Terdakwa Kasus Asusila di Bengkulu Utara Dituntut JPU 20 Tahun Penjara

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Sumarlin |

Selasa , 19 Mar 2024 - 22:55

TUNTUTAN: JPU saat membacakan tuntutan maksimal 20 tahun penjara kepada terdakwa kasus asusila.-foto: shandy/koranrb.id-

Bahkan korban berpamitan dan menyatakan tidak akan pulang ke rumah dan tidak ingin lagi bertemu dengan sang ayah.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Solita Meida menerangkan jika Pemkab Bengkulu Utara terus melakukan upaya pencegahan. Termasuk juga pendampingan pada anak korban.

“Kita melakukan pendampingan agar dampak trauma yang muncul bisa terus berkurang dan anak bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana anak seusia mereka,” tuturnya.

Ia mengakui angka kekerasan dengan korban anak di Bengkulu Utara cukup tinggi, terutama kekerasan asusila.

Sehingga Dinas PPPA juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial untuk melakukan tugas pencegahan dan penanganan bersama.

Termasuk dengan pemerintah desa dengan penetapan desa-desa ramah anak di Bengkulu Utara.

“Kita juga aktif melakukan penyuluhan ke desa-desa untuk terus menjaga kesadaran orangtua dan lingkungan tentang pentingnya lokasi yang aman bagi anak,” ungkapnya.

Termasuk memastikan lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang juga aman bagi siswa.

Saat ini ada dua kasus yang melihat dunia pendidikan dimana pelakunya adalah tenaga pendidik dengan korban pelajar di sekolahnya.(**)

terdakwa kasus asusila di bengkulu utara dituntut jpu 20 tahun penjara                            koranrb.id – jaksa penuntut umum (jpu) dari kejaksaan negeri bengkulu utara menuntut ma (47), terdakwa kasus asusila dengan tuntutan 20 tahun penjara.
korban dalam kasus tersebut adalah anak kandung terdakwa.
terdakwa melakukan perbuatan asusila pada anaknya sendiri baru terungkap pada november 2023 lalu.
perbuatan ini dialami korban sudah lebih dari enam tahun sejak korban masih duduk di kelas 3 sekolah dasar. 
tuntutan 20 tahun penjara tersebut merupakan tuntutan maksimal dari pasal 81 undang-undang no 35 tahun 2024 tentang perlindungan anak. 
baca juga:dtphp provinsi bengkulu gelar rapat koordinasi antar lembaga, dukung program pat
kajari bengkulu utara, pradhana probo setyarjo, se, sh, mh melalui kasi intel, ekke widoto khahar, sh, mh menerangkan jpu menjerat terdakwa dengan ayat 3.
“sehingga tuntutan kita tambah sepertiga dari pasal 1 menjadi 20 tahun dan tuntutan sudah kita bacakan di muka persidangan,” terangnya.
jpu menjerat terdakwa karena status terdakwa yang merupakan ayah kandung korban. terdakwa juga sudah mengetahui perbuatannya.
jpu menuntut ma dengan  tuntutan maksimal 20 tahun penjara karena perbuatannya yang sudah merusak masa depan korban.
apalagi korban mengalami trauma berat akibat apa yang dialaminya. 
“korban mengalami trauma bahkan sempat kabur dari rumah dan tidak ingin bertemu dengan terdakwa yang merupakan ayah kandungnya,” jelas ekke.
selain itu, perbuatan tersebut sudah terjadi bertahun-tahun dan terus berulang. 
baca juga:7 anak jalanan ditertibkan satpol pp, usai tes hiv, dipulangkan dinsos ke orangtua
perbuatan tersebut baru ketahuan setelah sang anak menulis surat untuk ibunya dan kabur dari rumah. 
“maka sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, kita nilai tidak ada hal yang meringankan dan menuntut terdakwa dengan hukuman 20 tahun penjara,” katanya.
ia menegaskan jika tuntutan 20 tahun ini sudah beberapa kali dilakukan jaksa penuntut umum (jpu) kejari bengkulu. 
ini dengan pertimbangan beban psikologis anak yang mendapatkan kekerasan asusila tersebut.
termasuk karena tingginya angka kasus asusila yang melibatkan anak menjadi korban di bengkulu utara.
“angka kasus asusila dengan korban anak di bengkulu utara sangat tinggi, bahkan tahun ini berpotensi naik lagi.
sehingga konsisten dengan tuntutan tinggi tersebut diharapkan bisa mencegah kasus serupa terulang,” beber ekke.
baca juga:100 suku di indonesia lengkap beserta daerahnya, cek suku kalian
namun yang terpenting ia berharap putusan majelis hakim nantinya akan sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum.  
selain sebagai fakta persidangan, hukuman berat dinilainya sebagai efek jera bagi terdakwa sekaligus peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa.
“kita berharap nantinya putusan minimal sama dengan tuntutan jpu,” ujar ekke.
sebelumnya, terdakwa ditangkap oleh polsek napal putih setelah dilaporkan istrinya atas dugaan perbuatan asusila pada anak kandungnya.
kasus ini terungkap setelah korban menulis surat dan meninggalkannya di kamar. 
surat tersebut ditujukan pada ibunya.
korban menceritakan jika dirinya sudah mendapatkan perlakuan tidak wajar tersebut dari sang ayah sejak kelas 3 sd.
bahkan korban berpamitan dan menyatakan tidak akan pulang ke rumah dan tidak ingin lagi bertemu dengan sang ayah. 
terkait hal tersebut, kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dpppa) solita meida menerangkan jika pemkab bengkulu utara terus melakukan upaya pencegahan. termasuk juga pendampingan pada anak korban. 
“kita melakukan pendampingan agar dampak trauma yang muncul bisa terus berkurang dan anak bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana anak seusia mereka,” tuturnya.
ia mengakui angka kekerasan dengan korban anak di bengkulu utara cukup tinggi, terutama kekerasan asusila.
sehingga dinas pppa juga bekerjasama dengan dinas pendidikan dan dinas sosial untuk melakukan tugas pencegahan dan penanganan bersama. 
termasuk dengan pemerintah desa dengan penetapan desa-desa ramah anak di bengkulu utara.
“kita juga aktif melakukan penyuluhan ke desa-desa untuk terus menjaga kesadaran orangtua dan lingkungan tentang pentingnya lokasi yang aman bagi anak,” ungkapnya.
termasuk memastikan lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang juga aman bagi siswa.
saat ini ada dua kasus yang melihat dunia pendidikan dimana pelakunya adalah tenaga pendidik dengan korban pelajar di sekolahnya.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 20 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan