Satu Tsk Titip Rp20 Juta, Telusuri Aliran KN Rp4,8 Miliar RSUD Mukomuko

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 05 May 2024 - 22:45

JUMPA PERS: Kejari Mukomuko saat menjelaskan peran 7 tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan RSUD Mukomuko beberapa waktu lalu. FIRMANSYAH/RB--

Selain itu, terhadap 7 tersangka sudah memasuki masa perpanjangan tahanan kedua selama 40 hari dan telah berjalan kurang lebih 20 hari.

Setelah sebelumnya dilakukan penahanan selam 20 hari, dalam proses perpanjangan penahanan 7 tersangka masih dititipkan di Polres Mukomuko.

“Penahaanan 7 tersangka memasuki masa perpanjangan kedua, sebelum nantinya kita limpahkan perkaran ini kepengadilan. Secepatnya berkas dari 7 tersangka akan kita rampungkan,” ujarnya.

Sebelumnya juga penyidik sudah melakukaan pemanggilan saksi-saksi berkaitan dengan perkara ini untuk pencocokan kembali keterangannya.

Setelah pemanggilan saksi tersebut, penyidik juga kembali memeriksa para tersangka untuk melengkapi berkas perkara sebelum pelimpahan tahap pertama ke pengadilan Tipikor Bengkulu.

”Dalam satu minggu bisa puluhan saksi yang kita lakukan pemanggilan kembali untuk melengkapi keterangan sebelumnya. Selain itu juga karena beberapa saksi ini posisinya jauh, maka harus dilakukan penyesuaian jadwal pemeriksaan,” katanya.

Dijelaskan Agung, 7 tersangka terus diperiksa kembali untuk melengkapi berkas menjelang penyerahan ke pengadilan.

Sedangkan untuk penyerahan tersangka ke Lapas atau tahanan pengadilan, menunggu berkas dinyatakan lengkap hingga ditetapkan jadwal sidang oleh pengadilan.

”Setelah pengadilan menetapkan jadwal sidang, selanjutnya tersangka kita bawa ke Bengkulu, dan titipkan di Lapas Malabro,” ujarnya.

Agung sebelumnya juga menyampaikan, dugaan korupsi penggelolaan keuangan RSUD Mukomuko yang telah ditetapkan 7 tersangka dan telah ditahan.

Berdasarkan bocoran pengakuan para tersangka ketika diperiksa penyidik. Dari KN tersebut ada dana non budgeter.

Hanya saja aliran dana yang non budgeter tidak disebutkan. Agung juga menjelaskan, dana non budgeter itu diambil dari sejumlah transaksi keuangan atau belanja yang dilakukan pihak manajemen RSUD Mukomuko.

“Modus operandi tersangka, kira-kira setiap pencairan, menurut pengakuan mereka, itu menyisikan sisikan 3,5 persen. Dan Itu digunakan untuk non budgeter.

satu tsk titip rp20 juta, telusuri aliran kn rp4,8 miliar rsud mukomuko                            koranrb.id – jaksa kejaksaan negeri (kejari) mukomuko terus melengkapi berkas perkara tujuh tersangka yang terseret dugaan korupsi pengelolaan keuangan rumah sakit umum daerah (rsud) mukomuko dari tahun 2016 sampai  2021.
ketujuh tersangka yakni, mantan direktur 2016 – 2020, dr tugur anjas, mantan bendahara pengeluaran blud 2016-2019, andi fitriadi, mantan kabid pelayanan medis 2017-202,
harnovi, mantan perbandaharan verifikasi keuangan 2016-2021, khalik, bendahara pengeluaran blud 2020-2021, joni mesra, mantan dan mantan kabid keuangan 2016-2018, herman.
kerugian negara (kn) yang timbul dalam dugaan kasus ini mencapai rp4,8 miliar lebih. 
baca juga:2 bandar tertangkap, 10 paket sabu diamankan polres bengkulu utara, ini kronologisnya
baca juga:ancamanan 15 tahun penjara menanti dua tersangka warga lebong ini, begini kasusnya 
di sisi lain, kejari mukomuko juga melakukan penelusuran sset (asset tracing)  untuk mengetahui kemana aliran kn tersebut.
sedangkan untuk yang menitipkan uang kn ke kejari mukomuko baru satu tersangka dengan besaran rp20 juta atas nama herman mantan kabid keuangan 2016-2018.
“kami terus mencari tahu kemana aliran kn tersebut. selain itu juga untuk kn yang statusnya dititipkan ke kejaksaan, dari tujuh tersangka baru satu orang,” kata kepala kejari (kajari) mukomuko rudi iskandar sh,mh melalui kasi pidsus, agung malik rahman hakim sh, mh. 
agung menambahkan, penelusuran aset oleh penyidik kejari mukomuko dengan meminta data ke kantor pertanahan (kantah) atr/bpn, bank dan uptd samsat mukomuko.
baca juga:tambang pasir lubuk penyamun kepahiang ditutup, warga inginkan secara permanen
baca juga:bayi perempuan terlantar “menghilang” dinsos seluma kebingungan 
untuk mengetahui aset-aset yang dimiliki atas nama tujuh tersangka itu. langkah ini penting dilakukan jika memang nantinya akan dilakukan penyitaan aset dari 7 tersangka.
“sebelum libur telah kita lakukan tracking aset dan sesudah libur lebaran kita lanjutkan kembali, termasuk melengkapi berkas dari 7 tersangka,” katanya.
selain itu, terhadap 7 tersangka sudah memasuki masa perpanjangan tahanan kedua selama 40 hari dan telah berjalan kurang lebih 20 hari. 
setelah sebelumnya dilakukan penahanan selam 20 hari, dalam proses perpanjangan penahanan 7 tersangka masih dititipkan di polres mukomuko.
baca juga: pekan depan 12 terdakwa korupsi btt seluma dituntut
baca juga:digugat caleg, kpu sampaikan pembelaan resmi ke pn kepahiang 
“penahaanan 7 tersangka memasuki masa perpanjangan kedua,  sebelum nantinya kita limpahkan perkaran ini kepengadilan. secepatnya berkas dari 7 tersangka akan kita rampungkan,” ujarnya.
sebelumnya juga penyidik sudah melakukaan pemanggilan saksi-saksi berkaitan dengan perkara ini untuk pencocokan kembali keterangannya. 
setelah pemanggilan saksi tersebut, penyidik juga kembali memeriksa para tersangka untuk melengkapi berkas perkara sebelum pelimpahan tahap pertama ke pengadilan tipikor bengkulu.
”dalam satu minggu bisa puluhan saksi yang kita lakukan pemanggilan kembali untuk melengkapi keterangan sebelumnya. selain itu juga karena beberapa saksi ini posisinya jauh, maka harus dilakukan penyesuaian jadwal pemeriksaan,” katanya. 
dijelaskan agung, 7 tersangka terus diperiksa kembali untuk melengkapi berkas menjelang penyerahan ke pengadilan.
sedangkan untuk penyerahan tersangka ke lapas atau tahanan pengadilan, menunggu berkas dinyatakan lengkap hingga ditetapkan jadwal sidang oleh pengadilan.
”setelah pengadilan menetapkan jadwal sidang, selanjutnya tersangka kita bawa ke bengkulu, dan titipkan di lapas malabro,” ujarnya.
agung sebelumnya juga menyampaikan, dugaan korupsi penggelolaan keuangan rsud mukomuko yang telah ditetapkan 7 tersangka dan telah ditahan. 
berdasarkan bocoran pengakuan para tersangka ketika diperiksa penyidik. dari kn tersebut ada dana non budgeter. 
hanya saja aliran dana yang non budgeter tidak disebutkan. agung juga menjelaskan, dana non budgeter itu diambil dari sejumlah transaksi keuangan atau belanja yang dilakukan pihak manajemen rsud mukomuko.
“modus operandi tersangka, kira-kira setiap pencairan, menurut pengakuan mereka, itu menyisikan sisikan 3,5 persen. dan itu digunakan untuk non budgeter.
ini sebenarnya materi penyidik dipersidangan nantinya, saya hanya bisa bocorkan sedikit.
jadi tidak terlalu saya lebarkan lebih jauh. yang jelas para tersangka mengaku ada menyisikan uang 3,5 persen setiap pencairan,” bebernya. 
ia juga menyampaikan potensi adanya tersangka tambahan dalam dugaan korupsi rsud mukomuko bisa saja terjadi. pasalnya  saat ini masih pengembangan perkara. 
jika terungkap fakta-fakta baru dalam persidangan yang melibatkan pihak lain dan memenuhi dua alat bukti cukup, maka penyidik akan menetapkan tersangka baru.
“kalau potensi atau bakal ada tersangka lainnya, kemungkinan ada. jika nanti dalam pengembangan ada yang mengungkapkan pihak lain dan cukup dua alat bukti maka sudah pasti kita tetapkan tersangka tambahan,” tandasnya.  
untuk diketahui, dalam kasus dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian negara dari tahun 2016 hingga tahun 2021 sebanyak rp4,8 miliar lebih ini setelah dihitung oleh tim auditor kejati bengkulu. 
rinciannya tahun 2016 kn  mencapai rp892,6 juta lebih. tahun 2017 rp 901.1 juta lebih, tahun 2018 rp 1,1 miliar lebih, tahun 2019 rp 1,3 miliar lebih, tahun 2020 rp 198.6 juta lebih dan tahun 2021 sebesar rp 285.6 juta lebih. 
dengan total kn selama enam tahun tersebut sebesar rp 4.841.952.577. 
modus yang dilakukan tersangka, melakukan belanja yang tidak dilaksanakan (fiktif), belanja pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran, mark up dan belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti spj.
untuk diketahui, berdasarkan hasil audit yang dilakukan tim auditor kejati bengkulu. bahwa  kn yang ditimbulkan dari perkara ini mencapai rp4.841.952.577 dalam kurun waktu 6 tahun dari 2016 ke 2021. 
kn terbesar terjadi dari 2016 sampai dengan 2019. sementara tahun 2020 dan tahun 2021 relatif lebih kecil. 
rincian kerugian negara sesuai dengan pers realese kejari mukomuko, yaitu 2016 sebesar rp892.667.242.kn 2017 sebesar rp901.161.017.kn 2018 naik hingga menjadi rp1.178.081.344. 
setelah itu pada 2019 kn kembali naik  mencapai rp1.385.986.661, dan merupakan yang terbesar. 
sedangkan tahun 2020 dan 2021 angka kn berkurang rp198.386.241 pada tahun 2020 dan pada 2021 kn menjadi rp285.670.122.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 6 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan