Rokok Menjadi Masalah Kesehatan dan Awal Kemiskinan, Sekda Ajak Warga Berhenti Merokok

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Sumarlin |

Senin , 06 May 2024 - 22:33

TANPA ROKOK: Kantor Bupati Bengkulu Selatan di Padang Panjang akan bebas dari asap rokok.-foto: rio/koranrb.id-

rokok menjadi masalah kesehatan dan awal kemiskinan, sekda ajak warga berhenti merokok                            koranrb.id - sekretaris daerah (sekda) kabupaten bengkulu selatan (bs) sukarni dunip menyebut merokok adalah masalah kesehatan dan kemiskinan di kabupaten bengkulu selatan. untuk itu ia mengajak masyarakat berhenti merokok.
salah satu visi kabupaten bengkulu selatan menciptakan masyarakat yang sehat.
namun fakta di lapangan masih banyak warga bengkulu selatan belum menerapkan pola hidup sehat.
salah satunya masih banyak yang merokok.
sekda mengungkapkan, dalam dunia kesehatan rokok jelas dapat mengganggu kesehatan.
baca juga:200 tahun traktat london, gubernur: pembangunan infrastruktur, posisikan bengkulu sebagai wilayah strategis 
bukan hanya masalah kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh rokok.
masalah kemiskinan, diungkapkannya, banyak terjadi karena kecanduan merokok.
apalagi saat ini harga rokok semakin tinggi dan lapangan pekerjaan sangat sedikit.
hal inilah menurut sekda yang menyebabkan orang banyak miskin.
"selain masalah kesehatan merokok memiskinan diri. sering mengeluh tidak punya uang. inilah yang memiskinan diri," kata sekda.
oleh sebab itu pemerintah daerah kembali mengingatkan masyarakat untuk berhenti merokok.
apalagi dikawasan publik rumah sakit, sekolah, tempat ibadah dan lainnya.
baca juga:lumayan, ini besaran gaji ppk pilkada serentak 2024, yakin gak mau daftar?
kepada opd se kabupaten bengkulu selatan, sekda berharap tidak bosan mengingatkan masyarakat masalah kesehatan.
"inilah bagian kita saling mengingatkan. mungkin satpol pp, dinkes sosialisasi. jangan alasan tidak punya kegiatan. sebenarnya inilah inovasi," ujar sekda.
khusus untuk perokok, kenali tempat-tempat berikut yang dilarang oleh pemkab bengkulu selatan.
hal ini telah diatur berdasarkan peraturan daerah (perda) nomor 02 tahun 2017.
kawasan tanpa rokok (ktr) di bengkulu selatan yakni tempat pelayanan kesehatan, sekolah, tempat ibadah dan angkutan umum.
dan terbaru, kawasan kantor bupati menjadi ktr.
bahkan tim penilaian advokasi ktr bengkulu telah merancang rencana tersebut bersama sekretariat pemkab bengkulu selatan. kepala dinas kesehatan (dinkes) kabupaten bengkulu selatan, didi ruslan s.km m.si mengatakan, perda tersebut baru sebatas sosialisasi saja.
pihaknya hanya bisa menyampaikan edukasi dan bahaya dari rokok.
baca juga:ingin lancar jalani tes seleksi casn dan pppk? cobalah baca 3 doa ini, insya allah diijabah
sedangkan untuk sanksi dan sebagainya bukan ramah dinkes bengkulu selatan.
"kami masih sebatas sosialisasi, ada empat titik kawasan tanpa rokok, dan ada tambahan satu lagi nantinya kantor bupati," kata didi.
oleh karena itu didi menegaskan untuk saat ini belum ada sanksi bagi perda tentang ktr yang dibuat tahun 2017 lalu.
namun demikian pemkab bengkulu selatan berharap ada sanksi bagi pelanggar ktr.
hal tersebut bertujuan agar bengkulu selatan bebas asap rokok dan sehat.
"sanksi masih sebatas teguran saja," ujar didi.
asisten i sekretariat setda bengkulu selatan isran kasiri mengaku telah membahas rencana kantor bupati menjadi ktr bersama tim penilaian advokasi ktr.
dalam waktu dekat kantor bupati siap menerapkan ktr tersebut.
“telah dibahas, untuk penerapan atau larangan bertahap," ujarnya.
salah satu da’i bengkulu selatan, ustad salimudin, m.pd sangat mendukung bengkulu selatan menerapkan kawasan tanpa rokok.
bengkulu selatan harus belajar menerapkan hidup sehat.
pengaruh rokok menurutnya sangat besar, apalagi di kawasan publik seperti rumah sakit, tempat ibadah dan tempat lainnya.
pengaruh asap rokok dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi anak-anak dia penderita penyakit tertentu.
oleh karena itu pemerintah daerah harus segera menerapkan aturan kawasan tanpa rokok.
"bukan melarang ya, tapi pada tempat-tempat tertentu harus ada perda yang mengatur jadi kalau melanggar ada sanksi," kata salimudin.(advertorial)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 7 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan