Bawaslu Rejang Lebong Tegaskan ASN Wajib Netral Dalam Pilkada

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Minggu , 19 May 2024 - 21:30

ASN: Sejumlah ASN Eselon II Pemkab Rejang Lebong saat mengikuti apel gabungan beberapa waktu lalu.-foto: arie saputra wijaya/koranrb.id-

Selain itu, keterlibatan ASN dalam politik dapat memperburuk polarisasi sosial dan politik di masyarakat.

ASN yang netral membantu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan memastikan bahwa mereka tidak memperburuk ketegangan politik atau menciptakan ketidakadilan dalam pelayanan publik.

Ini sangat penting di negara yang beragam seperti Indonesia, di mana persatuan dan kesatuan adalah kunci untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama.

“ASN yang terlibat dalam politik cenderung memprioritaskan kepentingan politik di atas kepentingan masyarakat, yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan publik. Dengan menjaga netralitas, ASN dapat fokus pada tugas utama mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” jelas Ahmad.

Ahmad menambahkan, netralitas ASN berkontribusi pada demokrasi yang sehat dengan memastikan bahwa Pemilukada dilaksanakan secara adil dan bebas dari campur tangan birokrasi.

ASN yang netral memungkinkan semua calon kepala daerah untuk bersaing secara setara tanpa adanya intervensi atau dukungan dari lembaga pemerintah.

Ini adalah salah satu fondasi utama dari proses demokrasi yang jujur dan adil.

“Untuk itulah kami dari Bawaslu Rejang Lebong tidak pernah bosan untuk menyampaikan imbauan kepada ASN, termasuk personil TNI/Polri agar bisa membantu menyukseskan Pemilukada ini dengan sikap netral. Dan hal itu akan terus kita awasi kedepannya hingga pada pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara,” jelas Ahmad.

bawaslu rejang lebong tegaskan asn wajib netral dalam pilkada                            koranrb.id - aparatur sipil negara (asn) memiliki peran yang krusial dalam menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat.
salah satu prinsip penting yang harus dipegang teguh oleh asn adalah netralitas, terutama dalam konteks pemilihan umum kepala daerah (pilkada).
menurut ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten rejang lebong, ahmad ali, netralitas asn bukan hanya sekadar norma, melainkan sebuah keharusan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan.
asn diharapkan untuk menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme tinggi dan integritas yang tak tergoyahkan.
 “keterlibatan dalam politik praktis, termasuk mendukung salah satu calon dalam pemilukada, dapat mengganggu objektivitas dan mengurangi profesionalisme mereka. asn yang netral memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang mereka ambil didasarkan pada kepentingan publik dan hukum, bukan kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu,” ungkap ahmad.
baca juga:pilkada bengkulu tengah mengerucut 3 nama, ini dia 
ahmad menegaskan, keterlibatan asn dalam politik dapat menimbulkan konflik kepentingan yang serius.
sebagai pelayan publik, asn memiliki tanggung jawab untuk melayani seluruh masyarakat tanpa memandang afiliasi politik.
jika asn menunjukkan keberpihakan politik, ada risiko bahwa layanan publik akan menjadi bias dan tidak adil, yang pada akhirnya merugikan masyarakat yang seharusnya mereka layani.
“kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah sangat penting untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial. jika asn terlibat dalam politik praktis, hal ini bisa merusak citra lembaga pemerintah dan mengurangi kepercayaan publik. asn yang netral membantu memastikan bahwa proses pemilukada berjalan adil dan transparan, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan,” tegasnya.
menurutnya, netralitas asn dalam pemilukada bukan hanya norma etis, tetapi juga kewajiban hukum.
baca juga:jalan curup - lebong putus total! kendaraan tak bisa melintas 
undang-undang dan peraturan seperti undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pns secara tegas melarang asn untuk berpolitik praktis. 
“pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa mengakibatkan sanksi administratif hingga pemecatan,” bebernya.
selain itu, keterlibatan asn dalam politik dapat memperburuk polarisasi sosial dan politik di masyarakat.
asn yang netral membantu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan memastikan bahwa mereka tidak memperburuk ketegangan politik atau menciptakan ketidakadilan dalam pelayanan publik.
ini sangat penting di negara yang beragam seperti indonesia, di mana persatuan dan kesatuan adalah kunci untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama.
“asn yang terlibat dalam politik cenderung memprioritaskan kepentingan politik di atas kepentingan masyarakat, yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan publik. dengan menjaga netralitas, asn dapat fokus pada tugas utama mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” jelas ahmad.
baca juga:3 anak sd di kota bengkulu diduga alami percobaan penculikan, ini kronologisnya
ahmad menambahkan, netralitas asn berkontribusi pada demokrasi yang sehat dengan memastikan bahwa pemilukada dilaksanakan secara adil dan bebas dari campur tangan birokrasi.
asn yang netral memungkinkan semua calon kepala daerah untuk bersaing secara setara tanpa adanya intervensi atau dukungan dari lembaga pemerintah.
ini adalah salah satu fondasi utama dari proses demokrasi yang jujur dan adil.
“untuk itulah kami dari bawaslu rejang lebong tidak pernah bosan untuk menyampaikan imbauan kepada asn, termasuk personil tni/polri agar bisa membantu menyukseskan pemilukada ini dengan sikap netral. dan hal itu akan terus kita awasi kedepannya hingga pada pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara,” jelas ahmad.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 20 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan