Penyidikan BUMDes Gardu Segera Penetapan Tersangka, Jaksa Warning Transparansi Dana Desa

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Patris Muwardi |

Jumat , 19 Apr 2024 - 23:09

Kasi Intel Kejari Bengkulu Utara, Ekke Widoto Khahar (kiri). Foto: Shandy/RB--

penyidikan bumdes gardu segera penetapan tersangka,  jaksa warning transparansi dana desa                             arga makmur, koranrb.id – penyidikan dugaan korupsi dana bumdes gardu jaya, desa gardu kecamatan arma jaya bengkulu utara akan memasuki babak baru. 
kajari bengkulu utara pradhana probo setyarjo, se, sh, mh melalui kasi intel ekke widoto khahar, sh, mh mengatakan segera dilakukan penetapan tersangka.
saat ini jaksa penyidik tinggal menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara dalam dugaan penyalahgunaan dana bumdes yang besarannya hampir rp 400 juta. 
baca juga:ni 225 pppk mukomuko sudah terbit, ini jadwal pembagian sk!
“kita terus berkoordinasi dengan auditor kejaksaan tinggi bengkulu yang saat ini masih melakukan penghitungan besaran kerugian negara,” terang ekke. 
dia meyakini dalam beberapa hari kedepan hasil audit telah diketahui yang memastikan adanya kerugian negara. 
selanjutnya jaksa penyidik langsung melakukan pemeriksaan kembali saksi-saksi dengan tujuan mencari siapa yang bertanggung jawab atas dugaan terjadinya korupsi. 
“kita tinggal menunggu hasil auditor tersebut dan menindaklanjuti dengan pemeriksaan saksi-saksi, dilanjutkan penetapan tersangka,” sebutnya. 
masih menurut ekke, selama penyidikan jaksa sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi.
baca juga:polisi selidiki asal sabu 1 kg, di rutan gagal diselundupkan, begini kronologisnya
terutama dari pengurus bumdes gardu jaya dan perangkat desa terkait.
fokus pemeriksaan pada kucuran dana dan usaha yang dilakukan oleh bumdes selama ini.
diketahui, bumdes tersebut tidak lagi beraktivitas lantaran merugi. bumdes gardu jaya hanya satu kali melakukan kegiatan usaha, yakni pengelolaan limbah karet rubber. 
namun saat menjual barang hasil produksi, ternyata pengelola bumdes mengaku mereka mengalami kerugian. 
namun, ada dugaan dalam pelaksanaan usaha oleh bumdes terdapat beberapa kegiatan yang terindikasi korupsi. 
diantaranya, pembelian mesin yang diduga mesin bekas. juga dana hasil penjualan hasil pengolahan limbah karet yang hingga kini tidak bisa dipertanggungjawabkan. 
“nanti akan kita jelaskan detail terkait perkara, namun kita sudah menemukan indikasi perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana korupsi,” tegas ekke. 
baca juga:nomor induk pppk bengkulu utara terganjal upload syarat, bkn minta ini 
dibagian lain ekke juga memaparkan jika saat ini cukup banyak laporan terkait dugaan penyelewengan dana desa.
baik itu dana desa murni maupun dana desa yang digunakan untuk modal usaha bumdes. 
ekke menilai laporan tersebut sebagian  besar karena transparansi pengelolaan dana desa yang masih minim. 
dia meminta desa-desa lebih transparan lagi sehingga tidak menimbulkan kerugian dari masyarakat. 
“kita banyak menemukan laporan yang memang tidak sepenuhnya benar namun terjadi karena kurangnya transparansi pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa,” terangnya. 
maka ia menyarankan desa-desa membuat website desa untuk mendorong transparansi pengelolaan dana desa.
sehingga setiap pengelolaan dana desa mulai dari belanja hingga profil desa bisa ditampilkan dalam website tersebut.
“sehingga masyarakat bisa mengakses dan tidak terjadi kesalahpahaman yang disebabkan karena kurangnya transparansi,” terangnya.
selain itu, ia juga menilai jika pembuatan website desa tidak terlalu mahal. 
baca juga:belum cairkan dana desa, tiga desa di bengkulu utara ini terancam dapat sanksi 
selain, juga bisa menekan angka belanja lain di desa termasuk bisa melakukan promosi potensi desa yang bisa dengan mudah diketahui masyarakat. 
“ini juga bisa menekan terjadinya penyalahgunaan dana desa dengan sistem transparansi pengelolaan anggaran dan program yang bersumber dari desa,” terangnya. 
dengan adanya website desa juga bisa dilihat progres serapan anggaran desa termasuk pelaksanaan anggaran alokasi dana desa dan dana desa setiap bulannya. 
sehingga diketahui mana pekerjaan yang memang sudah mulai dilakukan dan persentase keterselesaian pekerjaan. 
“belajar dari beberapa laporan yang masuk, terkadang laporan tersebut muncul justru saat pekerjaan belum dilaksanakan sama sekali. hal ini karena tidak transparannya sistem pengelolaan dana desa,” pungkas ekke.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 20 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan