitu perintahnya kalau ada anggaran silakan lakukan pengadaan jas,” tutup sopian. 
sekadar mengulas, pada persidangan, selasa, 5 maret 2024 di pengadalian negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu. 
ada lima saksi yang dihadirkan jpu kejari kaur. salah satu saksi adalah bupati kaur saat ini, lismidianto. 
selain bupati lismidianto, jpu kejari kaur juga menghadirkan empat saksi lainnya, yakni salianudi sekretaris dinas pmd kaur,
rekan terdakwa rahmadansyah sarin, dan dua ketua forum desa di kaur, ketua forum desa kecamatan padang guci, dan yusman ketua forum desa kecamatan kelam tengah. 
baca juga:kejar-kejaran hingga berkelahi dengan curanmor, satu tertangkap, ini kronologisnya
dalam kesaksian, lismidianto, dirinya mengaku pernah ditemui oleh saksi sarwin dan terdakwa ramadansyah di rumahnya yang ada di kota bengkulu. 
tujuan pertemuan itu, bahwa terdakwa ramadansyah minta dicarikan proyek pekerjaan di kaur.
berdasarkan keterangan saksi sarwin, dirinya menemui saksi lismidianto hanya sekedar membantu terdakwa rahmadansyah.
“rahmadansyah minta temani ketemu lismidianto, untuk mencari proyek,” ucapnya. 
kemudian, setelah bertemu dengan lismidianto saksi sarwin dan terdakwa rahmadansyah mendatangi dinas pmd kaur.  
di dalam pertemuan itu, terdakwa rahmadansyah mengutarakan niatnya. 
kemudian, dilanjutkan ke saksi salianudin, yang mana saat itu dirinya diminta saksi lismidianto untuk menemuinya. 
“saya ditelpon kepala dinas (terdakwa asdyarman, red), menyuruh saya membuat surat ke forum kepala desa,” terang saksi salianudin. 
surat yang disampaikan kepada seluruh forum kepala desa di kaur, ada kutipan di akhir kalimat. 
yang mana, isi diakhir surat itu menawarkan kepada kepala desa untuk pengadaan jas yang dianggarkan dari apbdes. 
“kemudian surat itu saya sampaikan ke ketua forum. diakhir surat itu ada penawaran dari kadis, untuk kepala desa melakukan pengadaan jas,” tuturnya. 
untuk saksi dari ketua forum desa, mengakui adanya permintaan pengadaan jas tersebut, saat rapat di dinas pmd. 
dari pengakuan ketua forum desa, saat itu memang semua desa akan mengadakan jas dari apbdes. namun, bukan untuk ditujukan kepada terdakwa rahmadansyah, melainkan mereka sudah memiliki penjahit sendiri. 
“sebelum ada permintaan pengadaan jas ini. kami memang sudah merencanakan pengadaan jas.
tapi dengan penjahit yang ada di manna (bengkulu selatan,red). karena ada pertemuan itu (di dinas pmd, red) kami putuskan untuk melakukan pengadaan jas dengan rahmadansyah,” paparnya. 
dua ketua forum desa ini juga mengaku sudah menyerahkan uang rp2,5 juta kepada terdakwa untuk pengadaan jas tersebut. 
sementara itu, jpu kejari kaur, bobi muhamad ali akbar, sh, mh mengatakan, berdasarkan fakta persidangan. 
memang benar bahwa pihak swasta dalam hal ini terdakwa rahmadansyah dan saksi sarwin yang mendatangi bupati lismidianto meminta pekerajaan di kaur. 
“kemudian bupati mengarahkan untuk bertemu dengan dinas pmd kaur. dengan bahasa yang disampaikan bupati kalau bisa dibantu-dibantu,” ujar bobi. 
dilanjutkan bobi, untuk pengadaan jas ini, memang dari fakta persidangan ada beberapa desa yang sengaja merubah apbdes untuk mengangarkan pengadaan jas. 
“karena memang sebelumnya pengadaan jas itu tidak ada di dalam apbdes,” kata bobi. 
menurut bobi, dari keterangan saksi lismidianto, tidak terlihat ada intervensi dari bupati lismidianto kepada dinas pmd kaur terhadap pengadaan jas tersebut. 
“kalau bisa dibantu, ya dibantu. yang disampaikan bupati kepada dinas pmd,” tutupnya. 
untuk diketahui, dua terdakwa didakwa pasal 12 huruf (a) undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
dan pasal 5 ayat (2) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tīndak pidana korupsi jo. undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sekadar mengulas, berkas perkara kedua terdakwa, dilimaphkan jpu kejari kaur ke pn tipikor bengkulu, selasa 6 februari 2024 lalu. 
untuk diketahui, asdyarman selaku kepala dinas pmd dan rahmadansyah diduga makelar atau broker dalam perkara ini, ditetapkan tersangkan oleh penyidik tipikor satreskrim polres kaur pada 30 november 2023 lalu. 
sebelum ditetapkannya asdyarman dan rahmadansyah sebagai tersangka dalam perkara ini, penyidik tipikor satreskrim polres kaur telah memeriksa 45 saksi dan tiga orang ahli. bertujuan untuk memperkuat dugaan kepada para terdakwa. 
dari hasil penyelidikan yang dilakukan satreskrim polres kauar beberapa waktu lalu, diketahui anggaran yang digunakan untuk pengadaan jasa tersebut mencapai rp1,2 miliar. 
anggaran tersebut dari 49 desa yang ada di 15 kecamatan di kabupaten kaur. 
diduga perkara ini bermula saat terdakwa rahmadansyah diduga broker meminta terdakwa asdyarman agar bisa mendapatkan pengadaan jas. 
bertujuan agar, rahmadansyah mendapat proyek pengadaan jas itu. diduga rahmadansyah menjanjikan kepada as keuntungan sebesar rp 700 ribu per satu setel jas.  diketahui satu setel jas tersebut di banderol dengan harga rp 2,5 juta.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 12 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan