3 Hakim MK Dissenting Opinion Putusan Perselisihan Hasil Pemilu, Ini Isi Pendapat Masing-Masing Hakim

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 22 Apr 2024 - 19:53

DISSENTING OPINION: Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion). FOTO: akun X @PelatihT1dur, Kolase Inshot/RB--

Oleh karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan.

“Maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah,” kata Enny.

Terakhir pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 1105 Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.

Yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali dan Provinsi Sumatera Utara.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara dalam waktu 60 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang;

Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pemungutan suara ulang secara profesional dan netral;

Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk bersikap imparsial dan netral dalam proses pemungutan suara ulang;

Melarang adanya pembagian bansos sebelum dan pada saat pemungutan suara ulang;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemungutan suara ulang sebagai Pasangan Calon Terpilih

setelah perolehan suara masing-masing pasangan calon hasil pemungutan suara ulang pada daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara

3 hakim mk dissenting opinion putusan perselisihan hasil pemilu, ini isi pendapat masing-masing hakim                            koranrb.id – ada pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 3 hakim mahkamah konstitusi (mk) terhadap putusan perkara nomor 1-2/phpu.pres-xxii/2024.
yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden anies baswedan-muhaimin iskandar (cak imin) dan ganjar pranowo-mahfud md dalam pemilihan umum (pemilu) tahun 2024.
ketiga hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) yakni hakim konstitusi saldi isra, hakim konstitusi enny nurbaningsih, dan hakim konstitusi arief hidayat.
pendapat berbeda (dissenting opinion) hakim konstitusi saldi isra.
baca juga:isu politisasi bansos jadi catatan di pilkada, ketua bawaslu ri: pasti jadi pengawasan 
baca juga:fokus bisnis atau ikut pilgub bengkulu? ini jawaban meriani
“saya berkeyakinan bahwa telah terjadi ketidaknetralan sebagian pj. kepala daerah termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil. semuanya ini bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas,” kata saldi.
dengan demikian, dalil pemohon a quo beralasan menurut hukum.
saldi menimbang berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum, dalil pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat/aparatur negara/penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum.
“oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil maka seharusnya mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah,” sebut saldi.
baca juga:rp550 juta dana banpol segera cair, ini rinciannya untuk setiap partai politik
baca juga:mantan kadis kesehatan bersama 3 bawahan divonis 1 tahun penjara, kasus korupsi dana bok
kemudian pendapat berbeda (dissenting opinion) hakim konstitusi enny nurbaningsih.
menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum, dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, tidak sebagaimana yang dimohonkan pemohon dalam petitumnya. 
oleh karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan.
“maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh uud 1945, seharusnya mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah,” kata enny.
baca juga:calon walikota dari pan, ada 17 pendaftar, ini nama dan latar belakangnya!
baca juga:pilkada seluma 2024, golkar punya jagoan sendiri, ini namanya 
terakhir pendapat berbeda (dissenting opinion) hakim konstitusi arief hidayat. 
mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
menyatakan batal keputusan komisi pemilihan umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil 1105 presiden, anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 maret 2024.
yang diumumkan secara nasional pada hari rabu tanggal 20 maret 2024, pukul 22.19 wib sepanjang daerah pemilihan provinsi dki jakarta, provinsi jawa barat, provinsi jawa tengah, provinsi jawa timur, provinsi bali dan provinsi sumatera utara.
memerintahkan kepada komisi pemilihan umum republik indonesia untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan provinsi dki jakarta, provinsi jawa barat, provinsi jawa tengah, provinsi jawa timur, provinsi bali, dan provinsi sumatera utara dalam waktu 60 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
memerintahkan kepada badan pengawas pemilihan umum republik indonesia mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang;
memerintahkan kepada kepolisian republik indonesia dan tentara nasional indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pemungutan suara ulang secara profesional dan netral;
memerintahkan kepada presiden republik indonesia untuk bersikap imparsial dan netral dalam proses pemungutan suara ulang;
melarang adanya pembagian bansos sebelum dan pada saat pemungutan suara ulang;
memerintahkan kepada komisi pemilihan umum republik indonesia untuk menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemungutan suara ulang sebagai pasangan calon terpilih
setelah perolehan suara masing-masing pasangan calon hasil pemungutan suara ulang pada daerah pemilihan provinsi dki jakarta, provinsi jawa barat, provinsi jawa tengah, provinsi jawa timur, provinsi bali, dan provinsi sumatera utara
ditambahkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari daerah pemilihan selain provinsi dki jakarta, provinsi jawa barat, provinsi jawa tengah, provinsi jawa timur, provinsi bali, dan provinsi sumatera utara;
memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya.
“demikian pendapat berbeda (dissenting opinion) yang saya sampaikan dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2024.
hal ini saya lakukan sebagai wujud tanggung jawab moral dan penilaian profesional (professional judgement) sebagai seorang hakim konstitusi sekaligus sebagai akademisi yang independen
yang memutus sesuai dengan kewenangan serta kemampuan dan kapabilitasnya yang kelak akan dipertanggungjawabkan kehadirat tuhan yme, allah swt, sebagaimana sumpah seorang hakim konstitusi,” tutup arief.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Minggu 7 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan