Mutasi dan Pelantikan Jelang Pilkada Diperbolehkan, Asalkan Syarat Ini Terpenuhi! Berikut Penjelasan BKN

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Fazlul Rahman |

Sabtu , 04 May 2024 - 12:25

Mutasi dan Pelantikan Jelang Pilkada Diperbolehkan, Asalkan Syarat Ini Terpenuhi! Berikut Penjelasan BKN. (Foto: Jeri Yasprianto/koranrb.id)--

“Pada intinya kita akan berproses. Tentu kita tidak akan membiarkan posisi jabatan eselon III mengalami kekosongan yang cukup lama dan akan segera kita isi apabila semua adminitrasi sudah selesai,” tegasnya.

Sekda menegaskan Pemkab Bengkulu Tengah pada intinya ingin semuanya cepat.

Namun karena semuanya harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka pihaknya harus bersabar hingga semua adminitrasi selesai.

“Contoh pelantikan eselon II ini, semua adminitrasi selesai baru kemarin siang, pagi ini sudah kita lantik. Jadi kita tidak ada menunda-nunda pelantikan apabila semua adminitrasi sudah selesai,” bebernya.

Untuk diketahui, Tujuh pejabat eselon II yanf baru dilantik tterdiri dari, Febrian Fathillah sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Febrian sebelumnya Kabid Bina Marga di Dinas PUPR.

Harmen Junaidi dilantik sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sebelumnya Harmen Kabid Cipta Karya di Dinas PUPR.

Watiullah dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos). Sebelumnya Watiullah menjabat Kabag Kesra Pemkab Bengkulu Tengah.

Marhalim sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Sebelumnya Marhalim menjabat sebagai Sekretaris Dinas Soosial.

Barti Hasibuan sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Kesehatan). Sebelumnya Bari menjabat sebagai Sekretaris Dinkes.

Andi Erzantara sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesabngpol). Andi sebelumnya menjabat sebagai Kabag UKPBJ Pemkab Bengkulu Tengah.

Helmi Yuliandri sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP). Sebelumnya Helmi pejabat eselon III Pemprov Bengkulu. (*)

mutasi dan pelantikan jelang pilkada diperbolehkan, asalkan syarat ini terpenuhi! berikut penjelasan bkn                            benteng, koranrb.id - kementerian dalam negeri (kemendagri) sudah melarang kepala daerah melakukan mutasi atau pelantikan di pemerintahan. 
bahkan banyak orang bertanya-tanya terkait langkah pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu tengah yang melakukan pelantikan pejabat eselon ii pada hari jumat kemarin 3 mei 2024.
kepala kantor regional vii badan kepegawaian negara (bkn) palembang, margi prayitno menjelaskan, memang pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan terkait larangan mutasi ataupun pelantikan pejabat dilingkungan pemerintah daerah (pemda) baik itu provinsi maupun kabupaten/kota.
namun pelantikan dan mutasi tetap bisa dilaksanakan apabila pemda mendapatkan surat izin melaksanakan pelantikan dari kemendagri.
baca juga:asn 'menjerit' pembayaran tpp semakin lamban, kritisi mutasi pejabat jadi alasan 
namun apabila pelantikan dan mutasi dilaksanakan tanpa ada izin dari kemendagri itu dilarang dan tidak boleh.
“kalau ada izin dari kemendagri boleh untuk melaksanakan mutasi dan pelantikan. namun apabila tidak ada izin, maka di larang dan melanggar aturan yang berlaku,” tegasnya .
jadi dengan demikian, baik itu kepala daerah defenitif maupun kepala daerah yang dijabat oleh penjabat tidak diperbolehkan melaksanakan mutasi ataupun pelantikan, terkecuali mendapatkan izin.
sementara itu, setelah melaksanakan pelantikan pejabat eselon ii, pemkab bengkulu tengah saat ini sedang menyusun terkait rencana pelaksanaan mutasi pejabat eselon iii. 
baca juga:mutasi perwira di polda bengkulu, diminta segera beradaptasi di tempat tugas yang baru 
sebelumnya, sekretaris daerah (sekda) kabupaten bengkulu tengah, drs. rachmat riyanto, st, m.ap mengatakan, ia bersama badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) dan baperjakat akan mendata posisi jabatan eselon iii mana saja yang kosong.
selain ada 7 pejabat eselon iii yang promosi ke eselon ii, diketahui jika ada juga beberapa posisi pejabat eselon iii yang sudah lama kosong karena pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun.
kemudian setelah di data, barulah pihaknya akan mengisi posisi jabatan eselon iii tersebut dengan sumber daya manusia (sdm) yang ada di kabupaten bengkulu tengah.
namun untuk melaksanakan mutasi/promosi ini pemkab bengkulu tengah harus izin terlebih dahulu kepada komisi aparatur sipil negara (kasn), badan kepagawaian negara (bkn) dan kementerian dalam negeri (kemendagri).
baca juga: mutasi pejabat kepahiang terganjal aturan? ini penjelasannya
“pada intinya kita akan berproses. tentu kita tidak akan membiarkan posisi jabatan eselon iii mengalami kekosongan yang cukup lama dan akan segera kita isi apabila semua adminitrasi sudah selesai,” tegasnya.
sekda menegaskan pemkab bengkulu tengah pada intinya ingin semuanya cepat.
namun karena semuanya harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka pihaknya harus bersabar hingga semua adminitrasi selesai.
“contoh pelantikan eselon ii ini, semua adminitrasi selesai baru kemarin siang, pagi ini sudah kita lantik. jadi kita tidak ada menunda-nunda pelantikan apabila semua adminitrasi sudah selesai,” bebernya.
baca juga:mutasi 139 asn di pemkab rejang lebong bergulir ke ranah hukum
untuk diketahui, tujuh pejabat eselon ii yanf baru dilantik tterdiri dari, febrian fathillah sebagai kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr).
febrian sebelumnya kabid bina marga di dinas pupr. 
harmen junaidi dilantik sebagai kepala badan penanggulangan bencana daerah (bpbd). sebelumnya harmen kabid cipta karya di dinas pupr. 
watiullah dilantik sebagai kepala dinas sosial (dinsos). sebelumnya watiullah menjabat kabag kesra pemkab bengkulu tengah.
baca juga:polemik mutasi terus bergulir, asn ancam bawa ke ranah hukum
marhalim sebagai kepala dinas pemadam kebakaran. sebelumnya marhalim menjabat sebagai sekretaris dinas soosial. 
barti hasibuan sebagai kepala dinas kesehatan (kesehatan). sebelumnya bari menjabat sebagai sekretaris dinkes. 
andi erzantara sebagai kepala badan kesatuan bangsa dan politik (kesabngpol). andi sebelumnya menjabat sebagai kabag ukpbj pemkab bengkulu tengah. 
helmi yuliandri sebagai kepala dinas ketahanan pangan dan perikanan (dkpp). sebelumnya helmi pejabat eselon iii pemprov bengkulu. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu Senin, 25 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan