Pilkades Serentak di Kepahiang Gagal Terlaksana

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 07 May 2024 - 23:37

Kepala Dinas PMD Kabupaten Kepahiang, Iwan Zamzam Kurniawan, SH. Foto: HERU/RB--

pilkades serentak di kepahiang gagal terlaksana                            kepahiang, koranrb.id - sempat tertunda lantaran adanya pemilu 2024 dan diundur pada 2025, pelaksanaan pemilihan kades (pilkades) serentak di kabupaten kepahiang kemungkinan besar gagal terlaksana. 
pemicunya tak lain dengan sudah disahkannya undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa oleh pemerintah.  
uu desa tersebut, telah disahkan di jakarta tanggal 25 april 2024 dan diundangkan di jakarta tanggal 25 april 2024. 
baca juga:bpk sentil pemkab kepahiang soal jpo al latief bukan milik pemerintah 
isinya diantaranya, merubah pasal 39 terkait dengan masa jabatan kepala desa atau kades. pada pasal 39 ayat (1) menyebutkan jika kepala desa memegang jabatan selama 8 (delapan tahun) terhitung sejak tanggal pelantikan.
perubahan juga dilakukan pada pasal 118 yang menjelaskan terkait masa mulai berlakunya undang-undang ini. 
dalam huruf e menyebutkan jika undang-undang ini berlaku pada kepala desa yang masa jabatannya berakhir sampai bulan februari 2024. 
hal ini tidak berlaku bagi kepala desa yang sebelum bulan februari lalu sudah mengakhiri masa tugasnya.
kepala dinas pmd kabupaten kepahiang, iwan zamzam kurniawan, sh saat diwawancarai tak menampik kondisi di atas. 
menurutnya, pilkades serentak yang telah dirancang tahun ini, kemudian mundur tahun 2025 salah satunya digelar untuk memilih kades yang sudah berakhir masa jabatannya. 
namun, seiring telah disahkannya uu desa yang memuat masa jabatan kades selama 8 tahun di dalamnya. 
baca juga: replanting kopi, kepahiang terima bantuan kementan 1.000 benih untuk 50 hektare lahan 
maka secara otomatis, masa jabatan kades yang sebelumnya sudah habis dan masuk dalam daftar melaksanakan pilkades serentak akan diperpanjang.
"ya, kemungkinan besarnya pilkades gagal dilaksanakan. secara otomatis, desa yang akan menyelenggarakan pilkades karena masa jabatan kadesnya berakhir akan diperpanjang sesuai uu," papar iwan. 
untuk melaksanakan pilkades serentak 2025, semula dinas pmd sudah merancang tahapan pelaksanaan dimulai sejak september 2024. adapun kebutuhan dana, mencapai rp2,5 miliar.
baca juga:undang-undang desa terbaru, kades semakin sejahtera
terdata, 37 kades yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2024 ini. di kecamatan kepahiang ada 6 kades yakni kades kelilik, kades tebat monok, kades permu, kades karang endah, kades weskust, serta kades suka merindu. 
di kecamatan merigi ada 3 kades yakni kades pulo geto, kades bukit barisan, dan kades batu ampar.  
di kecamatan kabawetan 5 kades yaitu kades bukit sari, kades suka sari, kades barat wetan, kades air sempiang, dan kades pematang donok. 
sedangkan di kecamatan seberang musi ada 4 kades yakni kades air selimang, kades taba padang, kades kandang, dan kades cirebon baru. selanjutnya di kecamatan muara kemumu ada 1 kades yakni kades renah kurung.  
di kecamatan bermani ilir 5 kades yaitu kades kota agung, kades taba baru, kades talang sawah, kades sosokan cinto mandi, dan kades air raman. 
di kecamatan ujan mas 7 kades yakni kades daspetah, kades suro ilir, kades suro baru, kades bumi sari, kades ujan mas bawah, kades suro bali, dan kades meranti jaya. 
terakhir di kecamatan tebat karai ada 6 kades yakni kades taba sating, kades nanti agung, kades tapak gedung, kades tebing penyamun, kades sinar gunung, dan kades karang tengah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 8 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan