Isu Politisasi Bansos jadi Catatan di Pilkada, Ketua Bawaslu RI: Pasti jadi Pengawasan

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Fazlul Rahman |

Senin , 22 Apr 2024 - 19:45

Bawaslu bakal awasi ketat bansos di Pemilukada 2024.--

isu politisasi bansos jadi catatan di pilkada, ketua bawaslu ri: pasti jadi pengawasan                              koranrb.id – isu politisasi bantuan sosial (bansos) di pemilu 2024 menjadi catatan di pilkada serentak tahun 2024 ini. 
isu politisasi bansos menjadi salah satu kerawanan yang masuk dalam fokus pengawasan bawaslu ri dan jajaran.
ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) rahmat bagja angkat bicara terkait isu politisasi bansos. 
menurutnya dinamika yang terjadi dalam pemilu 2024 menjadi catatan untuk diperbaiki di pilkada. 
termasuk isu politisasi bansos di pilkada serentak. 
baca juga:mantan kadis kesehatan bersama 3 bawahan divonis 1 tahun penjara, kasus korupsi dana bok
’’pasti jadi pengawasan lah,’’ ujarnya di kantor bawaslu ri. 
isu bansos mengemuka dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) pilpres di mahkamah konstitusi (mk). 
terutama terkait kampanye pilpres 2024. 
hakim mk saldi isra bahkan sempat menanyakan strategi pemerintah agar hal serupa tidak terjadi di pilkada 2024.
ketua bawaslu rahmat bagja menerangkan, program bansos pemerintah sejatinya boleh digulirkan pada tahun politik. 
baca juga:modus arisan bodong, korban diiming-imingi untung berkali lipat, kerugian 300 korban capai rp 20 miliar
termasuk program bansos yang ada di pemerintah daerah. 
yang paling penting, program bansos tidak dipolitisasi secara elektoral oleh pemerintah. 
’’yang penting nggak boleh ada bantuan sosial atas nama pemerintah untuk kepentingan paslon tertentu,’’ imbuh rahmat bagja.
bawaslu juga menduga ada sejumlah kerawanan lain di pilkada. 
diantaranya potensi politisasi aparatur sipil negara (asn) maupun program pemerintah daerah lain. 
baca juga:ciri-ciri sungai yang mengandung emas, salah satunya banyak batuan, pernah memperhatikan? simak penjelasannya
terlebih di daerah yang terdapat calon petahana maju dalam pilkada.
kepada para petahana atau incumbent, ketua bawaslu juga mengimbau tidak melakukan mutasi jabatan pejabat hingga 6 bulan usai coblosan.
hal itu untuk mengantisipasi politisasi birokrasi yang daerahnya terhadap petahana ikut pilkada. 
’’kecuali atas izin menteri dalam negeri,’’ jelas ketua bawaslu.
di tempat terpisah, komisi pemilihan umum terus menjalankan tahapan pilkada 2024.
baca juga:bursa mobil bekas di bengkulu, mulai dari rp 40 juta, yuk intip apa saja?
komisioner kpu idham holik menuturkan kpu terus menyiapkan tahapan pilkada serentak. 
sambil kpu menuntaskan phpu pilpres maupun pileg. 
’’pilkada serentak 2024 ini akan berjalan sebagaimana diamanahkan oleh uu pilkada,’’ ujar idham.
adapun tahapan pilkada 2024
- 24 april–31 mei 2024: penyerahan daftar penduduk potensial pemilih
- 5 mei–19 agustus 2024: pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan
baca juga: mistisnya tari kuda lumping yang mengandung 2 makna tentang manusia 
- 31 mei–23 september 2024: pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
- 27–29 agustus 2024: pendaftaran pasangan calon
- 22 september 2024: penetapan pasangan calon
- 25 september–23 november 2024: pelaksanaan kampanye
- 27 november 2024: pelaksanaan pemungutan suara
seperti diketahui saat ini kpu mempersiapkan rekrutmen petugas ad hoc. 
kpu telah menerbitkan keputusan nomor 476 tahun 2024 tentang metode pembentukan petugas. 
baca juga:peradaban dan tradisi suku, ini 7 suku yang mendiami pulau sumatera 
dalam keputusan itu, seleksi petugas akan digelar dengan metode seleksi terbuka dan transparan.
masa seleksi akan dimulai 23 april 2024 dengan diawali masa pendaftaran hingga 29 april 2024. 
pada 16 mei 2024, petugas ad hoc di level panitia pemilihan kecamatan (ppk) ditargetkan telah dilantik. (**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Minggu 7 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan