Fraksi PDIP dan Nasdem Pertanyakan 6 Kepala Dinas Tolak Dana Stunting

KORANRB.ID - Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) dan PDIP di DPRD Seluma menyayangkan adanya informasi 6 kepala dinas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma yang menolak pengelolaan dana stunting total Rp 5,6 miliar.

Dua fraksi ini meminta agar eksekutif dapat menjelaskan sebab dan alasan para kepala dinas tersebut menolaknya pada rapat paripurna yang digelar, Jumat 15 November 2024.

Juru Bicara Fraksi PDIP yang juga Ketua Bapemperda, Febrinanda Putra Pratama, SH mengatakan sebelumnya mereka mendapatkan informasi tersebut dari media cetak. Menurutnya,  penolakan ini sangat disayangkan lantaran 98 persen  APBD Kabupaten Seluma berasal dari pusat.

Jika dinas di lingkungan Pemkab Seluma berani menolak atau menyerap dana hanya sebagiannya, menurutnya, dikhawatirkan akan berdampak panjang pada tahun anggaran selanjutnya.

“APBD Seluma itu hampir 98 persennya berasal dari dana pusat, artinya kita sangat bergantung pada itu, tapi mengapa dana insentif fiskal dari Kementerian Keuangan ini bisa ditolak,” tandasnya.

BACA JUGA:KPU Seluma Targetkan 17 November Logistik Pilkada Siap Distribusi

BACA JUGA:Bank Bengkulu Tawarkan Kades Pencairan Dana Desa Nontunai

Ia mengatakan tentu pemerintah pusat akan menyimpulkan bahwa Kabupaten Seluma ini sudah mampu, sehingga kemungkinan di tahun selanjutnya akan diberikan hanya sedikit saja atau sebagiannya saja dari yang dikucurkan tahun ini.

Febrinanda meminta penjelasan dari Pemkab Seluma untuk dipaparkan saat rapat paripurna agenda tanggapan eksekutif terhadap pandangan umum fraksi yang digelar pada Jumat 15 November 2024.

Febrinanda juga memberi saran kepada eksekutif, agar dana insentif yang telah diterima tersebut, dapat direalisasikan seefektif mungkin oleh dinas terkait sesuai juklak juknis yang ada.

“Bila perlu diserap hingga habis dana tersebut karena kita mengejar peningkatan jumlah APBD. Selain itu kasus stunting di Kabupaten Seluma juga masih tinggi sehingga jika diserap dengan baik maka dapat membantu penurunan angka stunting,” pungkas Febrinanda.

Senada dengan Fraksi PDIP, Wakil Ketua (Waka) II DPRD Seluma, Sugeng Zonrio, SH yang berasal dari Fraksi Nasdem menyayangkan adanya penolakan dari dinas terkait. Ini disampaikannya di sela rapat paripurna.

BACA JUGA:Pedagang Lebih Memilih Berjualan di Lokasi Becek Daripada Dalam PTM

BACA JUGA: DPMPTSP Siapkan Peta Potensi Investasi Kota Bengkulu