Ada Potensi LP2B Seluas 4.675 Hektar di Mukomuko Beralih Fungsi, Distan Harap Ada Perda Perlindungan

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 18 Sep 2024 - 23:09

PADI: Lahan persawahan di yang sudah dikelilingi kebun sawit di Kecamatan XIV Koto. FIRMANSYAH/RB--

KORANRB.ID – Selain akan kembali mengaktifkan jaringan irigasi rusak yang menjadi penyebab utama lahan sawah berubah menjadi lahan perkebuanan sawit di Mukomuko.

Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Mukomuko juga mengharapkan adanya Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk melindungi seluas 4.675 hektare sawah yang masuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Hal ini disampaikan Kepala Distan Mukomuko Pitriani Ilyas S.Pt. Ia menyebut tidak sedikit lahan LP2B yang dimiliki Mukomuko, namun sayangnya semua bisa saja berubah fungsi karena memang tidak ada payung hukum yang mengatur peruntukan kawasan.

"Kita memiliki seluas 4.676 sawah yang sudah kami petakan masuk dalam LP2B. Namun seluruh lahan ini terancam berubah fungsi kalau kita tidak memiliki Perda yang mengatur berkaitan sanksi apabila sawah dialihfungsikan," jelas Pitriani.

Pitriani menjelaskan, Perda untuk melindungi sawah yang masuk dalam LP2B berbeda dengan Perda lainnya.

Di mana Perda tersebut khusus karena akan melampirkan data berupa peta luas sawah yang masuk dalam LP2B.

Serta melampirkan data titik koordinat lahan persawahan, kemudian siapa saja kelompok tani yang memiliki sawah tersebut.

Seluruh data tersebut tertuang di Perda, sehingga lahan LP2B tidak dapat digunakan selain sebagaimana fungsinya.

“Dari nama pemiliki, dan koordinat semua ada. Jadi ketika disalah fungsikan meskipun lahan sawah milik pribadi aka nada sanksi yang mengatur tertuang didalam perda tersebut,” ujarnya.

Lanjutnya, hanya saja untuk membuat draf dengan data lengkap yang akan menjadi usulan Perda.

ada potensi lp2b seluas 4.675 hektar di mukomuko beralih fungsi, distan harap ada perda perlindungan                             koranrb.id – selain akan kembali mengaktifkan jaringan irigasi rusak yang menjadi penyebab utama lahan sawah berubah menjadi lahan perkebuanan sawit di mukomuko. 
dinas pertanian (distan) kabupaten mukomuko juga mengharapkan adanya peraturan daerah (perda) khusus untuk melindungi seluas 4.675 hektare sawah yang masuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan (lp2b).
hal ini disampaikan kepala distan mukomuko pitriani ilyas s.pt. ia menyebut tidak sedikit lahan lp2b yang dimiliki mukomuko, namun sayangnya semua bisa saja berubah fungsi karena memang tidak ada payung hukum yang mengatur peruntukan kawasan.
"kita memiliki seluas 4.676 sawah yang sudah kami petakan masuk dalam lp2b. namun seluruh lahan ini terancam berubah fungsi kalau kita tidak memiliki perda yang mengatur berkaitan sanksi apabila sawah dialihfungsikan," jelas pitriani.
baca juga:gelombang capai 3 meter, nelayan mukomuko diminta waspada
baca juga:irigasi sayap kanan manjunto resmi dibuka, petani diminta maksimalkan produksi gabah
pitriani menjelaskan, perda untuk melindungi sawah yang masuk dalam lp2b berbeda dengan perda lainnya. 
di mana perda tersebut khusus karena akan melampirkan data berupa peta luas sawah yang masuk dalam lp2b. 
serta melampirkan data titik koordinat lahan persawahan, kemudian siapa saja kelompok tani yang memiliki sawah tersebut.
seluruh data tersebut tertuang di perda, sehingga lahan lp2b tidak dapat digunakan selain sebagaimana fungsinya.
baca juga:gelombang capai 3 meter, nelayan mukomuko diminta waspada
baca juga:irigasi sayap kanan manjunto resmi dibuka, petani diminta maksimalkan produksi gabah
“dari nama pemiliki, dan koordinat semua ada. jadi ketika disalah fungsikan meskipun lahan sawah milik pribadi aka nada sanksi yang mengatur tertuang didalam perda tersebut,” ujarnya.
lanjutnya, hanya saja untuk membuat draf dengan data lengkap yang akan menjadi usulan perda. 
tidak bisa dilakukan oleh distan mukomuko sendiri, tetapi perlu adanya kajian akademik yang melibatkan konsultan tentang bidang pertanian. 
serta beberapa opd teknis lainnya, sehingga perda yang dihasilkan benar-benar menguntungkan semua pihak, karena ada komitmen di dalamnya.
baca juga:meski hanya 2 bulan, pjs bupati mukomuko diharapkan miliki 3 kriteria ini 
baca juga:aktivitas kapal trawl di perairan mukomuko disorot, kapolres: sudah koordinasi dengan polair
“kalau sebelumnya karena keterbatasan, kami hanya melakukan pemetaan dan verifikasi data lahan sawah yang diusulkan masuk dalam lp2b. maka dari itu ke depan kami berharap mukomuko bisa memiliki perda khusus yang melindungi sawah yang sudah ditetapkan sebagai lp2b, dengan saling suport,” harapnya.
dijelaskan pitriani, jika sudah ada perda lp2b yang ditetapkan, pemkab mukomuko juga diwajibkan memberikan insentif berupa pembangunan irigasi di sawah yang belum ada air. 
kemudian memberikan bantuan benih atau bibit padi gratis kepada petani. 
selain itu juga petani sawah ini diprioritaskan menerima pupuk subsidi, termasuk diberikan pendampingan lapangan secara intensif bagi petani sawah. 
baca juga:kpu buka pendaftaran 2.289 kpps untuk pilkada mukomuko
baca juga:tingkatkan produksi ikan air tawar di mukomuko, gelontorkan anggaran rp400 juta untuk 5 kolam bbi
maka dari itu pentingnya kolaborasi serta anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana pertanian termasuk pembelian benih padi dan sarana penunjang lain.
“seperti distan, kami akan menyiapkan bibit dan alokasi pupuknya, kemudian dinas pupr bisa mengarahkan pembangunan dan perawatan rutin irigasinya. serta beberapa opd lainnya untuk penanganan hasil produksinya. sehingga adanya lp2b ini benar-benar dinantikan petani,” tandanya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 19 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan