Tidak Registrasi, Ormas Dianggap Tidak Lagi Aktif

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 24 Apr 2024 - 23:31

RAKOR : Sekda Lebong, H. Mustarani memimpin rakor pembinaan ormas di Lebong. Foto: Muharista Delda/RB--

Tujuannya agar di tahun anggaran 2024, ormas dan LSM yang terdaftar bisa mendapatkan bantuan hibah dan pembinaan.

''Kalau tidak registrasi ulang, kami anggap ormas atau LSM itu tidak aktif,'' kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lebong, M Ikhram.

Selain itu, pentingnya registrasi ulang Ormas ke Kesbangpol sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat.

Termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas.

''Setiap LSM dan Ormas harus memasang papan nama dan lambang organisasi di sekretariatnya,'' terang Ikhram.

Tujuannya semata agar keberadaan Ormas dan LSM itu diketahui secara jelas oleh masyarakat karena belakangan ini semakin banyak Ormas yang abal-abal.

Dimana syarat pendaftaran LSM dan Ormas harus memiliki kepengurusan, memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi dan memiliki sekretariat yang jelas.

''Sekali mendaftar, masa berlakunya sampai lima tahun dan setiap tahunnya LSM dan Ormas tetap harus melakukan registrasi ulang ke Kesbangpol,'' ungkap Ikhram.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si mengingatkan seluruh LSM dan Ormas bekerja sesuai dengan AD dan ART masing-masing.

Peran aktif masyarakat untuk mengawasi setiap kegiatan LSM dan Ormas juga sangat diperlukan guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum.

''Jika masyarakat menemukan adanya indikasi LSM atau Ormas yang keluar dari AD ART, sampaikan ke Kesbangpol,'' tukas Mustarani.

Sesuai data yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lebong, tahun ini ada penambahan 4 Ormas.

Itu artinya secara keseluruhan di Kabupaten Lebong terdaftar 74 Ormas dan 18 LSM.

tidak registrasi, ormas dianggap tidak lagi aktif                            tubei, koranrb.id - seluruh organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (lsm) diminta meregistrasi ulang kepengurusannya. 
tujuannya agar di tahun anggaran 2024, ormas dan lsm yang terdaftar bisa mendapatkan bantuan hibah dan pembinaan. 
''kalau tidak registrasi ulang, kami anggap ormas atau lsm itu tidak aktif,'' kata pelaksana tugas (plt) kepala badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) kabupaten lebong, m ikhram.
baca juga:keputusan rapat dewan gubernur, bi naikkan suku bunga acuan jadi 6,25 persen 
selain itu, pentingnya registrasi ulang ormas ke kesbangpol sudah diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi masyarakat. 
termasuk peraturan menteri dalam negeri nomor 44 tahun 2009 tentang kerja sama departemen dalam negeri dan pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan atau ormas. 
''setiap lsm dan ormas harus memasang papan nama dan lambang organisasi di sekretariatnya,'' terang ikhram.
tujuannya semata agar keberadaan ormas dan lsm itu diketahui secara jelas oleh masyarakat karena belakangan ini semakin banyak ormas yang abal-abal.
baca juga:prapid kasus pungli uji kir minta sp3, ph: cacat formil, salah pasal 
dimana syarat pendaftaran lsm dan ormas harus memiliki kepengurusan, memiliki anggaran dasar (ad) dan anggaran rumah tangga (art) organisasi dan memiliki sekretariat yang jelas. 
''sekali mendaftar, masa berlakunya sampai lima tahun dan setiap tahunnya lsm dan ormas tetap harus melakukan registrasi ulang ke kesbangpol,'' ungkap ikhram.
terpisah, sekretaris daerah (sekda) lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si mengingatkan seluruh lsm dan ormas bekerja sesuai dengan ad dan art masing-masing. 
peran aktif masyarakat untuk mengawasi setiap kegiatan lsm dan ormas juga sangat diperlukan guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum. 
''jika masyarakat menemukan adanya indikasi lsm atau ormas yang keluar dari ad art, sampaikan ke kesbangpol,'' tukas mustarani. 
sesuai data yang ada di badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) kabupaten lebong, tahun ini ada penambahan 4 ormas. 
itu artinya secara keseluruhan di kabupaten lebong terdaftar 74 ormas dan 18 lsm. 
baca juga:hindari kecurangan 16 pks dan ratusan ram sawit, tera ulang timbangan
dalam apbd tahun ini anggaran yang disiapkan untuk ormas dan lsm senilai rp 600 juta. 
namun berapa nilai yang akan diterima masing-masing ormas penerima tergantung dengan realita program kegiatan yang akan dijalankan. 
''yang jelas dana hibah ormas diperuntukan kegiatan yang sifatnya bersinergi dengan pemkab lebong," ungkap mustarani.
diakuinya, gubernur bengkulu, rohidin mersyah sudah menyetujui dana hibah untuk ormas dan lsm sesuai yang dirancang lebong. 
namun dari 92 ormas dan lsm yang ada di lebong, hanya 27 yang mengantongi surat keterangan terdaftar (skt). 
baca juga:aph mesti awasi penerimaan anggota adhoc, kabar suap dan nepotisme
sedangkan teknis pencairan dananya non tunai, yakni dengan cara dana yang digulirkan akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing ormas dan lsm yang disetujui. 
sengaja dilakukan secara non tunai agar lebih memudahkan sistem pengawasannya. namun belum tentu seluruh pengajuan yang masuk diterima. 
kesbangpol tetap melakukan seleksi untuk menentukan layak tidaknya proposal pengajuan dana hibah itu ditindak lanjuti. 
namun realisasinya tetap diprioritaskan kepada ormas dan lsm yang memang sudah mengajukan proposal sejak perumusan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (rapbd) 2022. 
yang jelas hibah hanya bisa diberikan kepada ormas dan lsm yang mengantongi surat keterangan terdaftar (skt). 
untuk nilai hibahnya tergantung cakupan organisasi dan bentuk kegiatan yang direncanakan.
tujuannya agar di tahun anggaran 2024, ormas dan lsm yang terdaftar bisa mendapatkan bantuan hibah dan pembinaan. 
''kalau tidak registrasi ulang, kami anggap ormas atau lsm itu tidak aktif,'' kata pelaksana tugas (plt) kepala badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) kabupaten lebong, m ikhram. 
baca juga:ini permintaan bupati lebong kepada kepala puskesmas untuk lebih ketat awasi 
selain itu, pentingnya registrasi ulang ormas ke kesbangpol sudah diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi masyarakat. 
termasuk peraturan menteri dalam negeri nomor 44 tahun 2009 tentang kerja sama departemen dalam negeri dan pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan atau ormas. 
''setiap lsm dan ormas harus memasang papan nama dan lambang organisasi di sekretariatnya,'' terang ikhram.
tujuannya semata agar keberadaan ormas dan lsm itu diketahui secara jelas oleh masyarakat karena belakangan ini semakin banyak ormas yang abal-abal.
dimana syarat pendaftaran lsm dan ormas harus memiliki kepengurusan, memiliki anggaran dasar (ad) dan anggaran rumah tangga (art) organisasi dan memiliki sekretariat yang jelas. 
''sekali mendaftar, masa berlakunya sampai lima tahun dan setiap tahunnya lsm dan ormas tetap harus melakukan registrasi ulang ke kesbangpol,'' ungkap ikhram.
terpisah, sekretaris daerah (sekda) lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si mengingatkan seluruh lsm dan ormas bekerja sesuai dengan ad dan art masing-masing. 
peran aktif masyarakat untuk mengawasi setiap kegiatan lsm dan ormas juga sangat diperlukan guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum. 
''jika masyarakat menemukan adanya indikasi lsm atau ormas yang keluar dari ad art, sampaikan ke kesbangpol,'' tukas mustarani. 
baca juga:penerima bansos di lebong pasti berkurang, segini jumlahnya
sesuai data yang ada di badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) kabupaten lebong, tahun ini ada penambahan 4 ormas. 
itu artinya secara keseluruhan di kabupaten lebong terdaftar 74 ormas dan 18 lsm. 
dalam apbd tahun ini anggaran yang disiapkan untuk ormas dan lsm senilai rp 600 juta. 
namun berapa nilai yang akan diterima masing-masing ormas penerima tergantung dengan realita program kegiatan yang akan dijalankan. 
''yang jelas dana hibah ormas diperuntukan kegiatan yang sifatnya bersinergi dengan pemkab lebong," ungkap mustarani.
diakuinya, gubernur bengkulu, rohidin mersyah sudah menyetujui dana hibah untuk ormas dan lsm sesuai yang dirancang lebong. 
namun dari 92 ormas dan lsm yang ada di lebong, hanya 27 yang mengantongi surat keterangan terdaftar (skt). 
sedangkan teknis pencairan dananya non tunai, yakni dengan cara dana yang digulirkan akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing ormas dan lsm yang disetujui. 
sengaja dilakukan secara non tunai agar lebih memudahkan sistem pengawasannya. namun belum tentu seluruh pengajuan yang masuk diterima. 
kesbangpol tetap melakukan seleksi untuk menentukan layak tidaknya proposal pengajuan dana hibah itu ditindak lanjuti. 
namun realisasinya tetap diprioritaskan kepada ormas dan lsm yang memang sudah mengajukan proposal sejak perumusan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (rapbd) 2022. 
baca juga:data ulang tambang galian c di lebong, camat diminta proaktif
yang jelas hibah hanya bisa diberikan kepada ormas dan lsm yang mengantongi surat keterangan terdaftar (skt). 
untuk nilai hibahnya tergantung cakupan organisasi dan bentuk kegiatan yang direncanakan.
terpisah, bupati lebong, kopli ansori berharap setiap ormas di kabupaten lebong mampu mandiri dan memberdayakan dirinya sesuai dengan tujuan berdirinya ormas dalam undang-undang ormas. 
termasuk bisa menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan lembaga-lembaga politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik.
''termasuk ikut mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar politik dan aktif dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara,'' demikian kopli.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 25 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan