Dijerat TPPU, PH Sebut Hanya Uang Transportasi

Reporter: Rizki Amanda Lubis |

Editor: Fazlul Rahman |

Rabu , 08 Nov 2023 - 23:02

JELASKAN: Irwan, SH selaku penasihat Hukum (PH) dari tersangka UL, menanggapi pasal TPPU yang digunakan oleh JPU terhadap kliennya. (LUBIS/RB)--

“Menerima memang, namun itu tidak wajar bagi seorang advokat. Uang yang diterima baru sebatas biaya transportasi ke Bengkulu, ke Kaur, itu yang dia terima,” demikian Irwan.

Sementara, PH tersangka BSS, AH, RNS, Ranggi Setiyadi, SH menerangkan rangkaian dugaan perintangan yang menyeret ketiga kliennya itu bermula dari tersangka RNS dihubungi oleh suami Kepala Puskesmas (Kapus) Tanjung Iman Indah, berinisial FA yang saat ini menjadi tersangka dana perkara pokok dana BOK yang ditangani Kejari Kaur.

Tersangka AH menanggapi bahwa dirinya mengaku memiliki akses ke Kejaksaan Agung kepada RNS untuk bisa menyelesaikan perkara dana BOK di Kabupaten Kaur.

Dari rangkaian itu, kemudian ada uang yang diterima para tersangka dari para Kapus untuk digunakan sebagai operasional.

Dari ketiga kliennya baru tersangka AH yang mengaku menikmati uang tidak lebih dari Rp 90 juta. Dan sudah berencana ingin mengembalikan kepada penyidik.

“Kalau tersangka AH, sebenarnya ada mengakui menerima uang, itu disebutnya sebagai jasa telah menghubungkan. Sudah koordinasi dengan kita dan keluarganya, intinya dia mau mengembalikan uang sebesar dia sudah Rp 90 juta, yang diperoleh dari tersangka lain,” sampai Ranggi.

Seperti diketahui, sebelum adanya gugatan praperadilan dari tersangka UL. Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, SH, MH akan menyatakan sikap, menjerat kelima tersangka dengan Pasal TPPU.

Kelima tersangka disebutkan, sama sekali belum menunjukkan iktikad baik untuk mengembalikan sejumlah uang atas perintangan tersebut.

Danang mengatakan, mengembalikan uang yang diterima para tersangka kepada penyidik bukan berarti mengakui perbuatannya, melainkan uang tersebut kata Danang, bukan hak para tersangka. (jam)

dijerat tppu, ph sebut hanya uang transportasi                            koranrb.id – usai gugatan praperadilan tersangka ul oknum advokat ditolak, dan penetapan tersangka kepada ul dinyatakan sah. proses penyidikan serta pembuktian akan berlanjut oleh kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu.
selain ul masih ada tersangka lainnya dalam kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice (ooj) pada penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pelaksanaan dan pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan (bok) di 16 puskesmas di kabupaten kaur 2022. 
baca juga:5 tsk ooj dana bok 16 puskesmas kaur : habis praperadilan, terbitlah tppu
yakni bss, ah, rns dan rf. tiga tersangka bss, ah dan rns sudah lebih dulu mengajukan praperadilan. putusannya, majelis hakim tunggal pn bengkulu dwi purwanti, sh menolak seluruh gugatan ketiga pemohon.
penyidik pidsus kejati bengkulu, menjerat kelima tersangka dengan pasal 21 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
baca juga:pra peradilan, jaksa dan tsk ooj adu bukti 
di pemeriksaan terakhir penyidik, hampir rp 1 miliar lebih, uang yang diduga diterima kelima tersangka dari para kepala puskesmas (kapus) di kabupaten kaur. sehingga, kelimanya dibayang-bayangi jeratan pasal tindak pidana pencucian uang (tppu) atau money laundry.
menanggapi, jeratan pasal tppu tersebut, penasihat hukum (ph) tersangka ul. irwan, sh menyebutkan, uang yang sempat diterima kliennya itu, hanya sebatas biaya transportasi, dari jakarta ke bengkulu, dan ke kabupaten kaur, saat melakukan pendampingan kepada para kapus.
baca juga:materi pra peradilan, tsk ooj ungkit soal laporan ke kejagung 
“bahkan, honor yang diterima tersangka ul ini, tidak sebanding dengan apa yang dialaminya sekarang ini,” ungkap irwan, saat diwawancari rb.
pihaknya menilai, tidak ada unsur tppu yang dilakukan ul dalam dugaan perintangan yang menyeretnya saat ini.
“terlepas dia mengetahui atau tidak asal uang itu dari mana, kita tidak melihat adanya tppu yang dilakukan klien kita. jika seorang advokat melakukan pendampingan kepada kliennya dan mendapatkan honor, itu hal wajar, dan itu hak dari seorang advokat,” sebut irwan.
baca juga:oknum advokat tsk ooj ajukan prapid, persoalkan hak imunitas
mengenai nominal yang diterima ul, irwan tidak membeberkannya. namun kata dia, uang itu digunakan untuk transportasi.
“menerima memang, namun itu tidak wajar bagi seorang advokat. uang yang diterima baru sebatas biaya transportasi ke bengkulu, ke kaur, itu yang dia terima,” demikian irwan.
sementara, ph tersangka bss, ah, rns, ranggi setiyadi, sh menerangkan rangkaian dugaan perintangan yang menyeret ketiga kliennya itu bermula dari tersangka rns dihubungi oleh suami kepala puskesmas (kapus) tanjung iman indah, berinisial fa yang saat ini menjadi tersangka dana perkara pokok dana bok yang ditangani kejari kaur.
baca juga:dugaan korupsi bok kaur, ada potensi tsk baru
tersangka ah menanggapi bahwa dirinya mengaku memiliki akses ke kejaksaan agung kepada rns untuk bisa menyelesaikan perkara dana bok di kabupaten kaur.
dari rangkaian itu, kemudian ada uang yang diterima para tersangka dari para kapus untuk digunakan sebagai operasional. 
dari ketiga kliennya baru tersangka ah yang mengaku menikmati uang tidak lebih dari rp 90 juta. dan sudah berencana ingin mengembalikan kepada penyidik.
baca juga:tiga pejabat kejati turun gunung hadapi prapid tsk ooj 
“kalau tersangka ah, sebenarnya ada mengakui menerima uang, itu disebutnya sebagai jasa telah menghubungkan. sudah koordinasi dengan kita dan keluarganya, intinya dia mau mengembalikan uang sebesar dia sudah rp 90 juta, yang diperoleh dari tersangka lain,” sampai ranggi.
seperti diketahui, sebelum adanya gugatan praperadilan dari tersangka ul. kepala seksi penyidikan (kasidik) pidsus kejati bengkulu, danang prasetyo, sh, mh akan menyatakan sikap, menjerat kelima tersangka dengan pasal tppu.
kelima tersangka disebutkan, sama sekali belum menunjukkan iktikad baik untuk mengembalikan sejumlah uang atas perintangan tersebut. 
danang mengatakan, mengembalikan uang yang diterima para tersangka kepada penyidik bukan berarti mengakui perbuatannya, melainkan uang tersebut kata danang, bukan hak para tersangka. (jam)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 9 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan