TUBEI, KORANRB.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong memastikan hingga tahun depan belum bisa menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Mobil Listrik sebagai Kendaraan Dinas (Randis).
Pasalnya, anggaran daerah tahun depan terkuras untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.
Dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si, pihaknya juga belum menerima petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan randis listrik.
BACA JUGA:Luar Biasa Besarnya DAK Pendidikan Lebong
‘’Belum ada juknis maupun juklaknya, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi. Ini diperlukan untuk memastikan merek dan tipe randis listrik yang akan dipakai,’’ ujar Sekda.
Termasuk, lanjutnya, soal pembatasan kapasitas mesin tanpa mengharuskan soal merek. ''Tanpa adanya petunjuk yang jelas kami belum siap membeli randis jenis mobil listrik,’’ kata Sekda.
Kalaupun sifatnya mendesak dan harus dibeli, Pemkab Lebong akan mengupayakan anggaran disiapkan di APBD Perubahan tahun 2024. Soalnya dalam rancangan APBD 2024 tidak memungkinkan dianggarkan untuk pembelian randis listrik.
''Daerah sudah harus menyiapkan anggaran persiapan Pemilu 2024 sejak tahun ini,'' ungkap Sekda.
BACA JUGA: PNS Semakin Sulit Pindah Luar Lebong
Terpisah, Kabid Aset, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Gundala, SE mengaku penyediaan randis harus disertai persiapan fasilitas penunjangnya.
Diantaranya tempat pengecasan tenaga baterai yang realisasinya harus koordinasi dengan PLN. ''Rasanya belum bisa randis listrik direalisasikan di Lebong dengan kondisi saat ini,'' tandas Gundala.
Diketahui, jumlah randis Pemkab Lebong mencapai 1.100 unit. Meliputi 200 unit mobil dinas (mobnas) dan 900 unit motor dinas (tornas).
Jumlah itu dinilai masih mencukupi kebutuhan operasional dinas dan perorangan pejabat di lingkungan Pemkab Lebong. (sca)