Undang-undang Baru, Kades Tak Bisa Lagi Pecat Perangkat Desa, Ini Alasannya

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Fazlul Rahman |

Minggu , 28 Apr 2024 - 20:18

Undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kades tak bisa lagi pecat perangkat desa. --

Pemda Bengkulu Utara masih menunggu turunan dari Undang-undang tersebut mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) yang akan dilanjutkan dengan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Saat ini Pemda Bengkulu Utara sudah memiliki Perda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

“Kita masih menunggu turunan dari Undang-undang untuk mengetahui teknis pelaksanaan undang-undang tersbeut,” terangnya.

Setelah adanya turunan dari Undang-undang, Pemda Bengkulu Utara akan kembali melakukan menyusun Perda.

Termasuk terkait syarat menjadi perangkat desa sesuai yang datur dalam undang-undang.

Pemberhentian tetap bisa dilakukan namun harus melalui proses panjang.

Pemberhentian juga hanya bisa dilakukan oleh Bupati jika memang perangkat desa diangkat oleh Bupati.

“Hal positifnya tentu sudah tidak ada lagi polemik di desa terkait pemberhentian perangkat desa seperti yang terjadi saat 2022 lalu di Bengkulu Utara,” terang Rahmat.

Sekadar mengetahui, pelaksanaan perekrutan perangkat desa akan dilaksanakan setelah kades dengan masa jabatan baru diangkat.

Perangkat desa akan diangkat untuk masa kerja selama 8 tahun.

Selama masa tugas 8 tahun tersebut kepala desa bisa melakukan rotasi atas izin Bupati.

Perangkat desa akan habis masa kerjanya sesuai dengan tanggal berakhirnya Surat Keputusan pengangkatan.

undang-undang baru, kades tak bisa lagi pecat perangkat desa, ini alasannya                             argamakmur, koranrb.id – dengan adanya undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kepala desa tak lagi bisa melakukan pemberhentian kepala desa. 
dengan adanya undang-undang baru tersebut, perangkat desa akan diangkat oleh bupati atau kepala daerah.
sehingga perangkat desa akan sama dengan kepala desa dimana mereka sama-sama diangkat oleh surat keputusan kepala daerah.
sehingga kepala desa tidak bisa melakukan pemberhentian pada perangkat desa seperti yang terjadi beberapa tahun belakangan.
baca juga:gratis! ayo nobar timnas indonesia u-23 di graha pena rb, gelaran rbtv dan rb 
perekrutan perangkat desa juga tidak akan dilakukan langsung oleh kepala desa. 
meskipun dilakukan oleh desa, perekrutan perangkat desa akan dilakukan oleh pemerintah daerah. 
kepala desa hanya mengirimkan nama-nama peserta yang akan mengikuti seleksi tersebut. 
selanjutnya seleksi dilakukan oleh pemerintah daerah hingga mengangkat dan melakukan pelantikan. 
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten bengkulu utara rahmat hidayat, s.stp, m.si menerangkan jika bukan hanya kepala desa yang dilantik dengan masa bhakti. 
baca juga:harga emas antam naik, termurah dibanderol rp728.000 
namun perangkat desa juga kaan dilantik dengan masa bhakti. 
sehingga perangkat desa juga akan dilantik dan diangkat selama 8 tahun layaknya kepala desa. 
“sehingga masa bhakti kepala desa dan perangkat desa sama dan sama-sama diangkat oleh surat keputusan bupati,” terangnya. 
pemda bengkulu utara masih menunggu turunan dari undang-undang tersebut mulai dari peraturan pemerintah (pp) yang akan dilanjutkan dengan pembentukan peraturan daerah dan peraturan bupati. 
baca juga:tol bengkulu akan jadi tol terpanjang ke-6 di indonesia, ini 10 tol terpanjang di indonesia 
saat ini pemda bengkulu utara sudah memiliki perda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
“kita masih menunggu turunan dari undang-undang untuk mengetahui teknis pelaksanaan undang-undang tersbeut,” terangnya.  
setelah adanya turunan dari undang-undang, pemda bengkulu utara akan kembali melakukan menyusun perda. 
termasuk terkait syarat menjadi perangkat desa sesuai yang datur dalam undang-undang. 
baca juga:cek tanggal kadaluarsa ban anda, ini bahayanya jika tetap digunakan 
pemberhentian tetap bisa dilakukan namun harus melalui proses panjang. 
pemberhentian juga hanya bisa dilakukan oleh bupati jika memang perangkat desa diangkat oleh bupati.
“hal positifnya tentu sudah tidak ada lagi polemik di desa terkait pemberhentian perangkat desa seperti yang terjadi saat 2022 lalu di bengkulu utara,” terang rahmat. 
sekadar mengetahui, pelaksanaan perekrutan perangkat desa akan dilaksanakan setelah kades dengan masa jabatan baru diangkat. 
baca juga:semifinal piala asia u23 2024: ini 7 fakta mengerikan uzbekistan buat timnas u23, nomor 2 bukan kaleng-kaleng
perangkat desa akan diangkat untuk masa kerja selama 8 tahun. 
selama masa tugas 8 tahun tersebut kepala desa bisa melakukan rotasi atas izin bupati. 
perangkat desa akan habis masa kerjanya sesuai dengan tanggal berakhirnya surat keputusan pengangkatan. 
setelah akhir masa tugas, bukan hanya kepala desa, namun perangkat desa dan badan permusyawaratan desa (bpd) akan mendapatkan uang pesangon atau yang disebut uang purna bhakti. 
baca juga:layaknya di arab, idul adha di daerah ini lebih ramai dibanding idul fitri, berikut tradisi uniknya 
jumlahnya adalah satu tahun gaji atau sesuai dengan kemampuan daerah. 
ia menilai undang-undang baru ini makin meningkatkan kesejahteraan kepala dan perangkat desa, juga bpd. 
maka ia berharap bukan hanya kepala desa yang bisa meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pembangunan di tingkat desa. 
namun perangakat desa harus bisa mendorong kemampuannya agar bisa memenuhi kebutuhan pemerintahan di desa. 
baca juga:wajib diketahui, ini 10 manfaat jeruk peras hangat yang jarang diketahui 
“jangan ada lagi perangkat desa yang malas-malasan apalagi tidak bisa bekerja dengan sistem it yang saat ini sudah dijalankan di bengkulu utara. sehingga bisa melakukan percepatan pembangunan desa,” pungkas rahmat. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu Senin, 23 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan