Tambahan Tunjangan ASN Kepahiang Masih Samar

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 03 May 2024 - 23:42

TUNJANGAN: Berbeda dengan daerah lain yang sebagian sudah menikmati tambahan tunjangan. Hingga saat ini ASN di lingkungan Pemkab Kepahiang tak kunjung mendapat kejelasan. DOK/RB--

KORANRB.ID - Berbeda dengan daerah lain yang sebagian sudah menikmati tambahan tunjangan.

Hingga saat ini ASN di lingkungan Pemkab Kepahiang tak kunjung mendapat kejelasan. Apakah akan ikut dicairkan atau tidak.

Padahal, mekanisme tambahan tunjangan buat ASN sudah tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) Nomor 14 Tahun 2024,

Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Pensiunan, Penerima Pensiun serta Penerima Tunjangan Tahun 2024,

pemberian tambahantunjangan disalurkan berdasarkan kemampuan fiskal daerah masing-masing.

Telah disebutkan di dalam PP tersebut, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah menyalurkan juga tambahan tunjangan selain menyalurkan THR.

Menjawab hal ini, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang Jono Antoni saat diwawancarai, Jumat, 3 Mei 2024 menerangkan, pihaknya belum bisa memastikan apakah akan membayar tambahan tunjangan atau tidak.

Semua lanjutnya, akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Kita akan lihat dahulu kemampuan keuangan pada APBD Perubahan 2024 nanti," kata Jono, tanpa bisa memastikan apakah akan mencairkan tambahan tunjangan atau tidak.

Mengacu pada daerah yang sudah merealisasikan pencairan tambahan tunjangan, syarat wajib yang mesti dilakukan setiap OPD adalah sudah mencairkan 100 persen tambahan penghasilan pegawai (TPP) bulan Maret 2024.

tambahan tunjangan asn kepahiang  masih samar                            koranrb.id - berbeda dengan daerah lain yang sebagian sudah menikmati tambahan tunjangan.
hingga saat ini asn di lingkungan pemkab kepahiang tak kunjung mendapat kejelasan. apakah akan ikut dicairkan atau tidak. 
padahal, mekanisme tambahan tunjangan buat asn sudah tertuang pada peraturan pemerintah (pp) republik indonesia (ri) nomor 14 tahun 2024, 
tentang pemberian tunjangan hari raya (thr) dan gaji ketiga belas kepada aparatur sipil negara (asn), pensiunan, penerima pensiun serta penerima tunjangan tahun 2024,
pemberian tambahantunjangan disalurkan berdasarkan kemampuan fiskal daerah masing-masing. 
baca juga:buat dewan terpilih periode 2024-2029, tahapan penting ini wajib dilakukan jika ingin dilantik
baca juga:pilkada kepahiang, riri damayanti kejar rekomendasi golkar
telah disebutkan di dalam pp tersebut, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah menyalurkan juga tambahan tunjangan selain menyalurkan thr. 
menjawab hal ini, kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten kepahiang jono antoni saat diwawancarai, jumat, 3 mei 2024 menerangkan, pihaknya belum bisa memastikan apakah akan membayar tambahan tunjangan atau tidak. 
semua lanjutnya, akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 
"kita akan lihat dahulu kemampuan keuangan pada apbd perubahan 2024 nanti," kata jono, tanpa bisa memastikan apakah akan mencairkan tambahan tunjangan atau tidak. 
baca juga:zurdi nata yakin dapat dukungan 50 persen lebih kursi dprd kepahiang
baca juga:selamat! ini daftar nama 25 anggota dprd kepahiang terpilih
mengacu pada daerah yang sudah merealisasikan pencairan tambahan tunjangan, syarat wajib yang mesti dilakukan setiap opd adalah sudah mencairkan 100 persen  tambahan penghasilan pegawai (tpp) bulan maret 2024.  
sebab, besaran penyaluran tambahan tunjangan ini mengacu kepada tpp bulan maret yang diterima setiap asn. 
opd mesti mengajukan surat perintah membayar (spm), ke bkd. artinya, cepat tidaknya proses penyaluran tambahan tunjangan juga sangat bergantung kepada kesiapan opd masing-masing. 
di kabupaten kepahiang, saat ini diketahui mayoritas opd pemkab kepahiang masih terkendala dalam mengalokasikan dana apbd. 
baca juga: info di medsos identitas ibu pembuang bayi terlacak, polisi bergerak cepat
baca juga:25 anggota dprd kepahiang terpilih, berikut nama dan parpol kpu tetapkan
salah satu pemicunya adalah,  telah beralihnya pengalokasian dari aplikasi milik bpkp yakni simda atau sistem pengelolaan keuangan daerah ke aplikasi sipd (sistem informasi pemerintahan daerah) yang dikelola langsung kemendagri.
sipd sendiri, telah diamanatkan  uu 23 tahun 2014. pada  pasal 391 disebutkan, dimana pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah.
penggunaan sipd dipertegas melalui permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah,
sehingga pada saat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran 2021,
sipd yang dirancang lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif dan akuntabel sudah mulai digunakan pemerintah daerah.
stakeholder yang dapat mengakses sipd juga turut diatur. akun sekretaris daerah sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd) yang berperan sebagai super admin, akun admin tapd perencanaan (bappeda) dan tapd keuangan (bakuda) yang berperan sebagai koordinator pada masing-masing proses.
lalu, akun kepala perangkat daerah serta pejabat dan staf dibawahnya didaftarkan dengan menggunakan nomor induk pegawai (nip).
akun anggota dprd (dewan perwakilan rakyat daerah) dipersiapkan untuk memfasilitasi pokok-pokok pikiran (pokir), serta akun auditor di inspektorat  untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.
jadwal proses perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui admin perencanaan dan admin penganggaran dalam menentukan waktu yang akan digunakan dalam sipd, di mana proses perencanaan dimulai dari penyusunan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (rkpd).
pelaksanaan musrenbang secara berjenjang untuk menerima masukan atas rancangan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd). 
dilanjut pelaksanaan musrenbang rancangan akhir rkpd secara berjenjang untuk menerima masukan atas rancangan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd).
diakhiri dengan penetapan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd).
proses perencanaan dijalankan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan, sampai dengan selesai berdasarkan jadwal dalam sistem sipd yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan evaluasi.
diharapkan dengan adanya sipd dapat meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan pemerintah lebih mudah dilakukan melalui sipd bagi pemerintah pusat dan daerah.
sipd juga berperan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung atau terintegrasi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 4 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan