Saling Lempar “Bola Panas” Perintah Potong Dana BOK Kaur, Sekdis Ngaku Nyetor Dua Kali

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 13 Mar 2024 - 23:38

TERDAKWA: Dua terdakwa dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kaur tahun anggaran 2022 usai mengikuti persidangan. FIKI/RB --

KORANRB.ID – Sidang perkara dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kaur tahun anggaran 2022 berlanjut dengan agenda pemeriksaan keterangan empat terdakwa.

Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, Rabu, 13 Maret 2024 diketuai Majelis Hakim, Fauzi Isra, SH, MH.

Dalam persidangan, Ketua Majelis menanyakan terkait fakta persidangan sebelumnya, mengenai pemotongan dana BOK Kaur tahun 2022 yang sebesar 2 persen.

Dalam persidangan, para terdakwa ditanyai satu persatu, atas perintah siapa dana BOK itu dipotong 2 persen.

Keempat terdakwa yang disumpah sebelum memberikan keterangan dalam perkara ini yakni, mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kaur, Darmawansya,

Kepala Puskesmas (Kapus) Kaur Utara Ricke James Yunsen, Kapus Kaur Tengah, Indah Fuji Astuti dan Sekretaris Dinkes Kaur, Gusdiarjo.

Terdakwa Gusdiarjo memberikan kesaksian, perintah pemotongan dana BOK 2 persen berasal dari Darmawansya selaku Kepala Dinas Kesehatan saat itu.

Ia menerangkan, perintah itu disampaikan saat rapat di Dinas Kesehatan Kaur. Selain itu, terdakwa Gusdiarjo juga mengaku pernah menyerahkan uang sebanyak dua kali kepada terdakwa Darmawansyah.

Uang itu berasal dari pencairan dana BOK triwulan I dan II taun anggran 2022, masing triwulan diserahkan Rp76 juta.

Namun, kesaksian Gusdiarjo dibantah terdakwa Ricke James Yunsen dan Indah Fuji Astuti.

saling lempar “bola panas” perintah potong dana bok kaur, sekdis ngaku nyetor dua kali                             koranrb.id – sidang perkara dugaan korupsi dana bantuan operasional kesehatan (bok) kaur tahun anggaran 2022 berlanjut dengan agenda pemeriksaan keterangan empat terdakwa.
sidang yang digelar di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, rabu, 13 maret 2024 diketuai majelis hakim, fauzi isra, sh, mh.
dalam persidangan, ketua majelis menanyakan terkait fakta persidangan sebelumnya, mengenai pemotongan dana bok kaur tahun 2022 yang sebesar 2 persen.
dalam persidangan, para terdakwa ditanyai satu persatu, atas perintah siapa dana bok itu dipotong 2 persen.
baca juga:terdengar suara tembakan, polisi amankan 2 terduga curanmor 
baca juga:asmara subuh dibubarkan polisi , karena berpotensi bali dan berkelahi 
keempat terdakwa yang disumpah sebelum memberikan keterangan dalam perkara ini yakni, mantan kepala dinas kesehatan (dinkes) kabupaten kaur, darmawansya,
kepala puskesmas (kapus) kaur utara ricke james yunsen, kapus kaur tengah, indah fuji astuti dan sekretaris dinkes kaur, gusdiarjo. 
terdakwa gusdiarjo memberikan kesaksian, perintah pemotongan dana bok 2 persen berasal dari darmawansya selaku kepala dinas kesehatan saat itu. 
ia menerangkan, perintah itu disampaikan saat rapat di dinas kesehatan kaur.  selain itu, terdakwa gusdiarjo juga mengaku pernah menyerahkan uang sebanyak dua kali kepada terdakwa darmawansyah. 
baca juga:tega! kakek di bengkulu diduga c4b*li cucu berusia 3 tahun 
baca juga:marbut pergoki dua remaja congkel kotak amal, begini penangkapannya
uang itu berasal dari pencairan dana bok triwulan i dan ii taun anggran 2022, masing triwulan diserahkan rp76 juta. 
namun, kesaksian gusdiarjo dibantah terdakwa ricke james yunsen dan indah fuji astuti. 
ricke james yunsen dan indah fuji astuti, bersaksi bahwa perintah pemotongan 2 persen ini datang dari terdakwa gusdiarjo selaku sekretaris dinas pada saat itu. 
menangapi perbedaan kesaksian itu, jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) kaur, bobby muhamad ali akbar, sh, mh mengatakan,
berdasarkan beberapa bukti yang pihaknya miliki dan beberapa keterangan saksi yang dihadirkan sebelumnya, perintah pemotongan dua persen tersebut berdasarkan arahan kepala dinas dalam hal ini terdakwa darmawansyah. 
baca juga:pencuri motor korban sedang salat, warga sawah lebar ditangkap, begini kronologisnya
baca juga:bantahan mantan kadis pmd kaur paksa perangkat desa anggarkan pengadaan jas, ph: yang ikut cuma 40 desa
“alat bukti yang kami sajikan terdahulu, bahwa memang terdapat arahan dari kepala dinas (pemotongan 2 persen, red). memang menjurusnya ke kepala dinas, melalui sekretaris dinas,” ujar bobby. 
berdasarkan fakta-fakta persidangan, sudah cukup kuat mengarah kepada terdakwa darmawansyah terkait perintah pemotongan 2 persen dana bok kaur. 
“walaupun tadi kita lihat, kepala dinas itu sendiri saat memberi keterangan sebagai terdakwa menyangkal hal itu (memberi perintah pemotongan 2 persen, red),” kata bobby. 
sementara itu, penasehat hukum (ph) terdakwa darmawansya,  ricke james yunsen dan indah fuji astuti, sopian siregar, sh, mkn mengatakan
berdasarkan fakta persidangan, kemarin hampir semua kesaksian terdakwa (kliennya, red) menjurus kepada terdakwa gusdiarjo untuk perintah pemotongan 2 persen tersebut. 
namun, apapun hasilnya nanti, pihaknya tetap menghormati majelis hakim yang akan memutuskan, sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang ada. 
“tapi pada prinsipnya kami selaku kuasa hukum  meyakini bahwa perintah itu bukan dari beliau (kepala dinas, red) apalagi didukung oleh dua saksi yang lain yang mengatakan perintah itu memang bukan dari kepal dinas, melainkan perintah itu dari sekdis itu sendiri,” tutup sopian. 
diberitakan sebelumnya, berdasarkan fakta persidangan, terkuak bahwa ada peran cukup besar yang dimainkan bendahara puskesmas di kaur. 
bendahara puskesmas di kaur, diduga memanipulasi pengeluaran dana bok kaur dari nota kosong yang diminta dari pihak penyedia makan dan minum.
manipulasi yang dilakukan dari nota kosong itu, untuk menyiapkan anggaran 2 persen yang diminta kepala puskesmas (kapus), nantinya akan diserahkan kepada dinas kesehatan (dinkes) kaur.
fakta ini terungkap, setelah jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) kaur, menghadirkan saksi dari pihak penyedia makan dan minum dalam persidangan.
digelar selasa, 5 maret 2024 di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, diketuai majelis hakim, fauzi isra, sh, mh. 
“yang meminta nota kosong (dari penyedia makan dan minum, red) untuk memenuhi 2 persen itu, bendahara-bendahara puskesmas,” ujar jpu kejari kaur, bobby muhamad ali akbar, sh, mh. 
dijelaskan bobby, setelah nota kosong itu didapat  oleh para bendahara puskesmas di kaur, kemudian nota kosong itu akan diisi sendiri atau manual, sebagai bukti penggunaan anggaran makan dan minum saat ada kegiatan. 
“yang mengisi volume pembeliannya dari pihak puskesmas itu sendiri (bendahara, red),” ucap bobby. 
permainan nota kosong dari anggaran makan minum, terus dilakukan setiap pencairan dana bok di puskesmas kaur. 
“yang kita lihat dari fakta persidangan. memang pemotongan atau penyisihan 2 persen dari setiap pencairan, ada rapat para kepala puskesmas (kapus),” tutupnya. 
pemotongan 2 persen ini, sebagian besar dari anggaran makan minum yang ada di masing-masing puskesmas di kabupaten kaur yang bersumber dari dana bok kaur tahun anggaran 2022.  
dengan adanya pengkuan saksi yang dihadirkan jpu kejari kaur pada persidangan, kamis, 22 februari tentu saja membuka pintu keterlibatan para saksi dalam perkara ini.
notabennya, saksi yang dihadirkan dari kepala puskesmas (kapus) dan bendahara puskesmas di kabupaten kaur.
pada 2022 lalu ada 16 puskesmas di kaur mendapat kucuran dana bok ini dengan pagu anggaran rp15 miliar. dari anggaran itu, sudah terealisasi rp 13 miliar.
nominal anggaran bok kaur untuk anggaran makan minum, pengadaan atk dan pembuatan sepanduk, rp 1 miliar. 
dari jumlah tersebut, timbul kerugian negara (kn) rp406 juta. sejauh ini, untuk pengembalian kn lebih kurang rp350 juta.
para terdakwa didakwa pasal berlapis. primer, pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999
tentang pemberantasen tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001
tentang perubahan atas undang-undang ri no 31 tahun 19 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
subsidair, pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001
tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Kamis, 14 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan