Menurutnya tidak tertutup kemungkinan Rohidin dipasangkan dengan M Saleh sebagai tokoh Rejang pada Pilgub 2024 nanti.
Termasuk berpeluang maju bersama tokoh lain, seperti tokoh Jawa Bupati Bengkulu Utara Mian dan mantan Bupati Bengkulu Tengah dari suku Rejang Ferry Ramli.
Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Bengkulu, Antonio Imanda membeberkan semua nama calon kepala daerah dan wakil kepala daera yang mendapat rekomendasi dari DPP Partai Golkar akan disurvei.
Setelah dilakukan survei, maka secara otomatis akan diketahui nama yang pantas untuk mewakili partai yang berlogokan pohon beringin tersebut.
"Itu akan disurvei, nanti hasil survei akan menunjukkan nama siapa yang akan mewakili atau diusung oleh Golkar nantinya," ucap Imanda.
Tentu apapun hasilnya nanti yang keluar berdasarkan hasil survei tersebut merupakan kader yang pasti memiliki kemampuan yang mumpuni untuk hadapi dinamika politik Pilgub Bengkulu.
Kedua nama tersebut merupakan sosok tokoh unggul yang dimiliki oleh Partai Golkar Provinsi Bengkulu.
"Kedua nama tersebut unggul serta kader terbaik Golkar," ungkap Imanda.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Rohidin mengatakan, Partai Golkar secara internal sudah memberikan mandat nama dalam Pilkada kabupaten/kota termasuk Pigub Bengkulu 2024.
"Nama-nama tersebut, tentunya merupakan para kontestan yang berpotensi maju dalam Pilkada serentak pada 27 November 2024," ungkap Rohidin.
Dilanjutkan Rohidin, seiring waktu hingga jelang Pilkada serentak nama-nama penerima mandat yang saat ini ditetapkan sebagai fungsionaris nantinya dievaluasi.
"Evaluasi yang dimaksud seperti kerja-kerja politik jelang pelaksanaan Pilkada serentak. Karena dari sana kita bisa mengetahui keseriusan penerima mandat untuk maju dalam Pilkada serentak," tegas Rohidin.
Meskipun demikian, sambung Rohidin, keputusan akhir tetap berada di tangan DPP Partai Golkar.
Sejauh ini, Rohidin menambahkan, setiap nama penerima mandat tersebut, sudah ditetapkan DPP surat penugasannya.
Dengan mandat dan surat penugasan itu, para penerima tentunya harus mulai melakukan kerja politik di lapangan.
"Karena itu tadi, nantinya bakal kita evaluasi. Disamping itu komunikasi dengan parpol lainnya juga harus dilakukan penjajakan," ujar Rohidin.