BENGKULU, KORANRB.ID - Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu akhir 2023 diperkirakan masih sedikit melambat, kisaran 3,49 persen -4.29 persen. Dengan begitu, dibandingkan dengan tahun 2022 pertumbuhan ekonomi menurun dari 4.31 persen.
Hal tersebut dibeberkan oleh Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Aditya, Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023 serta mendengar arahan Presiden di Hotel Mercure Bengkulu, Rabu (29/11).
Dikatakan Aditya, ada berbagai faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut. Seperti respons pelaku usaha yang wait and see, konsumsi rumah tangga yang tertahan, dan penurunan ekspor komoditas utama menjadi penyebab utama perlambatan ini.
BACA JUGA:Hindari PHK Massal Honorer Setiap OPD Didata
Namun, sektor konsumsi pemerintah, LNPRT, dan eksternal masih mendorong pertumbuhan.
"Perlambatan ini juga terlihat di sektor pertanian, pengolahan, transportasi, pergudangan, dan perdagangan karena berbagai faktor eksternal," jelas Aditya.
Di sisi lain, untuk tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Bengkulu diakselerasi oleh adanya momen Pemilu, yang diprediksi akan mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.
Perlambatan komponen PMTB atau investasi dikarenakan sikap wait and see dari investor juga diprakirakan masih menjadi faktor penahan pertumbuhan ekonomi tahun 2024.
"Sedangkan pada beberapa sektor utama seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan perdagangan diprakirakan tumbuh akseleratif, didorong oleh peningkatan harga komoditas sawit, hasil replanting kelapa sawit, dan prospek tingginya produksi pertanian nasional," tambahnya.
BACA JUGA:Pakta Integritas Disiapkan Untuk Poktan Penerima Bantuan
Meski demikian, fenomena El Nino masih menjadi potensi downside bagi pertumbuhan sektor pertanian. Perdagangan juga diantisipasi tumbuh seiring dengan meningkatnya volume perdagangan, terutama pada komoditas tekstil, pakaian, dan makanan selama periode Pemilu.
"Dari sisi pengendalian inflasi, inflasi Kota Bengkulu tahun 2023 diprediksi melambat menuju target inflasi nasional 3+1 persen," tuturnya.
Faktor seperti peningkatan produksi pangan di daerah nonsentra dan efek penyesuaian harga BBM menjadi penyebab utama perlambatan ini. Langkah-langkah kebijakan yang akan dilakukan, dikatakan Aditya diantaranya optimalisasi belanja daerah, koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra strategis, serta peningkatan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
"Semoga langkah-langkah ini membawa manfaat bagi Provinsi Bengkulu ke depan," tutupnya. (bil)