Calon Kepala Daerah Gunakan Fasilitas Negara, Bawaslu Sanksi Tegas

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Sumarlin |

Senin , 15 Apr 2024 - 22:38

PILKADA: Ketua Bawaslu BS, Sahran mengingatkan calon kepala daerah tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.-foto: rio/koranrb.id-

calon kepala daerah gunakan fasilitas negara, bawaslu sanksi tegas                            koranrb.id - tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024 telah dimulai.
badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten bengkulu selatan mengingatkan secara tegas tidak ada yang menggunakan fasilitas negara demi kepentingan politik.
dikatakan komisioner bawaslu kabupaten divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, m. hasanudin se m.ap, pemungutan suara pilkada akan digelar secara serentak pada tanggal 27 november 2024.
saat ini bawaslu kabupaten bengkulu selatan mengingatkan petahana untuk tidak menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye atau kegiatan politik lainnya.
bawaslu bengkulu selatan menilai peluang petahana untuk menggunakan fasilitas negara sangat besar.
baca juga:pemprov bengkulu usulkan jenis formasi cpns dan pppk ke bkn
oleh sebab itu untuk meminimalisir hal tersebut, bawaslu sejak jauh hari selalu mengingatkan hal tersebut.
"kami minta agar siapapun itu tidak ada yang menggunakan fasilitas negara demi untuk kepentingan politiknya," kata hasan.
hasan berpesan, kepada para pejabat daerah dan pihak terkait lainya agar tetap menjaga netralitas dan ikut membersamai menyukseskan pilkada serentak tahun 2024 ini.
"dalam hal terjadinya pelanggaran penggunaan faslitas negara untuk kepentingan kampanye atau kepentingan politik lainya, akan disanksi tegas," ujar hasan.
ia menambahkan bawaslu akan terus melakukan pengawasan secara ketat, guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
selain itu, imbauan, sosialisasi, pengawasan secara melekat akan terus ditingkatkan untuk memastikan tahapan demi tahapan yang berlangsung sesuai dengan regulasi yang ada.
"ya, imbauan dan sebagainya akan terus kami lakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam pilkada mendatang," terang hasan.
baca juga:ini estimasi pemberangkatan jemaah haji bengkulu 2024
sementara itu, bawaslu bengkulu selatan telah melayangkan surat ke bupati bengkulu selatan, gusnan mulyadi, se, mm melalui kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) abdul karim.
bawaslu mengingat terhitung tanggal 31 maret 2024, kpu ri sudah melakukan launching penetapan tahapan pilkada serentak dan sudah dimulai.
hal itu sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor: 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024.
dalam pkpu tersebut, disebutkan bahwa penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu, tanggal 22 september 2024.
maka enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 maret 2024, bupati dilarang melakukan pergantian pejabat kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri.
"berdasarkan aturan inilah maka, kami bawaslu bengkulu selatan meminta agar pihak pemerintah daerah dapat bekerjasama. terutama, dalam menyukseskan tahapan pilkada," tegas hasan.
terpisah, komisi pemilihan umum (kpu) bengkulu selatan siap menjalankan tahapan pilkada tahun 2024, meskipun proses pemilihan umum (pemilu) 2024 belum selesai.
baca juga:terpuruknya nilai tukar rupiah untungkan 3 komoditas ekspor di bengkulu
pilkada kali ini kpu bengkulu selatan memastikan ada pengurangan jumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) dibandingkan dengan pemilu 14 februari 2024.
hal ini dikarenakan adanya pengurangan jumlah tempat pemungutan suara (tps) di kabupaten bengkulu selatan.
komisioner kpu bengkulu selatan, gusman heriyadi mengatakan tahapan pilkada 2024 perlahan mulai berjalan, meskipun belum mengerahkan seluruh personel penyelenggara.
"edaran dan pkpu sudah turun, jadi tahapan pilkada sudah dimulai," kata gusman.
dalam aturan baru pkpu tersebut ada pengurangan jumlah tempat pemungutan suara, karena jumlah daftar pemilih tetap setiap tempat pemungutan suara bertambah dua kali lipat dibandingkan pemilu lalu.
jumlah daftar pemilih tetap di setiap tempat pemungutan suara, disebutkan gusman, minimal 250 orang.
sedangkan pilkada, jumlah daftar pemilih tetap setiap tempat pemungutan suara (tps) minimal 500 orang dan maksimal 800 orang.
"artinya dari angka tersebut bisa setengah tps hilang di pilkada," tambah gusman.
ia menerangkan dengan pengurangan tps, beberapa dampaknya berkurangnya jumlah kpps.
saat ini jumlah tps di kabupaten bengkulu selatan 584. dari jumlah tersebut terdapat 4.088 anggota kpps untuk pemilu 14 februari 2024.
"jumlah itu tersebar di 158 desa dan kelurahan di 11 kecamatan di bengkulu selatan," ucap gusman.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 16 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan