ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – Permasalahan infrastruktur terutama jalan memang masih menjadi masalah utama masyarakat Bengkulu Utara.
Hal ini ditunjukan dengan tingginya permintaan pembangunan infrastruktur jalan yang masuk dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang sudah dilakukan.
Namun dengan anggaran yang sangat terbatas, maka pembangunan infrastruktur juga tentunya sangat terbatas.
Sehingga tak sedikit beberapa program yang memang sangat dibutuhkan masyarakat justru lolos dari jangkauan APBD untuk masuk program kerja yang dikerjakan setiap awal tahun anggaran.
Ketua Komisi III DPRD Bengkulu Utara Edi Putra menerangkan jika memang saat ini anggaran APBD sangat terbatas.
Sedangkan beban pembangunan sangat besar dan bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur saja.
Setiap tahun APBD Bengkulu Utara hanya bisa menanggung maksimal Rp90 miliar hingga Rp100 miliar untuk pembangunan fisik.
Jumlah tersebut tentunya sangat sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan terutama infrastruktur fisik yang dibutuhkan masyarakat.
BACA JUGA:Bupati Arie Terima Penyerahan Bangunan Pasar Rp110 Miliar dari Kementerian PUPR
“Karena memang kemampuan anggaran tidak memungkinkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan fisik sesuai kebutuhan masyarakat,” terangnya.
Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang menjadi aspirasi masyarakat tersebut, DPRD juga menyalurkan program yang menjadi pokok pikirannya untuk pembangunan infrastruktur fisik.
Program yang bersumber dari pokok pikiran atau pokir tersebut menjadi kewenangan masing-masing anggota DPRD untuk menentukan belanja anggaran.
Meskipun memang anggaran yang disiapkan untuk program pokok pikiran sangat kecil.
BACA JUGA:KPU Buka Pendaftaran Calon Bupati Bengkulu Selatan untuk PSU, Ini Batas Akhirnya