Lanjut Devi, Bupati, Kopli Ansori, S.Sos dan Plt BKD Lebong sudah berjanji akan melunasi TPP di tahun ini, saat DBH sudah masuk ke Kasda.
Namun, tiba Mahmud Siam mengeluarkan SE untuk Pembayaran TPP 1 bulan.
Kalau memang DBH belum cair, mereka mempertanyakan dari mana uang pembayaran TPP yang hanya 1 bulan itu.
“DBH itu peruntukannya bukan untuk membayar TPP.
Karena TPP itu sudah diplot dalam APBD murni Kabupaten Lebong, selama satu tahun.
Tapi anggarannya tidak ada, TPP belum dibayar,” ujar Devi.
Atas hal ini, Devi tegas meminta APH untuk mengusut persoalan ini.
“APH harus melihat kondisi ini, apakah APH harus menunggu laporan terlebih dahulu,” tanya Devi.
BACA JUGA:Perenang Andal! Berikut 5 Fakta Unik Paus Berparuh Cuvier
Dia menyebutkan pembayaran TPP yang kurang dari 12 bulan dalam 1 tahun anggaan berjalan sudah terjadi hampir setiap tahun.
“Ini sudah tidak bisa dibiarkan.
Karena bukan kecil uang untuk membayar TPP itu.
Lantas kemana uang itu.
BACA JUGA: Anggaran Banyak Buat Perjalanan Dinas, Kinerja Disparpora Kepahiang jadi Sorotan
Kalau tidak ada halangan, awal Januari 2025 kami yayasan NAL akan mendatangi Kejagung, KPK dan Mabes Polri,” tegas Devi.