Tambah Menteri Punya Banyak Implikasi, Pesan Pengamat untuk Prabowo

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 07 May 2024 - 23:50

Tambah menteri punya banyak implikasi, pesan pengamat untuk Prabowo--Abdi/rb

KORANRB.ID – Presiden terpilih Prabowo Subianto diminta untuk mencermati ulang wacana penambahan nomenklatur kementerian dari 34 menjadi 40.

Pasalnya, kebijakan itu memiliki implikasi yang tidak sedikit.

Ini Pengamat untuk Prabowo Subianto.

Pengamat kebijakan Universitas Indonesia Lina Miftahul Jannah mengatakan, perubahan nomenklatur kementerian adalah bagian dari hak prerogatif presiden.

Namun, penambahan atau pengurangan itu harus dilandasi alasan rasional.

Yakni, berdasar kebutuhan untuk mendukung visi-misinya. Bukan semata-mata mengakomodasi kepentingan politik.

Jika sebatas mengakomodasi kue politik, pilihan itu tidak akan membawa kemajuan.

Sebaliknya, hanya akan membebani negara.

Untuk itu, Lina menyarankan Prabowo agar melakukan kajian akademis yang mendalam.

Hal itu pernah dilakukan Jokowi-Jusuf Kalla saat melibatkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) di perumusan kabinet 2014.

tambah menteri punya banyak implikasi, pesan pengamat untuk prabowo                            koranrb.id – presiden terpilih prabowo subianto diminta untuk mencermati ulang wacana penambahan nomenklatur kementerian dari 34 menjadi 40.
pasalnya, kebijakan itu memiliki implikasi yang tidak sedikit.
ini pengamat untuk prabowo subianto. 
pengamat kebijakan universitas indonesia lina miftahul jannah mengatakan, perubahan nomenklatur kementerian adalah bagian dari hak prerogatif presiden. 
baca juga:wagub rosjonsyah maju cagub bengkulu, ini tanggapan gubernur rohidin mersyah
baca juga:pilkades serentak di kepahiang gagal terlaksana
namun, penambahan atau pengurangan itu harus dilandasi alasan rasional.
 yakni, berdasar kebutuhan untuk mendukung visi-misinya. bukan semata-mata mengakomodasi kepentingan politik.
jika sebatas mengakomodasi kue politik, pilihan itu tidak akan membawa kemajuan.
 sebaliknya, hanya akan membebani negara. 
baca juga: replanting kopi, kepahiang terima bantuan kementan 1.000 benih untuk 50 hektare lahan 
baca juga: jelang pilkada, dana hibah bansos disorot kpk
untuk itu, lina menyarankan prabowo agar melakukan kajian akademis yang mendalam. 
hal itu pernah dilakukan jokowi-jusuf kalla saat melibatkan lembaga administrasi negara (lan) di perumusan kabinet 2014.
kajian, lanjut dia, tidak hanya demi mencapai visi kampanye, tapi juga perlu dievaluasi berbagai implikasinya. 
sebab, perubahan nomenklatur punya dampak besar. 
baca juga:bpk sentil pemkab kepahiang soal jpo al latief bukan milik pemerintah 
baca juga:rakor dengan kpk, bupati tegaskan siap dukung upaya pencegahan korupsi
mulai dari birokrasi, infrastruktur, hingga alokasi anggaran. 
’’energinya luar biasa. yang paling sederhana, plang saja harus ganti. ini sebagai gambaran,’’ terang lina .
apalagi jika ditambah sampai enam lembaga.
 belajar dari kasus-kasus sebelumnya, peleburan atau pemisahan nomenklatur kementerian butuh adaptasi.
baca juga:44 calon panwascam di kepahiang bersaing
baca juga:sukseskan gertam, sekda panen cabai merah di kantor bupati
 dia mencontohkan saat pendidikan tinggi dikeluarkan dari kementerian pendidikan ke kementerian riset beberapa tahun lalu, penyesuaiannya sangat lama. 
’’ujung-ujungnya, kita nggak bisa kerja cepat untuk transisi. karena energi habis di situ,’’ terangnya.
  di sisi lain, partai golkar selaku koalisi mendukung wacana itu. 
ketua dpp golkar dave laksono menilai penambahan kementerian bakal mempercepat kerja-kerja pemerintah. 
postur kabinet akan sangat menentukan kerja pemerintah. 
’’gerak presiden jangan dihambat dalam membentuk kabinet,’’ terangnya.
baca juga:tahun ini, kuota replanting kelapa sawit mencapai 2.300 hektare
baca juga: bupati gusnan ajak seluruh stakholder cegah stunting
  dave menuturkan, jika jumlah kementerian semakin banyak, presiden akan semakin terbantu dalam menjalankan tugas. 
para pembantu presiden akan bergerak cepat dan memudahkan tugas kepala negara sekaligus kepala pemerintahan itu. 
’’pak prabowo bisa cepat merealisasikannya demi kepentingan rakyat,’’ ujarnya.
  memang, lanjut anggota komisi i dpr itu, pihaknya tak bisa mencegah anggapan miring bahwa penambahan menteri menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan. 
namun, penambahan kementerian bukan kali ini saja. 
bahkan, kata dave, indonesia pernah memiliki kabinet 100 menteri di zaman soekarno atau yang dikenal kabinet dwikora ii. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 8 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan