Bahan LKPj, DPRD Bengkulu Utara Bentuk Pansus Bedah Keberhasilan Program 2023

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 06 May 2024 - 21:45

DPRD Bengkulu Utara bentuk pansus bedah keberhasilan program 2023 --shandy/rb

Namun apakah hal yang menjadi target pemerintah dalam pembangunan juga tercapai sesuai dengan target awal pembahasan antara pemerintah dan DPRD.

“Karena setiap pembahasan APBD kita ingin mengetahui apa target yang akan dicapai dengan pelaksanaan program, maka dalam pembahasan Raperda LKPj ini dewan ingin mendengar terkait target-target tersebut,” terangnya.

Saat ini pemerintah daerah Bengkulu Utara masih dihadapkan dengan keterbatasan anggaran.

Saat ini anggaran APBD Bengkulu Utara hanya sekitar Rp 1,3 Triliun.

Itupun dana APBD mayoritas diserap oleh belanja wajib seperti belanja pegawai dan belanja dana desa.

Disamping itu ada kewajiban belanja pendidikan dan kesehatan yang persentase besarannya sudah ditentukan pemerintah pusat.

Sedangkan pemerintah Bengkulu Utara masih memiliki beban aspirasi pembangunan yang sangat besar, terutama pembangunan fisik.

“Sedangkan beban pembangunan fisik tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit,” terangnya.

Maka DPRD Bengkulu Utara menginginkan semua program yang dianggarkan dalam APBD terlaksana dengan baik.

Tak hanya itu pelaksanaan program yang baik bukan hanya terkait pelaksanaan fisik yang sesuai dengan kontrak.

bahan lkpj, dprd bengkulu utara bentuk pansus bedah keberhasilan program 2023                             koranrb.id – dprd bengkulu utara sudah menerima rencana peraturan daerah tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) pelaksanaan apbd bengkulu utara tahun 2023. 
penyerahan raperda lpkpj apbd 2023 tersebut diserahkan wakil bupati bengkulu utara arie septia adinata, se, m.ap dalam paripurna yang dipimpin oleh ketua dprd bengkulu utara sonti bakara, sh. 
sonti bakara menerangkan jikapasca menerima nota raperda tersebut, dprd bengkulu utara langsung melakukan rapat internal. 
rapat internal ini dihadiri oleh internal dprd untuk menentukan langsung dalam pembahasan raperda laporan keterangan pertanggungjawaban tersebut.
baca juga:dprd bengkulu utara siap dukung pemerintahan bersih pertahankan wtp'
baca juga:bakal calon bupati bengkulu utara jalur independen datangi kpu, tanya syarat pendaftaran
dprd bengkulu utara memutuskan jika dprd bengkulu utara memutuskan membentuk panitia khusus yang membahas lkpj tersebut. 
“pansus yang dibentuk tersebut terdiri dari masing-masing fraksi dprd,” terangnya.  
pansius tersebut yang akan melakukan pembahasan atas raperda yang sudah diserahkan pemda bengkulu utara tersebut.
salah satu agenda panitia khusus tersebut adalah melakukan rapat dengar pendapat dengan masing-masing organisasi perangkat daerah terkait pelaksanaan anggaran. 
baca juga: dikenal dari keluarga pengusaha sukses, segini harta arie septia adinata, bakal cabup bengkulu utara 
baca juga:kementerian pupr paparkan progres pembangunan pasar purwodadi bengkulu utara
“dalam rapat dengar pendapat tersebut pansus akan mendalami belanja anggaran yang sudah dilakukan tersebut,” terangnya. 
ia menerangkan yang terpenting yang ingin diketahui dprd bukan hanya apakah program yang sudah tertuang dalam buku apbd tersebut benar-benar tuntas dilaksanakan. 
namun apakah hal yang menjadi target pemerintah dalam pembangunan juga tercapai sesuai dengan target awal pembahasan antara pemerintah dan dprd. 
“karena setiap pembahasan apbd kita ingin mengetahui apa target yang akan dicapai dengan pelaksanaan program, maka dalam pembahasan raperda lkpj ini dewan ingin mendengar terkait target-target tersebut,” terangnya. 
baca juga:naik lagi, bengkulu utara targetkan rp3 triliun investasi tahun ini, ini sektor tertinggi 
baca juga:naik lagi, bengkulu utara targetkan rp3 triliun investasi tahun ini, ini sektor tertinggi 
saat ini pemerintah daerah bengkulu utara masih dihadapkan dengan keterbatasan anggaran.
saat ini anggaran apbd bengkulu utara hanya sekitar rp 1,3 triliun. 
itupun dana apbd mayoritas diserap oleh belanja wajib seperti belanja pegawai dan belanja dana desa. 
disamping itu ada kewajiban belanja pendidikan dan kesehatan yang persentase besarannya sudah ditentukan pemerintah pusat.
baca juga:gawat, harga tbs kelapa sawit mulai turun lagi, pupuk jadi masalah petani di bengkulu utara
baca juga:kinerja kepsek dipantau melalui aplikasi platform merdeka belajar
sedangkan pemerintah bengkulu utara masih memiliki beban aspirasi pembangunan yang sangat besar, terutama pembangunan fisik. 
“sedangkan beban pembangunan fisik tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit,” terangnya. 
maka dprd bengkulu utara menginginkan semua program yang dianggarkan dalam apbd terlaksana dengan baik. 
tak hanya itu pelaksanaan program yang baik bukan hanya terkait pelaksanaan fisik yang sesuai dengan kontrak. 
baca juga:10 desa di bengkulu utara ajukan pencairan dana desa tahap ii 
baca juga:2 bandar tertangkap, 10 paket sabu diamankan polres bengkulu utara, ini kronologisnya
namun juga pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan yang sudah dikeluarkan. 
“sehingga jangan sampai pelaksanaan anggaran justru menyisakan masalah yang berdampak buruk bagi nama baik daerah,” terangnya.
selain jika, jika pelaksanaan program tidak terlaksana dengan baik atau bahkan tidak terlaksana, hal ini juga akan berdampak kerugian pada masyarakat. 
apalagi program yang sudah dianggarkan dalam satu tahun anggaran tidak mungkin dianggarkan kembali pada tahun berikutnya. 
baca juga:ending barang sitaan jaksa bengkulu utara dari penyidikan 2 kasus korupsi, ini kemungkinannya
“maka pansus nantinya akan membedah, karena dampak dari terlaksana atau tidaknya apbd secara maksimal tersebut langsung pada masyarakat,” terangnya. 
saat ini tahapan pembahasan rapewrda lkpj tersebut masih berjalan di tangan panitia khusus. 
nantinya pansus yang sudah dibentuk oleh dprd bengkulu utara akan melakukan rapat internal dan melaporkan hasil pansus tersebut pada anggota dan pimpinan dprd.  barulah dari hasil pansus tersebut dprd akan membuat kesimpulan yang dibacakan dalam paripurna akhir pembahasan raperda lkpj. 
“saat ini dprd masih dalam pembahasan antara pansus dengan opd-opd terkait,” terangnya.  
ditambahkannya, dprd tidak bisa menerima atau menolak laporan keterangan pertanggungjawaban tersebut. 
namun dprd berhak memberikan catatan-catatan atas pelaksanaan apbd tahun 2023 berdasarkan hasil pembahasan pansus. 
catatan tersebut bisa dalam bentuk catatan secara umum kinerja pemda bengkulu utara sepanjang pelaksanaan tahun anggaran 2023. 
atau catatan khusus pada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan program apbd tersebut.  “catatan tersebut kita minta ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan dprd akan mempertanyakan jika tidak ada tindak lanjut dari pemerintah daerah,” pungkas sonti. (qia/adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 7 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan