Komunitas Konservasi Indonesia Warsi dan DLHK Susun Skema Insentif Karbon

Reporter: Bela Wilianti |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 05 Apr 2024 - 23:31

HUTAN: Salah satu hutan lindung yang ada di wilayah Bengkulu. FOTO: DOk/RB--

KORANRB.ID - Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi dipilih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menjadi sebagai Lembaga Perentara (Lemtara) penyaluran dana insentif karbon Provinsi Bengkulu.

Saat ini, pihak KKI Warsi dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) sedang menyusun concept note (catatan konsep), untuk penyalusan sejumlah dana insentif dari penurunan gas emisi di Provinsi Bengkulu.

Seperti diketahui, Pemprov Bengkulu sudah mendapatkan kepastian terkait penyaluran dana kompensasi karbon dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan RI.

Sesuai Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, sebesar USD 727.255 atau setara Rp11 miliar lebih.

Direktur KKI Warsi, Adi Junedi, mengatakan Menteri LHK sudah mengeluarkan SK alokasi dana Results Based Payment/RBP

(proyek pembayaran berbasis hasil) Green Climate Fund/GCF (Dana Iklim Hijau) out put II,

diperoleh 34 Provinsi termasuk Bengkulu Alokasi dana yang disalurkan yakni sekitar USD 700.000.

"Sekarang Dinas LHK Provinsi Bengkulu sebagai leading sektor yang ditunjuk oleh Gubernur bersama kami sedang menyusun concept note (catatan konsep),” kata Adi, Jumat, 5 April 2024.

Ditunjuknya KKI Warsi sebagai Lemtara di Bengkulu, berdasarkan hasil lelang terbuka dalam pengelolaan

atas pemberian dana hibah program untuk pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim oleh BPDLH, yang memutuskan 28 NGO Nasional sebagai Lemtara di Indonesia termasuk KKI Warsi.

komunitas konservasi indonesia warsi dan dlhk susun skema insentif karbon                            koranrb.id - komunitas konservasi indonesia (kki) warsi dipilih pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu menjadi sebagai lembaga perentara (lemtara) penyaluran dana insentif karbon provinsi bengkulu. 
saat ini, pihak kki warsi dan dinas lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk) sedang menyusun concept note (catatan konsep), untuk penyalusan sejumlah dana insentif dari penurunan gas emisi di provinsi bengkulu.
seperti diketahui, pemprov bengkulu sudah mendapatkan kepastian terkait penyaluran dana kompensasi karbon dari badan pengelola dana lingkungan hidup (bpdlh) kementerian keuangan ri.
sesuai surat keputusan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) ri, sebesar usd 727.255 atau setara rp11 miliar lebih.
baca juga:sidak 2 pasar tradisional jelang lebaran di kota bengkulu, ini hasilnya
baca juga: wow! tunggakan pbb-p2 kota bengkulu tembus rp100 miliar
direktur kki warsi, adi junedi, mengatakan menteri lhk sudah mengeluarkan sk alokasi dana results based payment/rbp
(proyek pembayaran berbasis hasil) green climate fund/gcf (dana iklim hijau) out put ii,
diperoleh 34 provinsi termasuk bengkulu alokasi dana yang disalurkan yakni sekitar usd 700.000. 
"sekarang dinas lhk provinsi bengkulu sebagai leading sektor yang ditunjuk oleh gubernur bersama kami sedang menyusun concept note (catatan konsep),” kata adi, jumat, 5 april 2024.
baca juga:hingga 10 april, penerbangan jakarta-bengkulu full seat
baca juga:nasa: pesawat wb-57 beraksi kejar gerhana matahari total 8 april 2024 
ditunjuknya kki warsi sebagai lemtara di bengkulu, berdasarkan hasil lelang terbuka dalam pengelolaan
atas pemberian dana hibah program untuk pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim oleh bpdlh, yang memutuskan 28 ngo nasional sebagai lemtara di indonesia termasuk kki warsi.
“kenapa memilih kki warsi sebagai lemtara di bengkulu ini, asumsi saya karena kita satu-satunya lemtara yang sudah ditetapkan dan berkedudukan di sumatera,” ujar adi. 
terkait dengan rancangan program yang  akan dilaksanakan, menurut adi nantinya akan disesuaikan
baca juga:puncak mudik 2024, penerbangan bengkulu meningkat 20 persen
baca juga:dikaitkan dengan teori nabi yunus, gerhana matahari total 8 april 2024, viral! 
dengan skema reducing emission from deforestation and forest degradation (redd+) atau upaya mengurangi emisi gas rumah kaca (grk),
yang berasal dari deforestrasi dan degradasi hutan serta skema folu net sink (kondisi penyerapan karbon bersih).
“bpdlh sebagai pengampu dana dan klhk sebagai pengampu program sudah menetapkan 7 program prioritas," ucapnya.
7 program prioritas tersebut, dijelaskan adi diantaranya penguatan kesatuan pengelolaan hutan (kph), rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan hutan lestari, pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan arsitektur redd+ di tingkat provinsi.
"catatan konsep tersebut juga merupakan usulan dari pemerintah provinsi bengkulu yang akan disampaikan pada bpdlh melalui lemtara," imbuhnya.
sementara menjawab lokasi yang akan menjadi sasaran program rbp gcf di provinsi bengkulu itu, menurut adi saat ini masih dalam proses pengusulan dan penyusunan bersama dlhk provinsi bengkulu.
“kabupaten kota yang akan mendapatkan program ini basisnya kesatuan pengelolaan hutan/kph, sesuai arahan bpdlh. program ini diprioritaskan dalam kawasan hutan sesuai tujuh prioritas program,” tutup adi.
sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri, s.sos., m.kes., mengatakan dokumen-dokumen yang diperlukan, dikatakan isnan, juga sudah diproses. begitu pula dengan penunjukan non governmental organization (ngo) atau lembaga swadaya masyarakat (lsm) nya.
"secara rinci untuk kegiatannya belum ada. rinciannya pada proses selanjutnya saja, ini baru dokumen-dokumennya saja," demikian isnan.
sementara itu, dikonfirmasi oleh kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu, yenita syaiful, mengatakan untuk proses pemilihan ngo tersebut sudah dilakukan. 
"kita sudah memilih komunitas konservasi indonesia (kki) warsi sebagai lembaga perentara (lemtara) dalam menajalankan dana insentif karbon di provinsi bengkulu," singkatnya.
sebelumnya sudah dilakukan perhitungan, total kompensasi yang diterima oleh provinsi bengkulu atas kontribusi dalam penurunan emisi karbon sebesar rp202 miliar.
dana tersebut rencananya akan disalurkan pertahap kepada provinsi bengkulu, hingga tahun 2030 mendatang.
"kita sudah mendapat ketetatapan untuk kompensasi karbon. angkanya rp11 miliar, sudah disetujui akan disalurkan tahun ini," ujar gubernur bengkulu, prof. dr. drh. h. rohidin mersyah, mma.
menurutnya, nilai yang diterima oleh provinsi bengkulu tersebut masih belum mencerminkan potensi hutan yang ada di provinsi bengkulu. 
seperti diketahui, 10 persen kontribusi hutan bengkulu untuk penurunan emisi karbon dunia, sudah cukup sebagai rujukan untuk mendapatkan dana tersebut.  
"tetapi paling tidak dari usaha teman-teman selama ini mempersiapkan dokumen, alhamdulillah di tahun ini kita mendapatkan alokasi rp11 miliar," tuturnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 6 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan