“Ada juga sarana penunjang pendidikan seperti laboratorium dan perpustakaan yang juga masuk dalam ajuan pembangunan fisik masing-masing sekolah,” sampai Fahrudin.
Setelah tuntas dalam pembangunan APBD ini, maka Dispendikbud Bengkulu Utara akan menyusun rancangan program yang akan diajukan dalam APBD Perubahan Bengkulu Utara.
Namun, dalam APBD Perubahan program yang akan dilaksanakan merupakan program dalam skala kecil. Bisa tuntas dalam pengerjaan di bawah 60 hari kalender.
“Jika melihat dari data ajuan dari masing-masing satuan pendidikan, 90 persen pengajuan pembangunan fisik yang diajukan sekolah sudah terakomodir dalam bentuk pembangunan,” terang Fahrudin lagi.
Pemkab Bengkulu Utara juga telus menganggarkan dana penambahan komputer jaringan, dan sistem komputerisasi di sekolah yang menjadi tuntutan program kurikulum merdeka.
Ini terkait dengan sistem assessment sekolah yang dilakukan oleh Kemendiknud Ristek dalam menentukan kualitas siswa yang sudah beberapa tahun ini dilakukan oleh Dispendikbud.
BACA JUGA:122 Ribu Lebih CJH Sudah Lunas, Catat Jadwal Pelunasan Biaya Haji
BACA JUGA:Paman Mesum Dituntut 7 Tahun, Ini Tanggapan Keluarga Korban
“Untuk komputer saat ini kita statusnya hanya penambahan, karena setiap sskolah sudah memiliki komputer jaringan meskipun jumlahnya belum sesuai dengan jumlah siswa,” jelas Fahrudin.
Mengenai rincian sekolah menerima pembangunan yang didanai DAK Rp22 miliar itu, dipaparkan Fahrudin terdiri dari fasilitas di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menegah Pertama (SMP).
Masing-masing, 12 SD dengan total anggaran Rp 12,9 miliar, sembilan SMP dana Rp 8,1 miliar dan satu Pendidikan Anak Usia Dini dengan nilai Rp 1,1 miliar.
Selain itu Pemkab Bengkulu Utara juga mengajukan pembangunan beberapa titik jalan yang merupakan akses Pendidikan, ke Kementerian PUPR.
Juga masuk dalam program yang diajukan Pemkab Bengkuku Utara ke Pemda Provinsi Bengkulu.
BACA JUGA:Unihaz Kukuhkan Yulfiperius Sebagai Guru Besar Pertama Yayasan di Bengkulu
Saat ini Bengkulu Utara memiliki lebih dari 280 Sekolah Dasar dan Sekolah Menangah Pertama, belum ditambah dengan Pendidikan Anak Usia Dini.
Untuk Pendidikan Anak Usia Dini saat ini sudah dimiliki oleh masing-desa dan berstatus PAUD Swasta yang dikelola desa.