Masuki Pilwakot 2024, Pj Sekda Kota Bengkulu Tekankan Netralitas ASN dan RT/RW

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 05 May 2024 - 23:09

Masuki Pilwakot 2024, Pj Sekda Kota Bengkulu Tekankan Netralitas ASN dan RT/RW--Abdi/RB

KORANRB.ID – Masuki Pemilihan Walikota (Pilwakot) Bengkulu, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bengkulu, Ir. Eka Reka Rino akan minta Aparatur Sipil Negara (ASN) serta RT/RW untuk menjaga netralitas.

Diketahui, netralitas ASN serta RT/RW tuai sorotan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu.

Berdasarkan data rekap penanganan pelanggaran yang dirangkum oleh Badan Pengawas pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bengkulu.

Total terdapat 2 pelanggaran netralitas ASN yang telah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Serta 1 dugaan netralitas ketua RT di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu yang berujung direkomendasikan ke Kecamatan.

“ASN harus tetap netral, sama seperti 14 Februari lalu kita menekankan untuk netral, kali ini pun kita akan tekankan kembali,” ungkap Reka Rino.

Sekda Kota mengungkapkan, perlunya penekanan terhadap ASN dan RT/RW terkait netralitas dikarenakan hal tersebut merupakan pelanggaran dalam gelaran demokrasi.

“Ini sangat perlu ditekankan ke depannya,” tegas Reka Rino.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Kordiv PPPS) Bawaslu Kota Bengkulu, Ahmad Maskuri.

Ia menerangkan pelanggaran terkhususnya netralitas ASN menjadi sorotan Bawaslu.

masuki pilwakot 2024, pj sekda kota bengkulu tekankan netralitas asn dan rt/rw                            koranrb.id – masuki pemilihan walikota (pilwakot) bengkulu, pj sekretaris daerah (sekda) kota bengkulu, ir. eka reka rino akan minta aparatur sipil negara (asn) serta rt/rw untuk menjaga netralitas.
diketahui, netralitas asn serta rt/rw tuai sorotan pada pemilihan umum (pemilu) 2024 lalu.
berdasarkan data rekap penanganan pelanggaran yang dirangkum oleh badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kota bengkulu.
total terdapat 2 pelanggaran netralitas asn yang telah direkomendasikan ke komisi aparatur sipil negara (kasn).
baca juga:meriani maju pilgub atau pilwakot bengkulu
baca juga:pilwakot bengkulu 2024, suhartono ikut penjaringan perindo
serta 1 dugaan netralitas ketua rt di kecamatan kampung melayu, kota bengkulu yang berujung direkomendasikan ke kecamatan.
“asn harus tetap netral, sama seperti 14 februari lalu kita menekankan untuk netral, kali ini pun kita akan tekankan kembali,” ungkap reka rino.
sekda kota mengungkapkan, perlunya penekanan terhadap asn dan rt/rw terkait netralitas dikarenakan hal tersebut merupakan pelanggaran dalam gelaran demokrasi.
“ini sangat perlu ditekankan ke depannya,” tegas reka rino.
baca juga:ambil formulir di partai gerindra, m saleh maju pilwakot bengkulu 
baca juga:maju pilwakot bengkulu, benny suharto ikut penjaringan partai hanura 
sementara itu, koordinator divisi penanganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa (kordiv ppps) bawaslu kota bengkulu, ahmad maskuri. 
ia menerangkan pelanggaran terkhususnya netralitas asn menjadi sorotan bawaslu.
padahal asn sudah ditegaskan harus bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis.
“kita akan menindak tegas asn, rt/rw yang kedapatan tidak netral,” sampai ahmad.
baca juga:bahas pilwakot bengkulu 2024, pdi perjuangan bocorkan komunikasi kopli ansori
baca juga:sefty yuslina semakin mantap maju pilwakot bengkulu
ahmad menerangkan aturan netralitas asn tersebut diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 15 tahun 2023.
pasal 74 ayat (1) berbunyi, pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat sturktural, pejabat fungsional, dan asn dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
kemudian dalam ayat (2) pasal 74 disebutkan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
selain itu, dalam pasal 72 pkpu nomor 15 tahun 2023, juga diatur soal kampanye yang tidak boleh melibatkan aparatur sipil negara.
baca juga:bupati lebong kopli optimis diusung pan di pilwakot bengkulu 
baca juga:tantang pan di pilwakot bengkulu 2024, golkar buka komunikasi dengan nasdem
dimana dalam ayat (4) disebutkan 'pelaksanaan kampanye pemilu dan/atau tim kamapanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan: huruf (f) aparatur sipil.
“dari pkpu saja sudah melanggar belum aturan lain, jadi pelanggaran netralitas ini sangat banyak regulasi yang mengatur,” ungkap ahmad. (afa)