APBD 2024 Belum Sepenuhnya Terserap, BKD Ungkap Penyebab

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 19 Mar 2024 - 21:17

SERAPAN APBD: Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, Jono Antoni mengakui APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2024 belum sepenuhnya terserap. Foto: Dok. Rakyat Bengkulu.--

Akun anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dipersiapkan untuk memfasilitasi Pokok-pokok pikiran (Pokir), serta akun auditor di Inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Jadwal proses perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui admin perencanaan dan admin penganggaran dalam menentukan waktu yang akan digunakan dalam SIPD, di mana proses perencanaan dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang untuk menerima masukan atas rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dilanjut pelaksanaan Musrenbang Rancangan Akhir RKPD secara berjenjang untuk menerima masukan atas rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Diakhiri dengan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses Perencanaan dijalankan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan, sampai dengan selesai berdasarkan jadwal dalam sistem SIPD yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan evaluasi.

Diharapkan dengan adanya SIPD dapat meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan pemerintah lebih mudah dilakukan melalui SIPD bagi Pemerintah Pusat dan Daerah.

SIPD juga berperan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung atau terintegrasi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien.

Sebagai gambaran, APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2024 telah disahkan sebesar Rp780,9 miliar atau naik dari APBD TA 2023 sebesar Rp680 miliar.

Dari pembahasan APBD sebelumnya, diketahui pendapatan daerah Kabupaten Kepahiang mencapai Rp672.326.473.668.

Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp40.105.973.107 dan dana transfer pusat mencapai Rp632.220.500.561.

PAD berasal dari 4 komponen penerimaan terdiri dari penerimaan pajak daerah sebesar Rp 6.902.000.000.

Lalu, retribusi daerah sebesar Rp727.165.750, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan senilai Rp 3.057.034.929 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp24.266.838.755.

Sedangkan belanja daerah tahun anggaran 2024, mencapai Rp817.377.691.395.

apbd 2024 belum sepenuhnya terserap, bkd ungkap penyebab                            kepahiang, koranrb.id - alokasi apbd 2024 kabupaten kepahiang yang telah disahkan sejak november 2023 lalu, hingga maret 2024 belum sepenuhnya terserap.
mayoritas organisasi perangkat daerah atau opd pemkab kepahiang, diketahui masih terkendala dalam mengalokasikan dana apbd. 
kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten kepahiang jono antoni melalui kabid anggaran bkd, ayud david pranoto tak menampik kondisi ini. apbd 2024 belum sepenuhnya bisa diserap opd di lingkungan pemkab kepahiang menurutnya lebih disebabkan persoalan teknis.
baca juga:inilah nasib honorer: jangankan thr, gaji saja belum dapat 
penyebab teknis yang ia maksud, telah beralihnya pengalokasian dari aplikasi milik bpkp yakni simda atau sistem pengelolaan keuangan daerah ke aplikasi sipd (sistem informasi pemerintahan daerah) yang dikelola langsung kemendagri.
"ya, memang agak tersendat karena saat ini penggunaan apbd sudah menggunakan sipd," kata ayud. 
dengan sipd banyak hal baru yang mesti dilengkapi masing-masing opd, agar bisa mengalokasikan apbd dengan segera.
hal ini menurutnya, membutuhkan waktu penyesuaian yang berimbas kepada molornya pengalokasian apbd 2024 saat ini.
"terpaksa pelan-pelan dilakukan. dengan sistem baru sipd ini, banyak hal tambahan yang wajib juga di upload," tambah ayud. 
lantas, apa pula sipd tersebut? diketahui, sipd telah diamanatkan  uu 23 tahun 2014. pada  pasal 391 disebutkan, dimana pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah.
baca juga:pekerjaan dak fisik sekolah dimulai setelah lebaran, anggarannya sebesar rp 5,4 miliar
penggunaan sipd dipertegas melalui permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah, sehingga pada saat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran 2021, sipd yang dirancang lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif dan akuntabel sudah mulai digunakan pemerintah daerah.
stakeholder yang dapat mengakses sipd juga turut diatur. akun sekretaris daerah sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd) yang berperan sebagai super admin, akun admin tapd perencanaan (bappeda) dan tapd keuangan (bakuda) yang berperan sebagai koordinator pada masing-masing proses.
lalu, akun kepala perangkat daerah serta pejabat dan staf dibawahnya didaftarkan dengan menggunakan nomor induk pegawai (nip).
akun anggota dprd (dewan perwakilan rakyat daerah) dipersiapkan untuk memfasilitasi pokok-pokok pikiran (pokir), serta akun auditor di inspektorat  untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.
jadwal proses perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui admin perencanaan dan admin penganggaran dalam menentukan waktu yang akan digunakan dalam sipd, di mana proses perencanaan dimulai dari penyusunan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (rkpd).
pelaksanaan musrenbang secara berjenjang untuk menerima masukan atas rancangan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd). 
dilanjut pelaksanaan musrenbang rancangan akhir rkpd secara berjenjang untuk menerima masukan atas rancangan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd). diakhiri dengan penetapan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd).
proses perencanaan dijalankan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan, sampai dengan selesai berdasarkan jadwal dalam sistem sipd yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan evaluasi.
baca juga:astaghfirullah! 2 sejoli digerebek saat bulan ramadhan, ini penjelasan kades di kepahiang
diharapkan dengan adanya sipd dapat meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan pemerintah lebih mudah dilakukan melalui sipd bagi pemerintah pusat dan daerah.
sipd juga berperan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung atau terintegrasi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien.
sebagai gambaran, apbd kabupaten tahun anggaran 2024 telah disahkan sebesar rp780,9 miliar atau naik dari apbd ta 2023 sebesar rp680 miliar.
dari pembahasan apbd sebelumnya, diketahui pendapatan daerah kabupaten kepahiang mencapai rp672.326.473.668.
baca juga:breaking news : rumah kepala dusun di bengkulu utara terbakar
dengan rincian pendapatan asli daerah (pad) sebesar rp40.105.973.107 dan dana transfer pusat mencapai rp632.220.500.561.
pad berasal dari 4 komponen penerimaan terdiri dari penerimaan pajak daerah sebesar rp 6.902.000.000.
lalu, retribusi daerah sebesar rp727.165.750, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan senilai rp 3.057.034.929 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar rp24.266.838.755.
sedangkan belanja daerah tahun anggaran 2024, mencapai rp817.377.691.395.
baca juga:100 suku di indonesia lengkap beserta daerahnya, cek suku kalian
terdiri dari belanja operasional rp609.648.843 261, belanja modal senilai rp54.309.077.034, belanja tidak terduga sebesar rp2.825.894.100 dan belanja transfer sebesar rp150.593.877.000.
dari hitungan tersebut, muncul angka defisit rp145.051.217.727. plus, dana penyertaan modal untuk bank bengkulu rp2 miliar.
setelah dikalkulasikan defisit anggaran struktur apbd 2024 adalah sebesar rp147.051.217.727. angka defisit kemudian dapat ditekan hingga menjadi rp0.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 20 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan