Sudah Beroperasi Sejak Awal 2024, Layanan Publik di MPP Kepahiang Belum Optimal

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 14 Mar 2024 - 21:57

MPP: Gedung MPP Kabupaten Kepahiang telah beroperasi sejak awal tahun. Sejauh ini layanan publik yang diberikan belum optimal.-foto: heru/koranrb.id-

KORANRB.ID - Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kepahiang senilai Rp1,35 miliar sejatinya telah beroperasi sejak awal tahun 2024.

Sayangnya, gedung yang dibangun menggunakan APBD Kabupaten Kepahiang tahun 2023 itu belum sepenuhnya berjalan optimal dalam memberi pelayanan publik.

Gedung MPP Kepahiang berlokasi di eks RSUD lama.

Dengan kondisi yang ada, MPP Kepahiang baru dirancang untuk memenuhi 5 pelayanan saja.

Yakni pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Disdukcapil, Dinsos dan perizinan.

Sembari berjalan di MPP Kepahiang saat ini, telah melayani Pos bantuan hukum gratis.

Di sini, warga Kabupaten Kepahiang yang ingin berkonsultasi terkait permasalahan hukum akan dilayani dengan gratis.

Dibukanya layanan pos bantuan hukum ini, setelah lebih dulu dilakukan kerjasama dengan Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kepahiang.

Sekretaris Dinas PMPTSP Kabupaten Kepahiang Riza Haryanti, SE menerangkan, penyediaan layanan sesuai standar akan dilakukan secara bertahap.

Dengan kondisi yang ada lanjutnya, untuk tahap awal baru 5 layanan publik yang akan disediakan di MPP Kabupaten Kepahiang.

"Secara bertahap semua layanan publik nantinya diharapkan semua terpusat di sini (MPP)," ujar Riza.

Berdirinya MPP dalam rangka mewujudkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.

sudah beroperasi sejak awal 2024, layanan publik di mpp kepahiang belum optimal                            koranrb.id -  gedung mal pelayanan publik (mpp) kabupaten kepahiang senilai rp1,35 miliar sejatinya telah beroperasi sejak awal tahun 2024.
sayangnya, gedung yang dibangun menggunakan apbd kabupaten kepahiang tahun 2023 itu belum sepenuhnya berjalan optimal dalam memberi pelayanan publik.
gedung mpp kepahiang berlokasi di eks rsud lama.
dengan kondisi yang ada, mpp kepahiang baru dirancang untuk memenuhi 5 pelayanan saja.
yakni pelayanan bpjs ketenagakerjaan, bpjs kesehatan, disdukcapil, dinsos dan perizinan.
baca juga:breaking news: 7 mantan pejabat rsud mukomuko jadi tersangka korupsi, ini kasusnya
sembari berjalan di mpp kepahiang saat ini, telah melayani pos bantuan hukum gratis.
di sini, warga kabupaten kepahiang yang ingin berkonsultasi terkait permasalahan hukum akan dilayani dengan gratis.
dibukanya layanan pos bantuan hukum ini, setelah lebih dulu dilakukan kerjasama dengan pengadilan negeri (pn) kabupaten kepahiang.
sekretaris dinas pmptsp kabupaten kepahiang riza haryanti, se menerangkan, penyediaan layanan sesuai standar akan dilakukan secara bertahap.
dengan kondisi yang ada lanjutnya, untuk tahap awal baru 5 layanan publik yang akan disediakan di mpp kabupaten kepahiang.
"secara bertahap semua layanan publik nantinya diharapkan semua terpusat di sini (mpp)," ujar riza. 
berdirinya mpp dalam rangka mewujudkan undang-undang nomor 25 tahun 2009.
baca juga:bulan ini, dana bos mulai disalurkan untuk pelajar sd dan smp
di mana masyarakat menuntut pemerintah memberikan pelayanan secara cepat, mudah, dan akuntabel.
karena itu diterbitkan permenpan-rb nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima.
mal pelayanan publik yang selanjutnya disebut mpp merupakan tempat terlaksananya kegiatan penyelenggara layanan publik, baik barang maupun jasa pada suatu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel.
idealnya,  mpp memberi setidaknya 24 layanan publik. 
mulai dari pelayanan berkaitan dengan ktp, bpjs, sim dan sejumlah pelayanan lainnya.
mengacu pada  permen panrb nomor 23 tahun 2017, mpp merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah.
baca juga:kapolda bagikan 100 paket sembako di rejang lebong
serta pelayanan badan usaha milik negara /badan usaha milik daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. mpp diharapkan memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
selain itu, untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di indonesia.
adapun prinsip yang dianut dalam mpp yakni, yaitu keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksebilitas dan kenyamanan.
selama bulan ramadan 1445 h ini pula, mpp tetap memberikan layanan publik secara maksimal.
tentunya, dengan ikut menyesuaikan pemberian jam layanan kepada publik.
selama ramadan 1445 h, jam layanan di mpp kepahiang adalah senin - kamis mulai pukul 08.00 wib hingga pukul 15.00 wib dengan waktu istirahat pukul 12.00 wib - 12.30 wib. lalu,  hari jumat pukul 08.00 wib - 15.30 wib dengan waktu istirahat pukul 11.30 wib - 12.30 wib.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 15 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan