Fraksi PDIP dan Nasdem Pertanyakan 6 Kepala Dinas Tolak Dana Stunting

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 14 Nov 2024 - 22:26

RAPAT: Jubir Fraksi PDIP, Febrinanda Putra Pratama saat menyerahkan pandangan umum kepada Waka II DPRD Seluma, Sugeng Zonrio, SH.-foto: izul/koranrb.id-

Menurutnya, dinas tidak perlu takut untuk mengelola dana insentif stunting tersebut apabila duduk bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) untuk membahasnya.

Menurut Sugeng, apabila dana stunting tersebut memang baru disalurkan dari pusat baru-baru ini. Bisa saja ada keringanan atau solusi atas permasalahan waktu yang cukup singkat ini.

“Jika memang dari pusatnya baru menurunkan dana maka sebaiknya bahas bersama Forkopimda agar bisa mencari solusi, saya yakin para kadis ini ketakutan karena waktu yang sudah mepet,” terangnya.

Sementara itu, Pjs. Bupati Seluma, H. Meri Sasdi, M. Pd yang juga turut hadir saat paripurna mengaku siap untuk menjelaskan pertanyaan dari fraksi-fraksi DPRD Seluma. Termasuk mengenai penolakan dana stunting di oleh kepala OPD.

“Saya awalnya mendapatkan informasi dari Sekda, maka dari itu akan saya klarifikasi kepada dinas terkait dan jawabannya akan kita sampaikan pada paripurna DPRD hari Jumat. Penolakan ini sangat sia-sia sekali, kita mencari uang Rp 5 juta saja sudah sulit, apalagi ini mendapatkan Rp 5 miliar malah ditolak,” ungkapnya.

Untuk diketahui, tahun ini Kemenkeu kembali mengalokasikan dana insentif stunting untuk Kabupaten Seluma sebesar Rp 5,6 miliar.

Ini merupakan tahun kedua diterima, sebelumnya di tahun 2023 juga diberikan sebesar Rp 5,7 miliar.

Anggaran ini diharapkan dapat membantu Pemkab Seluma dan Satgas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Seluma dalam menurunkan angka stunting.

fraksi pdip dan nasdem pertanyakan 6 kepala dinas tolak dana stunting                            koranrb.id - fraksi nasional demokrat (nasdem) dan pdip di dprd seluma menyayangkan adanya informasi 6 kepala dinas di pemerintah kabupaten (pemkab) seluma yang menolak pengelolaan dana stunting total rp 5,6 miliar.
dua fraksi ini meminta agar eksekutif dapat menjelaskan sebab dan alasan para kepala dinas tersebut menolaknya pada rapat paripurna yang digelar, jumat 15 november 2024.
juru bicara fraksi pdip yang juga ketua bapemperda, febrinanda putra pratama, sh mengatakan sebelumnya mereka mendapatkan informasi tersebut dari media cetak. menurutnya,  penolakan ini sangat disayangkan lantaran 98 persen  apbd kabupaten seluma berasal dari pusat.
jika dinas di lingkungan pemkab seluma berani menolak atau menyerap dana hanya sebagiannya, menurutnya, dikhawatirkan akan berdampak panjang pada tahun anggaran selanjutnya.
“apbd seluma itu hampir 98 persennya berasal dari dana pusat, artinya kita sangat bergantung pada itu, tapi mengapa dana insentif fiskal dari kementerian keuangan ini bisa ditolak,” tandasnya.
baca juga:kpu seluma targetkan 17 november logistik pilkada siap distribusi
baca juga:bank bengkulu tawarkan kades pencairan dana desa nontunai
ia mengatakan tentu pemerintah pusat akan menyimpulkan bahwa kabupaten seluma ini sudah mampu, sehingga kemungkinan di tahun selanjutnya akan diberikan hanya sedikit saja atau sebagiannya saja dari yang dikucurkan tahun ini.
febrinanda meminta penjelasan dari pemkab seluma untuk dipaparkan saat rapat paripurna agenda tanggapan eksekutif terhadap pandangan umum fraksi yang digelar pada jumat 15 november 2024.
febrinanda juga memberi saran kepada eksekutif, agar dana insentif yang telah diterima tersebut, dapat direalisasikan seefektif mungkin oleh dinas terkait sesuai juklak juknis yang ada.
“bila perlu diserap hingga habis dana tersebut karena kita mengejar peningkatan jumlah apbd. selain itu kasus stunting di kabupaten seluma juga masih tinggi sehingga jika diserap dengan baik maka dapat membantu penurunan angka stunting,” pungkas febrinanda.
senada dengan fraksi pdip, wakil ketua (waka) ii dprd seluma, sugeng zonrio, sh yang berasal dari fraksi nasdem menyayangkan adanya penolakan dari dinas terkait. ini disampaikannya di sela rapat paripurna.
baca juga:pedagang lebih memilih berjualan di lokasi becek daripada dalam ptm
baca juga: dpmptsp siapkan peta potensi investasi kota bengkulu
menurutnya, dinas tidak perlu takut untuk mengelola dana insentif stunting tersebut apabila duduk bersama forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) untuk membahasnya. 
menurut sugeng, apabila dana stunting tersebut memang baru disalurkan dari pusat baru-baru ini. bisa saja ada keringanan atau solusi atas permasalahan waktu yang cukup singkat ini.
“jika memang dari pusatnya baru menurunkan dana maka sebaiknya bahas bersama forkopimda agar bisa mencari solusi, saya yakin para kadis ini ketakutan karena waktu yang sudah mepet,” terangnya.
sementara itu, pjs. bupati seluma, h. meri sasdi, m. pd yang juga turut hadir saat paripurna mengaku siap untuk menjelaskan pertanyaan dari fraksi-fraksi dprd seluma. termasuk mengenai penolakan dana stunting di oleh kepala opd.
baca juga:debat pilkada lebong semakin seru! kopli vs azhari adu argumen 
baca juga:bawaslu rejang lebong ingatkan aturan kampanye di media sosial
“saya awalnya mendapatkan informasi dari sekda, maka dari itu akan saya klarifikasi kepada dinas terkait dan jawabannya akan kita sampaikan pada paripurna dprd hari jumat. penolakan ini sangat sia-sia sekali, kita mencari uang rp 5 juta saja sudah sulit, apalagi ini mendapatkan rp 5 miliar malah ditolak,” ungkapnya.
untuk diketahui, tahun ini kemenkeu kembali mengalokasikan dana insentif stunting untuk kabupaten seluma sebesar rp 5,6 miliar.
ini merupakan tahun kedua diterima, sebelumnya di tahun 2023 juga diberikan sebesar rp 5,7 miliar.
anggaran ini diharapkan dapat membantu pemkab seluma dan satgas tim percepatan penurunan stunting (tpps) seluma dalam menurunkan angka stunting.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 15 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan