Tahun Ini, Kuota Replanting Kelapa Sawit Mencapai 2.300 Hektare

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Sumarlin |

Selasa , 07 May 2024 - 23:21

REPLANTING: Dinas Perkebunan saat melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan program replanting di Bengkulu Utara.-foto: shandy/koranrb.id-

“Namun memang ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan kriteria penerima program. Namun secara umum replanting tersebut adalah lahan yang memang sudah tidak produktif,” terangnya.

Desman menerangkan yang ingin mengikuti program replanting tersebut bisa mengajukan dengan membentuk kelompok tani atau koperasi.

Setelah itu, total lahan yang diajukan untuk mengikuti replanting akan didaftarkan melalui aplikasi yang disiapkan oleh Dinas Perkebunan.

“Dari data peserta yang mendaftar di aplikasi tersebut akan kita lakukan verifikasi persyaratan. Verifikasi awal tentunya kita akan melihat dari persyaratan administrasi lahan,” jelas Desman.

Setelah secara administrasi lahan tersebut memenuhi syarat untuk menerima program replanting, Dinas Perkebunan akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan.

Verifikasi tersebut untuk memastikan lahan yang diajukan memang memenuhi syarat atau sesuai antara syarat administrasi dengan kondisi asli lahan.

“Kita tidak hanya percaya syarat administrasi yang disampaikan di aplikasi, namun juga melakukan pengecekan di lapangan,” ujarnya.

Beberapa syarat yang akan diperiksa Dinas Perkebunan dalam verifikasi langsung ke lahan adalah memastikan lahan yang diajukan benar lahan perkebunan kelapa sawit.

Selain itu, Dinas perkebunan juga akan memeriksa apakah luasan lahan sesuai dengan luasan yang diajukan.

Terutama lahan yang memang tidak menggunakan alas hak berupa sertifikat hak milik (SHM).

“Selama ini banyak lahan milik kelompok kita coret karena tidak sesuai antara dokumen yang diajukan dengan hasil pengecekan lahan,” ungkap Desman.

Ia menambahkan saat ini Kementerian Pertanian juga melakukan tumpang sari tanaman kelapa sawit yang mengikuti program replanting.

Lahan yang mengikuti program replanting akan ditumpangsarikan dengan tanaman padi gogo atau padi ladang.

Hal ini dalam rangka program nasional untuk meningkatkan program ketahanan pangan nasional terutama jenis tanaman padi.

tahun ini, kuota replanting kelapa sawit mencapai  2.300 hektare                            koranrb.id – pemkab bengkulu utara tahun ini mendapat kuota sebanyak 2.300 hektare lahan kebun kelapa sawit untuk dilakukan peremajaan atau replanting.
terkait hal itu, dinas perkebunan bengkulu utara mengumpulkan camat dan perwakilan kepala desa untuk sosialisasi, selasa 7 mei 2024.
hal ini dalam rangka menjaring sebanyak-banyaknya masyarakat pemilik kebun sawit mendaftar dan mengikuti program replanting tahun ini.
dari sosialisasi yang dilakukan tersebut, ada beberapa titik lokasi replanting yang kerap dikeluhkan masyarakat.
diantaranya adalah lokasi kawasan yang dekat dengan kawasan perusahaan pemegang izin hak guna usaha (hgu).
baca juga:langkah kemendikbudristek cegah penerbitan ijazah palsu, terbitkan modul ini 
masyarakat ada merasa tidak pernah merasa menjual atau mendapatkan pembebasan lahan dari perusahaan.
namun ternyata titik lahan mereka masuk dalam peta hak guna usaha (hgu) milik perusahaan.
saat mendaftar ke program replanting, lahan mereka dicoret karena masuk dalam kawasan hak guna usaha.
selain itu, ada juga lahan yang memang sudah terlantar sejak puluhan tahun dan dikuasai masyarakat.
namun masyarakat tidak bisa mengajukan program replanting tersebut lantaran salah satu persyaratannya adalah memiliki alas hak lahan.
kepala dinas perkebunan bengkulu utara, desman siboro, sh menerangkan pemkab bengkulu utara terus melakukan sosialisasi agar masyarakat mengikuti program replanting.
hal ini dalam rangka peningkatan produksi kelapa sawit milik masyarakat sehingga bisa mendorong peningkatan ekonomi.
baca juga:5 sungai paling tercemar di dunia, salah satunya masih dipakai buat mandi
“namun memang ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan kriteria penerima program. namun secara umum replanting tersebut adalah lahan yang memang sudah tidak produktif,” terangnya.
desman menerangkan yang ingin mengikuti program replanting tersebut bisa mengajukan dengan membentuk kelompok tani atau koperasi.
setelah itu, total lahan yang diajukan untuk mengikuti replanting akan didaftarkan melalui aplikasi yang disiapkan oleh dinas perkebunan.
“dari data peserta yang mendaftar di aplikasi tersebut akan kita lakukan verifikasi persyaratan. verifikasi awal tentunya kita akan melihat dari persyaratan administrasi lahan,” jelas desman.
setelah secara administrasi lahan tersebut memenuhi syarat untuk menerima program replanting, dinas perkebunan akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan.
verifikasi tersebut untuk memastikan lahan yang diajukan memang memenuhi syarat atau sesuai antara syarat administrasi dengan kondisi asli lahan.
“kita tidak hanya percaya syarat administrasi yang disampaikan di aplikasi, namun juga melakukan pengecekan di lapangan,” ujarnya.
baca juga:hadiah uang rp 5 juta bagi siapa saja untuk info buronan polres seluma, mantan ketua pp seluma
beberapa syarat yang akan diperiksa dinas perkebunan dalam verifikasi langsung ke lahan adalah memastikan lahan yang diajukan benar lahan perkebunan kelapa sawit.
selain itu, dinas perkebunan juga akan memeriksa apakah luasan lahan sesuai dengan luasan yang diajukan.
terutama lahan yang memang tidak menggunakan alas hak berupa sertifikat hak milik (shm).
“selama ini banyak lahan milik kelompok kita coret karena tidak sesuai antara dokumen yang diajukan dengan hasil pengecekan lahan,” ungkap desman.
ia menambahkan saat ini kementerian pertanian juga melakukan tumpang sari tanaman kelapa sawit yang mengikuti program replanting.
lahan yang mengikuti program replanting akan ditumpangsarikan dengan tanaman padi gogo atau padi ladang.
hal ini dalam rangka program nasional untuk meningkatkan program ketahanan pangan nasional terutama jenis tanaman padi.
“nantinya penerima program replanting saat usai penanaman bibit kelapa sawit, juga akan ditanami padi ladang selagi memenuhi syarat dan tidak mengganggu pertumbuhan bibit kelapa sawit,” terangnya.
ditambahkannya, asumsi sejauh ini masih cukup banyak lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang seharusnya dilakukan peremajaan.
namun sebagian lahan terkendala persyaratan alas hak, dimana penerima program wajib memiliki alas hak lahan yang jelas dan sesuai dengan kondisi lahan.
“kita juga mengarahkan pemilik lahan untuk mengikuti program sertifikasi lahan dari pemerintah sehingga bisa mengikuti program replanting,” pungkas desman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 8 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan