Palsukan Akta Jual Beli Tanah Modus Terdakwa Mafia Tanah di Lebong

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 29 Oct 2024 - 23:22

DISUMPAH: 6 Saksi saat diambil sumpah sebelum memberikan kesaksian di Persidangan 6 terdakwa Mafia Tanah, Senin, 29 Oktober 2024--Foto: Fiki Susadi.Koranrb.id

LEBONG,KORANRB.ID – Modus para terdakwa mafia tanah dalam melakoni kejahatan mulai terungkap di persidangan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lebong untuk pembuktian.

Sidang digelar di Pengadilan Negeri Tubei, Selasa, 29 Oktober 2024, Majelis Hakim diketuai Hendro Hezkiel Siboro, SH.

Dalam sidang terungkap para terdakwa mafia tanah dalam melancarkan aksinya memalsukan akta jual beli tanah milik para korban.

Bermodalkan akta jual beli palsu itu, para terdakwa menggadaikan sertifikat tanah milik para korban.

“Berdasarkan keterangan para saksi, terutama saksi korban yang menerangkan bahwa tidak pernah menandatangani surat jual beli,” kata JPU Kejari Lebong, Denny Reynold, SH, MH.

Sehingga sudah jelas bahwa surat jual beli itu palsu. Kemudian keterangan saksi korban ini juga diperkuat oleh keterangan perangkat desa yang saat itu menjabat, bahwa tidak ada akta jual beli yang teregister di Desa Puguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning.

“Jadi akta jual beli itu dijadikan persyaratan untuk menggadaikan sertifikat para korban,” ucap JPU.

Persidangan pemeriksaan saksi-saksi untuk 6 terdakwa mafia tanah, dianataranya Suardi Tabrani, Yudi Dinata, Winda Sari, Ova Maria, Suardi, dan Wispan Doli.

Dalam persidangan ini, JPU Kejari Lebong menghadirkan 6 saksi dari tiga pihak. Masing-masing, 2 orang saksi merupakan korban, 2 saksi dari perangkat Desa Puguk Pedaro dan 1 orang saksi dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) Lebong.

Di muka persidangan, saksi korban, Riskon Markoni mengaku pada 2018 dirinya pernah mengajukan pembuatan 3 sertifikat tanah. Karena saat itu ada program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistemasti Lengkap) dari BPN Lebong.

Pengajuan pembuatan sertifikat tanah disampaikan saksi kepada Kepala Desa Puguk Pedaro, saat itu masih dijabat oleh Suardi Tabrani (terdakwa).

“Setelah saya mengajukan pembuatan sertifikat itu, ada orang BPN dan perangkat desa yang mengukur tanah di kebun saya,” beber Riskon Markoni di hadapan majelis hakim.

palsukan akta jual beli tanah modus terdakwa mafia tanah di lebong                             lebong,koranrb.id – modus para terdakwa mafia tanah dalam melakoni kejahatan mulai terungkap di persidangan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (jpu) kejari lebong untuk pembuktian.
sidang digelar di pengadilan negeri  tubei, selasa, 29 oktober 2024, majelis hakim diketuai hendro hezkiel siboro, sh. 
dalam sidang terungkap para terdakwa mafia tanah dalam melancarkan aksinya memalsukan akta jual beli tanah milik para korban. 
bermodalkan akta jual beli palsu itu, para terdakwa menggadaikan sertifikat tanah milik para korban. 
“berdasarkan keterangan para saksi, terutama saksi korban yang menerangkan bahwa tidak pernah menandatangani surat jual beli,” kata jpu kejari lebong, denny reynold, sh, mh. 
baca juga: terkait dualisme pj. sekda lebong, dprd lebong audiensi ke pemprov bengkulu, ini hasilnya
baca juga:wabah ngorok serang ribuan ternak di 5 daerah ini, diduga berasal dari sumatera selatan
sehingga sudah jelas bahwa surat jual beli itu palsu. kemudian keterangan saksi korban ini juga diperkuat oleh keterangan perangkat desa yang saat itu menjabat, bahwa tidak ada akta jual beli yang teregister di desa puguk pedaro, kecamatan bingin kuning.
“jadi akta jual beli itu dijadikan persyaratan untuk menggadaikan sertifikat para korban,” ucap jpu. 
persidangan pemeriksaan saksi-saksi untuk 6 terdakwa mafia tanah, dianataranya suardi tabrani, yudi dinata, winda sari, ova maria, suardi, dan wispan doli.
dalam persidangan ini, jpu kejari lebong menghadirkan 6 saksi dari tiga pihak. masing-masing, 2 orang saksi merupakan korban, 2 saksi dari perangkat desa puguk pedaro dan 1 orang saksi dari badan pertahanan nasional (bpn) lebong. 
di muka persidangan, saksi korban, riskon markoni mengaku pada 2018 dirinya pernah mengajukan pembuatan 3 sertifikat tanah. karena saat itu ada program ptsl (pendaftaran tanah sistemasti lengkap) dari bpn lebong. 
pengajuan pembuatan sertifikat tanah disampaikan saksi kepada kepala desa puguk pedaro, saat itu masih dijabat oleh suardi tabrani (terdakwa).
“setelah saya mengajukan pembuatan sertifikat itu, ada orang bpn dan perangkat desa yang mengukur tanah di kebun saya,” beber riskon markoni di hadapan majelis hakim. 
masih di tahun 2018, riskon markoni mengaku bahwa sertifkat tanahnya sudah selesai dibuatkan oleh bpn lebong.
namun, saat sertifikat itu sudah jadi, dirinya tidak pernah diberi tahu oleh kepala desa puguk padero saat itu. 
baca juga:polres warning admin grup media sosial, waspada terhadap kampanye hitam menjelang pilkada 2024
baca juga:audit keuangan 148 desa, target inspektorat rampung awal bulan 
“saat saya ketemu arfan (perangkat desa, red), saya tanya soal pengambilan sertifikat, saya diminta bayar rp100 ribu. tapi baru 2 (sertifikat, red) saya ambil. karena saat itu saya belum ada uang untuk menebusnya,” ujar riskon markoni.
kemudian, riskon markoni dipanggil oleh polsek tes dan diberi tahu bahwa sertifikat tanah miliknya sudah dijual kepada musfan (terdakwa, red) rp35 juta. 
didalam akta jual beli tanah palsu itu, tanah milik riskon markoni dijual dengan harga rp85 juta. 
“saya tidak pernah menjual tanah saya. saya tidak tahu menahu, tanah itu masih saya garap,” ucapnya. 
sementara itu, saksi korban lainnya, titin mengaku bahwa dirinya tidak pernah mengurus pembuatan sertifikat tanah miliknya. 
“tiba-tiba sertifikat saya keluar. waktu itu memang ada yang ngukur, dari balai desa. karena ada programnya. setelah itu saya tidak tahu sertifikat itu ada dimana,” ungkapnya.  
saksi perangkat desa puguk pedaro, arfan mengaku, tidak semua pengukuran tanah di desa puguk pedaro dirinya ikut adil. namun, dia mengakui tahu jumlah sertifikat yang dibuatkan pada 2018 lebih kurang 400 persil.  
“ada yang saya ikut, dan ada yang tidak saya ikut ngukur (pengukuran tanah warga, red),” ucapnya. 
arfan mengaku sebelumnya 3 sertifikat atas nama riskon markoni dipegang oleh dirinya. 
dua sertifikat sudah di ambil oleh riskon markoni dan 1 sertifikat lagi diambil oleh terdakwa yudi dinata saat itu menjabat sebagai bendahara desa puguk pedaro.  
“yudi (terdakwa, red) ada mengambil sertifikat sama saya. setelah itu saya tidak tahu sertifikat itu kemana. kemudian, saya di panggil (polisi, red), ada beberapa sertifikat yang sudah di jaminkan ke koprasi, itu sertifikat pak riskon markoni,” ungkapnya.
untuk diketahui, 8 terdakwa mafia tanah, 6 terdakwa ditangani unit tindak pidana tertentu (tipidter) polres lebong, yakni  wj, rns, st, yd, ws dan om. dua lagi adalah om dan di, penyidikan ditangani oleh unit tindak pidana umum (pidum) polres lebong.
untuk terdakwa om terlibat dalam dua perkara, yakni perkara pidum dan tipidter.
baca juga:polda bengkulu gelar fgd solusi setop geng motor
baca juga:hingga 2029 nanti, 471 guru pensiun
selain itu, om juga terlibat dalam kasus korupsi dana kur bri unit tes, cabang curup yang saat ini di tangani oleh pidsus kejari lebong.
kemudian, terdakwa st dan yd merupakan mantan perangkat desa pugguk pedaro yang saat ini juga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor) penyalahgunaan dd/add pugguk pedaro ta 2023.
sekedar mengulas, satuan tugas (satgas) mafia tanah polres lebong berhasil menyelematkan 122 sertifikat tanah masyarakat dan menetapkan 8 orang tersangka. 
sebanyak, 122 sertifikat tanah yang berhasil diselamatkan, akan di kembalikan kepada masyarkat yang memang pemilik sah sertifikat itu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 30 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan