Jelang Sidang kasus Korupsi Belanja Operasional di Setwan Seluma, Kejari Siapkan 10 JPU

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: Fazlul Rahman |

Kamis , 29 Feb 2024 - 11:46

LIMPAHKAN : JPU Kejari Seluma saat melimpahkan berkas perkara ke PN Tipikor Bengkulu.--

SELUMA, KORANRB.ID - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Seluma pada Kamis pagi 29 Februari 2024 resmi melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi Belanja Operasional Setwan Seluma 2021 ke Pengadilan Negeri Tipikor Kelas IA Bengkulu untuk segera diadili.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Seluma, Wuriadhi Paramitha, SH,MH melalui Kasi Pidsus, Ahmad Ghufroni, SH,MH.

Dijelaskannya untuk menghadapi kasus ini, Kejari Seluma telah menyiapkan setidaknya 10 JPU.

"Untuk kasus ini kita melibatkan banyak JPU, termasuk saya sendiri,"ujar Ahmad Ghufroni.

Ghufroni menjelaskan bahwa dakwaan yang diberikan yakni terkait proses pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Seluma tahun amggaran 2021 yang diduga banyak disalahgunakan.

Jika tidak ada perubahan, sidang perdana diprediksi akan digelar pada pekan depan.

"Dakwaannya seputar proses pengelolaan keuangan di Sekwan di tahun 2021. Untuk kepastian sidang perdana kemungkinan pekan depan,"singkat Ghufroni.

Sebelumnya pada Senin pagi 12 Februari 2024, JPU Kejari Seluma telah menerima pelimpahan ketiga tersangka berikut barang bukti dari jaksa penyelidik Kejari Seluma.

Pelimpahan tersebut juga dihadiri oleh penasehat hukum (PH) dari ketiga tersangka.

Sedangkan untuk pengembalian kerugian negara (KN)nya, hingga Rabu 28 Februari, jaksa masih menghitung rekapan yang telah masuk dari Inspektorat Seluma.

Perkiraannya, dari total KN sebesar Rp 1,5 miliar berdasarkan hasil audit Konsultan Akuntan Publik (KAP), saat ini tersisa Rp 600 juta yang belum dikembalikan, artinya sekitar Rp 900 juta sudah masuk kas daerah (Kasda).

"Total uang yang belum dikembalikan sekitar Rp 600 juta dan saat ini proses pengembaliannya masih akan kita tunggu,"ujar Ghufroni.

jelang sidang kasus korupsi belanja operasional di setwan seluma, kejari siapkan 10 jpu                            seluma, koranrb.id - jaksa penuntut umum (jpu) kejari seluma pada kamis pagi 29 februari 2024 resmi melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi belanja operasional setwan seluma 2021 ke pengadilan negeri tipikor kelas ia bengkulu untuk segera diadili.
hal ini dibenarkan oleh kepala kejaksaan negeri (kajari) seluma, wuriadhi paramitha, sh,mh melalui kasi pidsus, ahmad ghufroni, sh,mh. 
dijelaskannya untuk menghadapi kasus ini, kejari seluma telah menyiapkan setidaknya 10 jpu.
"untuk kasus ini kita melibatkan banyak jpu, termasuk saya sendiri,"ujar ahmad ghufroni.
baca juga:jaksa tinjau lahan komplek pemkab seluma, penyelidikan kasus tukar guling lahan
ghufroni menjelaskan bahwa dakwaan yang diberikan yakni terkait proses pengelolaan keuangan di sekretariat dprd seluma tahun amggaran 2021 yang diduga banyak disalahgunakan.
jika tidak ada perubahan, sidang perdana diprediksi akan digelar pada pekan depan.
"dakwaannya seputar proses pengelolaan keuangan di sekwan di tahun 2021. untuk kepastian sidang perdana kemungkinan pekan depan,"singkat ghufroni.
sebelumnya pada senin pagi 12 februari 2024, jpu kejari seluma telah menerima pelimpahan ketiga tersangka berikut barang bukti dari jaksa penyelidik kejari seluma.
baca juga:2 terdakwa btt kembali cicil kn rp100 juta
pelimpahan tersebut juga dihadiri oleh penasehat hukum (ph) dari ketiga tersangka.
sedangkan untuk pengembalian kerugian negara (kn)nya, hingga rabu 28 februari, jaksa masih menghitung rekapan yang telah masuk dari inspektorat seluma.
perkiraannya, dari total kn sebesar rp 1,5 miliar berdasarkan hasil audit konsultan akuntan publik (kap), saat ini tersisa rp 600 juta yang belum dikembalikan, artinya sekitar rp 900 juta sudah masuk kas daerah (kasda).
"total uang yang belum dikembalikan sekitar rp 600 juta dan saat ini proses pengembaliannya masih akan kita tunggu,"ujar ghufroni.
baca juga:bersedia mendampingi, dlh seluma mengaku belum terima salinan uji lab limbah pt aip
dengan adanya upaya pengembalian ini, kajari menyambut baik adanya itikad dari para terdakwa, dan pengembalian ini masih akan ditunggu hingga sebelum penuntutan.
dengan adanya pengembalian kn ini, tidak menutup kemungkinan bisa menjadi pertimbangan majelis hakim saat menjatuhkan vonis hukuman nantinya.
"pengembalian ini merupakan itikad baik para terdakwa, hingga saat ini pengembalian masih akan kita tunggu hingga sebelum masa penuntutan,"sambung ghufroni.
sebelumnya, kejari seluma telah menetapkan tiga orang tersangka yang bertanggungjawab, atas kn yang muncul dalam pengusutan dugaan korupsi pada dana belanja rutin pada anggaran setwan seluma tahun anggaran 2021 lalu.
baca juga:pastikan lanjut, ini jadwal gelar perkara dugaan penipuan oknum kabid di seluma
penetapan ini dilakukan setelah sebelumnya jaksa melakukan pemeriksaan panjang yang melibatkan hingga 143 saksi, baik dijajaran internal maupun eksternal setwan seluma.
ketiga tersangka tersebut yakni mantan plt. sekretaris dprd (sekwan) seluma 2021, inisial mh, mantan bendahara dprd seluma, re, dan mantan pptk dprd seluma, sa.
"saat ini ketiga tersangka masih di rumah tahanan (rutan) polres seluma untuk ditahan, sementara menunggu pengembangan kasus dilakukan,"ujar ghufroni.
dari total rp 1,5 miliar kn yang didapat, berasal dari 11 item belanja rutin, diantaranya dana publikasi, bahan bakar minyak (bbm), anggaran makan minum, alat tulis kantor (atk) dan pemeliharaan kendaraan hingga pemeliharaan mesin.
baca juga:dugaan korupsi belanja operasional setwan seluma rp 1,5 miliar dilimpahkan ke pengadilan, ini jadwalnya
saat ini ketiga tersangka masih dititipkan di rumah tahanan (rutan) polres seluma untuk ditahan, sementara menunggu pengembangan kasus dilakukan.
"nantinya hasil audit kn akan disertakan sebagai bukti tambahan dalam persidangan,"ungkap ghufroni.
terpisah, kasi intel kejari seluma, andi setiawan mengatakan ketiga tersangka yang diamankan diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada kesatu primair pasal 2 ayat (1) subsidair pasal 3 atau kedua pasal 9 dan pasal 18 ayat 1 undang-undang ri no. 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
"untuk ancamannya yakni hukuman penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit rp 200 juta dan paling banyak rp 1 miliar,"tegas andi. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Rabu 3 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan