KOTA MANNA, KORANRB.ID - Bupati Bengkulu Selatan (BS) Gusnan Mulyadi meminta masyarakat melapor apabila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak melayani Masyarakat dengan baik.
Pemkab BS belum lama ini meluncurkan program gerakan peduli masyarakat (gancang pikat). Tujuan program ini agar seluruh ASN Kabupaten BS benar-benar menjadi pelayan Masyarakat. Bukan sebaliknya minta dilayani oleh masyarakat.
Dikatakan Gusnan, tugas sesungguhnya seorang ASN adalah melayani. ASN digaji oleh pemerintah, dan uang pemerintah berasal dari rakyat.
Oleh sebab itu sudah seharusnya ASN memberikan pelayanan pada masyarakat. Bukan sekadar melayani terkait bidang ASN, tapi semua kebutuhan masyarakat.
"Ada 4 ribu lebih ASN di Bengkulu Selatan. Setidaknya 1 ASN bisa melayani 10 orang Masyarakat. Kalau ada ASN tidak melayani masyarakat, laporkan ke saya. Pak sekda (Sukarni red) tolong tegas dengan anak buah,’’ tegas Gusnan.
BACA JUGA: Bantuan Tak Tepat Sasaran Laporkan ke Cek Bansos
Gusnan menekankan agar ASN tahu keadaan Masyarakat, minimal di sekitar tempat tinggalnya. Harus tahu ada warga sakit, tidak sekolah, atau kebingungan membuat KTP dan sebagainya.
Tugas ASN sebut Gusnan harus menjembatani, menjadi penghubung. Sehingga warga tidak kebingungan bila membutuhkan pelayanan pemerintah.
"Saya yakin bola pola ini diterapkan, tidak ada lagi masyarkat Bengkulu Selatan mengeluh. Mari layani masyarakat," ajak Gusnan
Dilain sisi, legislatif BS tidak ingin apa yang dijalankan Bupati saat ini karena mendekati tahun politik, Pemilu dan Pilkada 2024.
Anggota DPRD BS Ikhsarudin, SH mengatakan, tugas ASN sebagai pelayan tersebut sudah tertuang dalam aturan. Bupati harus benar-benar tegas bukan sekedar cari perhatian masyarakat.
Dia mengapresiasi hal tersebut apabila benar-benar dilaksanakan. Namun ia menilai Bupati dan anak buahnya gencar melakukan program saat mendekati pemilu saja.
"Jangan cuma karena mau pemilu melayani masyarakat. Masih banyak warga mengeluhkan belum mendapatkan pelayanan maksimal dari pemerintah daerah," tandasnya.
Untuk itu Ikhsarudin berharap pemerintah daerah benar-benar melihat langsung kinerja OPD hingga kecamatan dan pemerintah desa.(tek)