Dugaan Penyelewengan DD Suban, Jelang Penyidikan, Polres Koordinasi ke Kemendagri

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 18 Mar 2024 - 23:04

KOORDINASI: Kasat Reskrim saat menjelaskan perkembangan kasus dugaan penyelewengan Dana Desa Suban kepada wartawan. FOTO: ZULKARNAIN/RB--

KORANRB.ID – Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Sat Reskrim Polres Seluma

dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Koordinasi dilakukan sebelum menaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan terkait

dugaan penyelewengan dana desa (DD) Suban, Kecamatan Semidang Alas.

Hal ini dibenarkan Kapolres Seluma, AKBP. Arif Eko Prasetyo, SIK, MH melalui Kasat Reskrim, AKP. Dwi Wardoyo, SH, MH.

Dijelaskan Dwi Wardoyo, dalam kurun waktu 60 hari sesuai kesepakatan yang diberikan,

ternyata pengembalian Kerugian Negara (KN) tidak bisa dilakukan seluruhnya, melainkan dicicil.

"Akan kita koordinasikan bagaimana langkah yang cocok, karena meskipun tidak keseluruhan,

namun ada upaya atau iktikad dari pemerintah desa untuk mengembalikan KN," ungkap Dwi Wardoyo.

Tercatat KN saat ini dari hasil audit DD Suban, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma telah dikembalikan sebesar Rp205 juta.

dugaan penyelewengan dd suban, jelang penyidikan, polres koordinasi ke kemendagri                            koranrb.id – unit tindak pidana korupsi (tipidkor) sat reskrim polres seluma
dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri (kemendagri).
koordinasi dilakukan sebelum menaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan terkait
dugaan penyelewengan dana desa (dd) suban, kecamatan semidang alas.
hal ini dibenarkan kapolres seluma, akbp. arif eko prasetyo, sik, mh melalui kasat reskrim, akp. dwi wardoyo, sh, mh.
baca juga:ops nala 2024: 325 kendaraan terjaring di seluma, paling banyak pelanggaran sim
baca juga:kejari seluma periksa mantan bupati bengkulu selatan, ini kasusnya
dijelaskan dwi wardoyo, dalam kurun waktu 60 hari sesuai kesepakatan yang diberikan,
ternyata pengembalian kerugian negara (kn) tidak bisa dilakukan seluruhnya, melainkan dicicil.
"akan kita koordinasikan bagaimana langkah yang cocok, karena meskipun tidak keseluruhan,
namun ada upaya atau iktikad dari pemerintah desa untuk mengembalikan kn," ungkap dwi wardoyo.
tercatat kn saat ini dari hasil audit dd suban, kecamatan semidang alas kabupaten seluma telah dikembalikan sebesar rp205 juta. 
baca juga:oknum kabid di seluma terlapor kasus penipuan modus janji pegawai bank akan diperiksa polisi
baca juga:siap-siap! bupati seluma kembali lakukan mutasi, ini sasarannya
jumlah ini sebenarnya masih tergolong kecil dan jauh dari total kn hasil audit investigasi tim auditor irban v inspektorat seluma sebesar rp631 juta, artinya yang dikembalikan tidak sampai 30 persen dari kn hasil audit.
dwi wardoyo mengatakan bahwa jumlah tersebut mengacu pada surat resmi dari inspektorat seluma yang ditandatangani oleh inspektur inspektorat, dr. marah halim pada tanggal 14 maret 2024.
"jadi dari laporan hasil audit inspektorat, tercatat bahwa sudah ada pengembalian kn sebesar rp205 juta," ungkap dwi wardoyo.
dijelaskan dwi wardoyo, dari total kn rp631 juta, mayoritas temuan muncul dari kegiatan fisik, namun ada juga beberapa temuan administrasi.
untuk selanjutnya, sat reskrim polres seluma akan melakukan koordinasi dari beberapa stakeholder, termasuk kapolres untuk mengambil langkah selanjutnya.
baca juga: geliat pilkada seluma mulai terasa, petahana patut waspada, pengamat soroti hal ini
baca juga:alhamdulillah! seluma terima kuota 2.554 casn, ini pembagiannya
karena berdasarkan memorandum of understanding (mou) atau nota kesepahaman yang telah dibuat. 
batas waktu pengembaliannya yakni 60 hari pasca hasil audit keluar, yakni dari 9 januari 2024 hingga 8 maret 2024. artinya waktu tersebut telah dilalui namun kn belum dikembalikan sepenuhnya.
"sesuai kesepakatan 60 hari dan sudah lewat. namun sebelum di tindaklanjuti, kita akan koordinasi dengan beberapa pihak terlebih dahulu," ungkap dwi wardoyo.
dalam kesempatan ini pula, dwi wardoyo mengimbau kepada seluruh stakeholder atau lapisan masyarakat kabupaten seluma untuk membantu mengawal pembangunan di seluma.
salah satu caranya yakni dengan melaporkan jika ada temuan indikasi yang mengarah kepada penyelewengan anggaran yang merugikan negara. 
jika pengawasan dan pengawalan pembangunan turut dipantau oleh masyarakat, maka kemungkinan besar kerugian negara dapat diminimalisir lantaran pelaku penyelewengan akan takut melakukannya.
"mari kita kawal bersama pembangunan di seluma. semoga kedepannya temuan kerugian negara dapat diminimalisir sehingga pembangunan di kabupaten seluma benar benar tepat sasaran dan sesuai rancangan awal," tegas dwi wardoyo.
terpisah, inspektur inspektorat seluma, dr. marah halim, sp, mp, msi, m.ak, cgcae, qrmp mengatakan bahwa inspektorat hanya bertugas sebagai tim auditor dalam dugaan penyelewengan dd suban. 
dan seluruh hasilnya telah disampaikan dan dikembalikan kepada sat reskrim polres seluma untuk ditindaklanjuti.
"seluruh hasil audit termasuk jumlah pengembalian kn sudah kita sampaikan ke sat reskrim," ungkap marah halim.
sedangkan terkait tenggat waktu, marah halim membenarkan bahwa sudah melewati batasnya. 
namun untuk kebijakan apakah ada tambahan waktu, itu merupakan wewenang polres seluma. 
"untuk perpanjangan waktunya kita kembalikan ke polres, siapa tau ada pertimbangan keringanan lantaran pihak terkait berjanji akan melunasi," jelas marah halim.
untuk ke depannya, jika memang ada keringanan (perpanjangan waktu, red), inspektorat seluma siap menerima laporan pengembalian kn, namun itu jika ada kebijakakan dari polres seluma.
"kita hanya melakukan audit dan menunggu pengembalian. untuk kebijakan kita serahkan ke polres," tegas marah halim.
sebelumnya, november 2023 lalu tim auditor inspektorat kabupaten seluma melakukan audit investigasi dd pada 2 tahun anggaran, yakni 2019 dan 2020 suban atas dasar pengaduan masyarakat (dumas) yang ditujukan kepada polres seluma.
sebelumnya inspektorat juga sudah pernah melakukan audit dd suban tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018. namun semua temuan telah dikembalikan sehingga sudah diselesaikan.
sekadar informasi, adapun item dd suban yang dilaporkan pada tahun anggaran 2019 yakni alokasi pembukaan badan jalan selebar 5 meter dan sepanjang 5000 meter.
lalu di tahun anggaran 2020 diantaranya yakni item pembangunan rehabilitasi jalan usaha tani bulan maret.
pembangunan rehabilitasi jalan usaha tani bulan juni, penyelenggaraan festival kesenian adat dan keagamaan, rehabilitasi fasilitas jamban umum/mck dan penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 19 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan