Sejarah Peradilan di Indonesia, Dari Masa Kolonial hingga Era Modern

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Ana Mariyohana |

Rabu , 03 Dec 2025 - 15:54

SIDANG: Terdakwa yang sedang Disidangkan pada Proses Pradilan pada zaman Kolonial.--Dok/Mahkamah Agung RI

KORANRB.ID - Peradilan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, mulai dari masa kolonial hingga era modern. Berikut adalah ringkasan sejarah peradilan di Indonesia.

Masa Kolonial (1602-1942)

Pada masa kolonial, Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda. Pada tahun 1629, pemerintah kolonial Belanda membentuk Raad van Justitie (Dewan Kehakiman) di Batavia (sekarang Jakarta) sebagai lembaga tertinggi dalam sistem hukum kolonial.

Pada tahun 1848, pemerintah kolonial membentuk Pengadilan Negeri (Landschapsrechtbank) di setiap karesidenan.

Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Pada masa pendudukan Jepang, sistem hukum kolonial digantikan dengan sistem hukum Jepang. Pengadilan Negeri diubah menjadi Pengadilan Rakyat (Kokumin Hôin).

Masa Kemerdekaan (1945-sekarang)

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem hukum kolonial digantikan dengan sistem hukum nasional. Pada tahun 1945, pemerintah membentuk Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam sistem hukum nasional.

Pada tahun 1950-an, pemerintah membentuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sebagai lembaga-lembaga hukum nasional.

sejarah peradilan di indonesia, dari masa kolonial hingga era modern                            koranrb.id - peradilan di indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, mulai dari masa kolonial hingga era modern. berikut adalah ringkasan sejarah peradilan di indonesia.
 
masa kolonial (1602-1942)
pada masa kolonial, indonesia berada di bawah kekuasaan belanda. pada tahun 1629, pemerintah kolonial belanda membentuk raad van justitie (dewan kehakiman) di batavia (sekarang jakarta) sebagai lembaga tertinggi dalam sistem hukum kolonial. 
pada tahun 1848, pemerintah kolonial membentuk pengadilan negeri (landschapsrechtbank) di setiap karesidenan.
 
masa pendudukan jepang (1942-1945)
pada masa pendudukan jepang, sistem hukum kolonial digantikan dengan sistem hukum jepang. pengadilan negeri diubah menjadi pengadilan rakyat (kokumin hôin).
baca juga:rakyat bengkulu media group jajaki kolaborasi kementerian transmigrasi, diterima wamen viva yoga
 
masa kemerdekaan (1945-sekarang)
setelah indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem hukum kolonial digantikan dengan sistem hukum nasional. pada tahun 1945, pemerintah membentuk mahkamah agung sebagai lembaga tertinggi dalam sistem hukum nasional. 
pada tahun 1950-an, pemerintah membentuk pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung sebagai lembaga-lembaga hukum nasional.
 
era modern (1980-an-sekarang)
pada tahun 1980-an, pemerintah melakukan reformasi hukum dan membentuk lembaga-lembaga hukum baru, seperti komisi pemberantasan korupsi (kpk) dan mahkamah konstitusi.
pada tahun 2000-an, pemerintah membentuk pengadilan agama, pengadilan militer dan pengadilan hak asasi manusia.
baca juga:kekayaan multikultural budaya betawi! berikut 5 budaya jakarta
 
perkembangan terkini
pada tahun 2011, pemerintah membentuk undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mengatur tentang struktur dan fungsi lembaga-lembaga hukum nasional. 
pada tahun 2014, pemerintah membentuk undang-undang no. 8 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mengatur tentang peningkatan kualitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga hukum nasional.
dengan demikian, sejarah peradilan di indonesia telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan, dari masa kolonial hingga era modern. lembaga-lembaga hukum nasional terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan negara.(**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Rabu 10 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan