Soal Mutasi Awal Januari, Dewan Kirim Surat ke Bupati Rejang Lebong

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Selasa , 02 Apr 2024 - 21:57

HEARING: DPRD Rejang Lebong saat melakukan hearing bersama BKPSDM Rejang Lebong.-foto: arie saputra wijaya/koranrb.id-

soal mutasi awal januari, dewan kirim surat ke bupati rejang lebong                            koranrb.id - dprd kabupaten rejang lebong meminta pemkab rejang lebong mempertimbangkan untuk mengembalikan posisi 48 pejabat yang mengalami mutasi, demosi atau penurunan jabatan pada awal januari 2024.
sebab hal itu berujung pada pemkab rejang lebong mendapatkan teguran dari badan kepegawaian negara (bkn).
menurut ketua dprd kabupaten rejang lebong, mahdi husen, sh, dewan telah melakukan rapat dengar pendapat dengan badan kepegawaian dan sumber daya manusia (bkpsdm) rejang lebong.
rapat ini membahas tentang langkah pemkab rejang lebong yang selama tahun 2024 ini telah beberapa kali melakukan mutasi jabatan. 
dimana khusus mutasi yang dilakukan pada 4 januari 2024 berujung pada peringatan yang diberikan oleh bkn pusat kepada pemkab rejang lebong.
baca juga:17 tokoh kembalikan formulir balon walikota ke pan, ini nama-namanya 
"kami telah menerima banyak masukan mengenai penyebab rotasi, demosi, dan mutasi sebelumnya. kami berharap dari 55 orang yang terkena mutasi, demosi, atau rotasi, kesepakatan dapat dicapai untuk mengembalikan mereka ke jabatan yang setidaknya setara, dengan acuan pada pedoman dari bkn," terang mahdi.
kegaduhan yang muncul setelah mutasi pejabat di lingkungan pemkab rejang lebong pada tanggal 5 januari 2024, dan 21 maret 2024 harus direspons oleh bupati.
"dalam rapat yang telah kita lakukan pada senin lalu, kita setuju untuk mengirim surat kepada bupati rejang lebong untuk meninjau kembali keputusan tersebut dan mencegah agar hal serupa tidak terjadi lagi, terutama menjelang tahun politik saat ini," tegas mahdi.
plt kepala bkpsdm rejang lebong, wahyu destiawan menyatakan pihaknya berupaya untuk mengembalikan para pejabat ini ke posisi yang setara.
namun tidak dapat dilakukan secara langsung karena proses evaluasi kinerja oleh tim.
"dari 55 orang yang tidak sesuai, ada tiga yang dianggap nonjob. namun, dari 55 tersebut, tidak semuanya dapat disalahkan karena adanya perbedaan penafsiran. surat dari bkn menyebutkan bahwa seseorang harus menduduki jabatannya selama dua tahun, tetapi terdapat jabatan setara dan administrator yang sama," kata wahyu.
sebelumnya, mutasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong terhadap 139 pegawai negeri sipil (pns) pada 4 januari 2024 lalu, ternyata memunculkan persoalan.
baca juga:thr asn rp336,5 miliar di provinsi bengkulu sudah tersalur, segini rinciannya 
hal ini terlihat dari surat yang disampaikan bkn nomor 1110/b-ak.02.02/sd/f.iv/2024 tanggal 16 februari 2024, dimana bkn meminta kepada pemkab rejang lebong untuk mengembalikan lagi sebanyak 106 pns dari 139 pns yang dimutasi tersebut ke jabatan semula atau setara dengan jabatan sebelumnya.
berdasarkan isi surat tersebut, ada beberapa poin yang disampaikan oleh bkn yang harus ditindaklanjuti oleh pemkab rejang lebong hingga batas waktu 26 maret 2024 lalu.
pertama ada 48 pejabat yang terdiri dari eselon iiia, eselon iiib, dan eselon iv yang mengalami demosi jabatan (penurunan jabatan), ditambah dengan 3 pejabat yang dinonjobkan, harus dikembalikan ke jabatan semula atau kedalam jabatan setara.
dan jika tidak dilakukan, maka pejabat penggantinya akan akan dilakukan pemblokiran data kepegawaiannya pada sistem informasi aparatur sipil negara (siasn).
kemudian ada 55 pns yang memiliki pengalaman dalam jabatan administrator, pengawas, jabatan fungsional, dan pelaksana kurang dari 3 sampai 4 tahun, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pns. 
regulasi ini mengatur tentang persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan administrator memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 tahun atau jabatan fungsional yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
baca juga:gerhana matahari 8 april 2024, akan pecahkan misteri matahari
selain itu, untuk persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan pengawas dilakukan paling singkat memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksana paling singkat 4 tahun atau jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
55 pejabat ini juga diminta oleh bkn untuk dikembalikan ke jabatan semula atau kedalam jabatan setara.
apabila tidak dikembalikan ke jabatan semula, maka pejabat bersangkutan akan diblokir data kepegawaiannya pada siasn.
meskipun sudah mendapatkan surat teguran dari bkn, namun diketahui hingga saat ini belum ada langkah yang dilakukan pemkab rejang lebong dalam menyikapi surat tersebut.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 3 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan