Banyak Program Tanpa Capaian

HARIANRAKYATBENGKULU.BACAKORAN.CO – DPRD Rejang Lebong menilai banyak program yang dilaksanakan oleh Pemkab Rejang Lebong tidak memiliki capaian dan juga tidak tepat sasaran. Hal ini membuat dewan memaksa untuk melakukan pemangkasan anggaran beberapa program pemerintah daerah. 

Salah satu program yang mendapatkan sorotan serius adalah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang saat ini sedang hangat disorot lantaran minimnya minat desa terhadap program Rp 100 juta per desa tersebut.

BACA JUGA:Polemik Anggaran Pilkada, Pemkab Tak Mau Tambah Dana Lagi

Dijelaskan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Surya, ST, Pemkab Rejang Lebong kalau memang ingin memberikan bantuan jangan terkesan tanggung. Ketika ingin memberikan bantuan ke desa-desa, buatlah inovasi dimana desa tersebut bisa menghasilkan perputaran ekonomi dari potensi yang dimiliki. 

Sehingga belanja modal yang telah dikeluarkan untuk pengembangan potensi desa tersebut bisa memberikan dampak manfaat terhadap sasaran yang ingin dicapai, yakni perputaran ekonomi masyarakat desa dan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat.

BACA JUGA:17 Puskesmas Dinilai, Batu Satu Akreditas Paripurna

“Program BKK ini memberikan bantuan Rp 100 juta per desa yang sudah 2 tahun berjalan dan hasilnya tidak maksimal. Masyarakat desa mau tenak lele, tapi hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Mau ternak ayam, dengan uang Rp 100 juta yang dibagi-bagi kepada beberapa kelompok di desa, uang yang didapat tanggung untuk membuka ternak ayam. Karena uang program tersebut semua orang di desa ingin menggunakannya,” terang Surya.

Surya bahkan tidak menampik, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya dalam realisasi program BKK tahun anggaran 2022 lalu, dimana yang menerima dana bantuan hanya masyarakat desa yang memiliki garis kedekatan emosional dengan perangkat desa saja.

BACA JUGA:4 Tersangka Kasus RDTR ke Pengadilan Tipikor

Sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk peningkatan ekonomi keluarga justru tidak mendapatkan bantuan dari program yang masuk dalam program prioritas Pemkab Rejang Lebong tersebut.

“Harusnya ketika ingin menjalankan program bantuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, fokuskan saja para sektor potensial yang ada di desa. Kembangkan bersama-sama hingga bisa memberikan perputaran ekonomi bagi masyarakat. Sehingga uang negara yang disalurkan dalam program tersebut tidak terkesan mubazir,” tegas Surya.

BACA JUGA:DBH Belum Dibayar Penuh, Rp 15 Miliar Belum Masuk Kasda

Kembali ke program BKK tahun 2023 dimana dari total anggaran Rp 12,2 miliar yang dialokasikan APBD, hanya Rp 300 juta yang dimanfaatkan oleh 30 desa, yang artinya ada Rp 9,2 miliar anggaran yang tidak terpakai. 

Menurutnya, daripada anggaran tersebut menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) di akhir tahun anggaran nantinya, maka Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati anggaran Rp 9,2 miliar tersebut untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi dalam proyeksi RAPBD Tahun Anggaran 2024.