Hak-hak Seseorang Saat Menjadi Saksi Dalam Proses Hukum yang Perlu Diketahui, Catat! Jangan Lakukan Ini

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 19 May 2024 - 11:29

HAK SAKSI: Di Indonesia, hak saksi saat menjalani pemeriksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan beberapa peraturan lainnya. DOK/RB.--

Sebagai saksi, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan agar proses hukum dapat berjalan dengan baik dan adil.

Saksi harus selalu memberikan kesaksian yang jujur dan lengkap.

Menyembunyikan fakta atau memberikan kesaksian palsu dapat dianggap sebagai kejahatan yang disebut sebagai ''Saksi Palsu' dan dapat berujung pada tuntutan hukum.

Kemudian juga saksi tidak boleh melakukan tindakan yang menghasut atau mengintimidasi saksi lainnya.

Hal ini bisa meliputi ancaman, penyuapan, atau tindakan lain yang bertujuan untuk mempengaruhi kesaksian saksi lain.

Termasuk saksi tidak boleh melakukan tindakan yang dapat mengubah atau menghilangkan bukti yang relevan dengan kasus tersebut.

Hal ini bisa mencakup merusak barang bukti, mengubah keterangan, atau melakukan tindakan lain yang mengganggu proses penyelidikan atau persidangan.

Selain itu saksi juga harus menghindari berkomunikasi dengan pihak yang terlibat dalam kasus tersebut di luar ruang sidang tanpa seizin pengadilan atau penyidik.

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan pengaruh atau intervensi pada kesaksian saksi.

Ingat sebagai saksi juga tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia atau privasi yang tidak relevan dengan kasus tersebut kecuali jika diizinkan oleh pengadilan.

Melanggar prinsip-prinsip sebagai saksi dapat mengakibatkan konsekuensi hukum serius, termasuk penuntutan atas penghalangan proses peradilan atau palsu saksi.

Oleh karena itu, penting bagi saksi untuk menjalankan peran mereka dengan integritas dan kejujuran.

hak-hak seseorang saat menjadi saksi dalam proses hukum yang perlu diketahui, catat! jangan lakukan ini                            koranrb.id – di indonesia, hak seorang saksi saat menjalani pemeriksaan diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (kuhap) dan beberapa peraturan lainnya.
beberapa hak yang dimiliki saksi selama pemeriksaan yaitu, berhak untuk diberitahu secara jelas mengenai identitas penyidik, tujuan pemeriksaan, serta hak dan kewajibannya sebagai saksi.
setelah itu saksi memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan yang dapat merugikan dirinya sendiri atau orang lain kepada peyidik.
termasuk saksi berhak untuk diperiksa dalam bahasa yang dipahaminya.
baca juga: bidik dugaan korupsi dd desa bungin, 10 saksi diperiksa kejari lebong
baca juga:spj fiktif catering setwan seluma capai rp1 miliar, jpu hadirkan 4 saksi dalam persidangan
tidak hanya itu juga memiliki hak untuk dapat mengajukan keberatan jika merasa pertanyaan yang diajukan penyidik tidak relevan atau merugikan dirinya.
begitu juga saksi memiliki hak untuk didampingi oleh penasehat hukum saat memberikan keterangan, terutama jika pemeriksaan berkaitan dengan perkara pidana.
sebab tidak seluruh saksi terkadang memahami aturan dan haknya ketika dihadapa penyidik.
termasuk saksi juga berhak mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dianiaya, diancam, atau dipaksa selama pemeriksaan.
baca juga:saksi ngaku palsukan tanda tangan 15 cek perkara korupsi dkp-tka, majelis hakim pertanyakan ini kepada jaksa
baca juga:gunakan kursi roda, bupati kaur dihadirkan sebagai saksi di sidang korupsi
setelah menjalani pemeriksaan saksi berhak mendapatkan salinan keterangan yang telah diberikannya setelah pemeriksaan.
sebagai pegangan saksi nantinya bahwa data hail pemerikasaan sama dengan yang dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan.
jika saksi mengalami kerugian akibat memberikan keterangan dalam proses hukum yang tengah berjalan, saksipun berhak untuk mendapatkan ganti rugi.
karena hak-hak saksi sengaja  diatur oleh negara untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan terhadap saksi dimanapun berada bisa berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
baca juga: 7 saksi bakal dihadirkan jpu pada sidang perkara korupsi pengadaan jas kaur, termasuk bupati kaur
baca juga:enam kepala puskesmas di kaur jadi saksi perkara korupsi dana bok, kompak mengakui ini
kemudian juga jika seorang saksi yang dihadiri pada proses persidangan dan dimintai keterangan untuk seluruh jenjang proses hukum yang tengah berjalan.
aturan umum dalam sistem hukum di indonesia, tidak secara langsung saksi mendapatkan uang sebagai imbalan atau pembayaran atas kesaksiannya.
namun, ada beberapa situasi di mana saksi bisa menerima kompensasi.
seperti, jika saksi harus melakukan perjalanan jauh untuk memberikan kesaksiannya, di mana hal ini memungkin  saksi berhak atas kompensasi untuk biaya transportasi dan penginapan mereka selama pemeriksaan atau persidangan.
kemudian juga ketika  kesaksian saksi mengakibatkan kehilangan penghasilan karena absen dari pekerjaan atau usaha mereka.
maka kemungkinan saksi juga dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan ganti rugi atas dampak tersebut.
jika kesaksian saksi mengakibatkan kerugian atau trauma yang signifikan bagi saksi, seperti kerugian materiil atau non materiil.
kemungkinan untuk mendapatkan hak atas ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab besar kemungkinan bisa dilakukan.
namun, penting untuk dicatat bahwa proses untuk memperoleh kompensasi ini biasanya melibatkan prosedur hukum yang terpisah dan memerlukan bukti yang cukup untuk mendukung klaim tersebut.
kompensasi tersebut dapat diberikan oleh pihak yang memanggil saksi untuk memberikan kesaksiannya.
seperti perti pengadilan atau lembaga penegak hukum, atau dalam beberapa kasus oleh pihak yang terlibat dalam perkara hukum yang bersangkutan.
sebagai saksi, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan agar proses hukum dapat berjalan dengan baik dan adil.
saksi harus selalu memberikan kesaksian yang jujur dan lengkap.
menyembunyikan fakta atau memberikan kesaksian palsu dapat dianggap sebagai kejahatan yang disebut sebagai ''saksi palsu' dan dapat berujung pada tuntutan hukum.
kemudian juga saksi tidak boleh melakukan tindakan yang menghasut atau mengintimidasi saksi lainnya.
hal ini bisa meliputi ancaman, penyuapan, atau tindakan lain yang bertujuan untuk mempengaruhi kesaksian saksi lain.
termasuk saksi tidak boleh melakukan tindakan yang dapat mengubah atau menghilangkan bukti yang relevan dengan kasus tersebut.
hal ini bisa mencakup merusak barang bukti, mengubah keterangan, atau melakukan tindakan lain yang mengganggu proses penyelidikan atau persidangan.
selain itu saksi juga harus menghindari berkomunikasi dengan pihak yang terlibat dalam kasus tersebut di luar ruang sidang tanpa seizin pengadilan atau penyidik.
hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan pengaruh atau intervensi pada kesaksian saksi.
ingat sebagai saksi juga tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia atau privasi yang tidak relevan dengan kasus tersebut kecuali jika diizinkan oleh pengadilan.
melanggar prinsip-prinsip sebagai saksi dapat mengakibatkan konsekuensi hukum serius, termasuk penuntutan atas penghalangan proses peradilan atau palsu saksi.
oleh karena itu, penting bagi saksi untuk menjalankan peran mereka dengan integritas dan kejujuran.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Selasa 1 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan