SELUMA, KORANRB.ID - Sejumlah petani di Kabupaten Seluma mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi yang biasanya mudah ditemukann di beberapa agen penyalur terdekat. Jenis pupuk yang langka yakni pupuk urea dan pupuk SP36.
Padahal saat ini para petani sudah mulai menghadapi musim tanam padi akhir tahun. Tentunya harus mempersiapkan pupuk demi kelancaran proses pertumbuhan padi.
Hal ini diakui salah satu petani asal Kelurahan Napal Kecamatan Seluma, Heriyanto. Dikatakannya, tidak hanya dirinya yang merasakan dampak tersebut, namun juga sejumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani yang memiiki sawah di Kelurahan Sembayat, Kecamatan Seluma.
Kelangkaan pupuk bersubsidi ini membuat petani mengeluh dan mempertanyakan penyebab terjadinya kelangkaan tersebut, apakah memang dibatasi atau ada kendala lainnya dalam pendistribusian.
“Hingga saat ini pupuk bersubdisi jenis urea dan SP36 sangat sulit dicari. Termasuk di beberapa agen penyalur. Otomatis hasil panen padi menjadi tidak maksimal, sedangkan alternatif lainnya mengeluarkan biaya yang lebih besar," keluh Heriyanto.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Seluma, Arian Sosial mengatakan saat ini jatah pupuk bersubsidi dikurangi oleh pemerintah pusat hingga 50 persen. Kemungkinan itu terjadi untuk mengurangi beban APBN dan upaya stimulan untuk peralihan dari penggunaan pupuk kimia beralih ke pupuk organik cair dan kompos.
Untuk diketahui jatah pupuk subsidi di Kabupaten Seluma di tahun 2023 ini berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Seluma, terdiri dari urea 4.900 ton, NPK 4.900 ton dan NPK formula khusus 117 ton. Seluruhnya disebar ke agen penyalur yang ada di 14 kecamatan.
“Kebijakan pengurangan pupuk bersubsidi hingga 50 persen bukan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma, namun langsung dari pemerintah pusat. Maka dari itu disarankan agar petani dapat mencoba menggunakan alternatif pupur organik cair atau pupuk lokal yakni kompos untuk mensiasati hal tersebut," ungkap Arian.
Selain itu, ada dua kelompok tani yang mengeluhkan lahannya mengering dan terancam akan dilakukan alihfungsi lahan. Hal ini terjadi lantaran jaringan irigasi sekunder pada areal sawah di Kelurahan Sembayat, Kecamatan Seluma Timur patah dan tertimbun tanah longsor sejak Agustus 2022.
Hingga kini belum ada perhatian serius dari Pemkab Seluma. Akibatnya sekitar 16 hektare dari total 21 hektare sawah tidak dapat teralirkan air, dan mengering. Hanya tersisa 5 hektare yang masih berfungsi.
Menanggapi hal tersebut, Kabid Pengairan Dinas PUPR Seluma, Yeni Juniarti menjelaskan untuk menanganinya, pada tahun depan sudah diusulkan anggaran Rp 350 juta di APBD 2024. Yakni rehab irigasi dan normalisasi areal sawah yang terdampak.
"Saat ini sudah diusulkan dan akan segera dibahas TAPD dan Banggar. Anggaran yang diusulkan Rp 350 juta untuk dua kegiatan," ujar Yeni.(zzz)