KOTA MANNA,KORANRB.ID - Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan menyebut jatah vaksin hewan ternak untuk daerah sangat minim setiap tahunnya. Seakan respon terhadap penyakit ternak masih kurang dari pemerintah pusat.
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Bengkulu Selatan, Ikat Aliman Maulana mengatakan telah banyak menangani kasus penyakit hewan ternak yang disebabkan oleh virus. Mulai dari kasus jembrana, rabies, SE, PMK dan masih banyak lainnya.
“Soal vaksinasi, selama ini kurang respon. Penyakit sudah banyak, vaksin baru sampai (ke daerah),” terang Ikat saat hearing bersama DPRD Bengkulu Selatan.
BACA JUGA:2 Tsk Korupsi DD Puguk Pedaro Segera Dilimpahkan ke PN Tipikor Bengkulu
BACA JUGA:Usut BOK Puskesmas Palak Bengkerung Jaksa Periksa Auditor Inspektorat
Saat ini sebut Ikat pihaknya sedang menangani kasus penyakit SE atau ngorok pada ternak sapi dan kerbau di Bengkulu Selatan.
Sejauh ini serangan penyakit ngorok menyebabkan kematian pada sapi dan kerbau di Bengkulu Selatan mencapai 200 ekor.
Tentu saja kasus ini semakin mengkhawatirkan masyarakat, terutam pemilik ternak.
Ikat menyebutkan, salah satu penyebab banyaknya ternak mati karena lambannya respon pemerintah terhadap pencegah melalui vaksin.
Untuk saat ini diakui Ikat pihaknya baru melakukan penyuntikan vaksin sebanyak 1.500 dosis. “Karena penyakit sudah terserang tidak dapat lagi divaksin,” ungkapnya.
Untuk itu Ikat berharap Komisi II DPRD Bengkulu Selatan dapat membantu Dinas Pertanian Bengkulu Selatan mendapatkan kuota vaksin yang lebih banyak pada tahun 2025 mendatang.
BACA JUGA:IDI dan Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan Gelar Penyuluhan Kesehatan dan Pengobatan Gratis
BACA JUGA:Komisi II DPRD Bengkulu Seatan Panggil Dinas Pertanian, Bahas Masalah Pangan
Karena kasus penyakit ternak di Bengkulu Selatan selalu terjadi. “Mudah-mudahan ada tambahan vaksin, selama ini kita hanya mengharapkan dari provinsi dan itu sangat terbatas. Ini untuk pencegahan,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Selatan, Nisan Denni Purnama S.IP mengatakan, telah meminta Dinas Pertanian maping kegiatan OPD tahun 2025, termasuk kebutuhan anggarannya.