Kerugian Negara Rp60 Juta, Dugaan Korupsi PMD Kaur Ditangani Inspektorat, Ini Penjelasannya

kerugian negara rp60 juta, dugaan korupsi pmd kaur ditangani inspektorat, ini penjelasannya koranrb.id - kejaksaan negeri (kejari) kaur dalam hal ini tim tindak pidana khusus (pidsus) telah selesai melakukan penghitungan kerugian negara (kn) terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2020-2021 beberapa waktu yang lalu. hasilnya, setelah dilakukan penghitungan atas dugaan korupsi dana apbd tahun 2020-2021 tersebut, ditemukan kn kurang lebih sekitar rp60 juta.  kendati telah ditemukan kn atas dugaan tindak pidana korupsi ini, kejari kaur tidak akan melanjutkan proses ke tahapan selanjutnya. baca juga:aipda sa jalani eksekusi vonis 5 tahun ma, kasi pidum: sa dibawa ke lapas bengkulu baca juga:kermin dituntut 15 tahun denda rp1 miliar, ph sebut terlalu tinggi, ini alasannya baca juga:terdengar suara tembakan, polisi amankan 2 terduga curanmor "kn dugaan korupsi telah ditemukan, dan ranahnya masuk ke administrasi jadi kita akan limpahkan ke inspektorat," kata kepala kejari (kajari) kaur muhammad yunus sh, mh. melalui kasi pidsus, bobby muhammad sh, mh, jumat, 15 maret 2024. disampaikan bobby, kn ini ditemukan dari hasil penghitungan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu.  dari barang-barang bukti yang  ditemukan saat penggeledahan juga atas keterangan beberapa saksi yang sebelumnya juga telah dilakukan pemanggilan. usai ditentukan kn tersebut, sebelum diterbitkannya surat dik (penyidikan, red) untuk melanjutkan perkara ketahapan selanjutnya.  baca juga:penetapan tsk penc*b*l*n anak usia 3 tahun, polisi dalami hal ini baca juga:imbalan match fixing liga 3 capai rp18 juta, 4 ditetapkan jadi tersangka, ini kata kapolresta pihak yang bersangkutan telah mengembalikan kerugian negara karena hanya masuk ke ranah administrasi. "sebelum surat dik (penyidikan, red) dikeluarkan, kn sudah dikembalikan," ujar bobby. saat pihak kejari kaur masih berkoordinasi dengan pidsus kejaksaan tinggi (kejari) bengkulu.  untuk meminta petunjuk tentang pelimpahan perkara dari kejaksaan kepada aparat pengawas intern pemerintah (apip). apabila nanti telah disetujui pelimpahannya ke apip maka, pejabat yang bersangkutan tetap akan dikenakan sanksi oleh pemerintah kabupaten (pemkab) kaur. baca juga:saling lempar “bola panas” perintah potong dana bok kaur, sekdis ngaku nyetor dua kali "nanti kalau sudah dilimpahkan, maka pejabat yang bersangkutan tetap akan dikenakan sanksi oleh pemerintah," terang bobby. ditambahkannya, untuk perkembangan selanjutnya terkait dengan kasus di dinas pmd ini masih akan menunggu petunjuk dari pidsus kejati bengkulu terlebih dahulu.  apabila nanti, memang akan dilimpahkan ataukah nanti akan diberikan kebijakan lainnya untuk melanjutkan perkara. "kita tunggu petunjuk dulu, seperti apa nanti kita akan informasikan," tukasnya. sementara itu, inspektur inspektorat kabupaten kaur harika se, saat dikonfirmasi terkait dengan rencana pelimpahan perkara dugaan kasus korupsi di dinas pmd.  sampai dengan saat ini, belum mendapatkan petunjuk dari kejari kaur. "untuk kasus pmd sampai sekarang kita belum ada dapat petunjuk dari kejari," singkatnya. disampaikan harika, jika memang nantinya akan dilimpahkan ke inspektorat maka pihaknya siap memproses pelanggaran administrasi ini sesuai dengan hukum yang berlaku.  para pejabat yang bersangkutan akan dipanggil untuk dikenakan sanksi administratif. "kalau sudah ada petunjuknya nanti, akan kita proses," tukasnya. mengulas kembali, tanggal 5 februari 2024 yang lalu penyidik pidsus kejari kaur melakukan penggeledahan di kantor dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) kabupaten kaur.  hal ini dilakukan sebab, kejari kaur mengendus adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penyaluran dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2020-2021. penggeledahan yang mereka lakukan terbagi di dua lokasi yang pertama di kantor lama dinas pmd kemudian lokasi kedua di kantor baru dinas pmd karena saat ini diketahui kantor pmd sudah berpindah.  saat penggeledahan berhasil diamankan beberapa berkas terkait dengan penyaluran pelaksanaan anggaran apbd tahun 2020/2021 berhasil diamankan. dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil diamankan beberapa barang bukti yakni 2 box kontainer berkas yang berkaitan dengan penyaluran anggaran apbd tahun 2020-2021. kemudian dari hasil penggeledahan ini, kejari kaur melalui penghitungan kerugian negara dan hasilnya telah diktahui hanya sebesar rp 60 juta dan itupunmasuk keranah admistrasi. 

Tag

• # kejari kaur
• # inspektorat
• # dinas pmd
• # kerugian negara
• # korupsi

Share

• 
• 
• 
• 
•